#100HariJokowiJK #Hari26

Jokowi mengatakan proyek infrastrukturnya beda orientasi dengan SBY.  Tapi Jokowi gunakan data KPS versi pemerintahan lalu.

“BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap.”

Ini ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan nasional, Musrenbang, akhir April 2013. SBY tak mau ada jeda waktu antara kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan pencairan dana kompensasi. Beda dengan saat kenaikan BBM tahun 2005 dan 2008, yang diikuti dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin, tahun lalu dana kompensasi diberi nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Rakyat miskin juga memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memilih menggunakan tiga kartu “sakti” untuk menyediakan kompensasi perlindungan bagi rakyat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM. Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), diluncurkan secara langsung oleh Jokowi, awal November (3/11) tahun ini.

Pemerintah Jokowi menggunakan data 15,5 juta pemegang Kartu Perlindungan Sosial untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan kompensasi atas kenaikan BBM. Jika KPS menggunakan mekanisme yang sama dengan BLT dan BLSM, yakni pengiriman dana via kantor pos setelah melalui verifikasi aparat lokal, maka tiga kartu Jokowi menggunakan kartu SIM yang dapat mencatat transaksi yang terjadi. Kartu pintar.

Baca selengkapnya