Sentimen siapa yang bakal menang, siapa kalah mewarnai jelang berlakunya MEA 2015. Pertumbuhan ekonomi berhadapan dengan isu hak asai manusia dan lingkungan hidup.

Bulan Oktober 1978, Australia berencana mengubah aturan penerbangan sipilnya, yang mengatur hanya Qantas dan British Airways yang bisa membawa penumpang dari satu titik keberangkatan ke titik tujuan diantara Australia dan Inggris, dan dengan harga tiket yang sangat murah. Maskapai lain dari negara yang dilewati sebagai lokasi transit, seperti Singapura dan ibukota negeri lain di lingkungan ASEAN, dikecualikan. Aturan Australia itu membuat penumpang yang ingin menikmati harga tiket murah, tidak transit atau berangkat dari bandar udara di ibukota negara ASEAN.

Negara ASEAN saat itu secara kompak menolak aturan baru yang diterapkan otoritas penerbangan sipil Australia. Yang terkena langsung aturan Australia jika diterapkan adalah Singapura dan Thailand, karena Singapore Airlines dan Thai Airways, terancam tidak bisa mengangkut lebih banyak penumpang dari Singapura dan Bangkok ke Australia. Indonesia menunjukkan solidaritas dengan mengancam maskapai Australia tidak boleh melewati wilayah udara Indonesia. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dr Mahathir Muhamad juga menunjukkan kemarahan atas rencana Australia. Sikap keras Malaysia juga dipicu oleh demonstrasi yang terjadi saat Mahathir dan PM Tun Razak berkunjung ke Australia.

Perang diplomasi yang sengit, diwarna kata-kata yang tajam terjadi antara petinggi ASEAN dan Australia, dan memaksa Menteri Luar Negeri Australia saat itu, Andrew Peacock, turun tangan melobi pemimpin ASEAN.

Baca selengkapnya