HomeUncategorizedDIALOG MENHUB JONAN DENGAN ORGANDA

DIALOG MENHUB JONAN DENGAN ORGANDA

#100HariJokowiJK #Hari29

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan) menemui pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda), yang diwakili oleh Ketua Umum Organda, Eka Sari Lorena (tengah), pada 20 November 2014.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan) menemui pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda), yang diwakili oleh Ketua Umum Organda, Eka Sari Lorena (tengah), pada 20 November 2014.

Kenaikan tarif BBM memaksa angkutan umum menaikkan ongkos. Plafon 10 persen dianggap tidak cukup. Angkutan umum juga dibelit banyak problem.

Saya masih ribet mencari pulpen di tas, ketika Ignasius Jonan memasuki ruang rapat di lantai 9 Gedung Kementerian Perhubungan di Medan Merdeka Barat. Kamis (19/11) sore, Menteri Perhubungan Kabinet Kerja ini menerima 20-an pengurus Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda). “Kita satu jam ya,” kata Jonan, sambil melirik jam di dinding begitu duduk di kepala meja. Di kanan Jonan Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena Soerbakti dan koleganya. Di hadapan mereka Plt Direktur Jendral Perhubungan Darat, Sugiharjo. Sejurus kemudian tanpa basa-basi dari mulut Jonan meluncur monolog sepanjang sekitar 25 menitan. Saya sibuk mencatat di telpon seluler.

Jonan bercerita panjang soal sukses dia memimpin dan membenahi layanan perkeretaapian. Termasuk memasang alat pendingin udara (air conditioning, AC) di kereta api ekonomi. Membenahi stasiun kereta api Senen sehingga bersih dan bebas dari ulah preman dan taksi tidak terdaftar. “Kalau kalian datang ke sini maksudnya ingin mendapat BBM subsidi khusus, di sini bukan tempatnya. Tulis surat dan minta ke Menteri ESDM. Itu bukan tupoksi saya. Jangan minta saya tangani yang bukan tupoksi saya. Menurut saya pada akhirnya BBM bersubsidi harus dihapus. Di China yang negara komunis saja tidak ada BBM bersubsidi,” kata Jonan, yang sebelum duduk di kursi menteri adalah Direktur Utama PT Perkeretaapian Indonesia selama lima tahun delapan bulan.

Memang, kata Jonan, di Tiongkok transportasi publik dikuasai badan usaha milik negara. Kecuali yang komersil. Makanya, lanjut Jonan, “saya mengusulkan restrukturisasi pengelolaan transportasi publik darat.”. Tentu yang dimaksud adalah yang di bawah naungan Organda, artinya termasuk semua jenis angkutan bus, angkutan barang maupun angkutan manusia. Angkutan kota, taksi dan semacamnya juga masuk di sini. “Untuk owner operator, coba lah dikelompokkan. Jadi ada skala ekonomi. Tidak satu satu kendaraan. Buat misalnya berdasarkan apa? Suku? Wilayah? Atau apa?” kata Jonan. Setelah dikelompokkan, buat badan usaha. Mau pakai koperasi? Apa saja. “Skala bisnis ini penting. Kita tidak bisa melawan jaman. Ini bukan seperti bisnis dotcom. Anak-anak muda buat sendiri, lantas dijual 100 juta dolar,” ujar Jonan.. Baca selengkapnya

rappler_logo

20141120_171808
Dialog DPP Organda dengan Menhub Jonan

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Previous post
INDUSTRI OTOMOTIF DAN VISI PRESIDEN JOKOWI
Next post
WB: BIAYA KEPATUHAN PAJAK MENURUN

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *