Mulai dari mengawal penyaluran pupuk dan sarana produksi pertanian sampai wacana TNI menjadi penyidik KPK.  Menurut KSAD Jendral Gatot, pangan adalah isu yang rawan.

Sebuah lembaga kajian, Institut for Policy Analysis of Conflict (IPAC), awal pekan ini mengungkapkan analisanya, yang isinya mengkhawatirkan kembalinya militer ke fungsi yang selama 17 tahun Reformasi Indonesia dipegang sipil. Menurut IPAC, bentuk keterlibatan militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, bisa dilihat dari adanya penandatanganan kerjasama dengan beberapa kementerian, termasuk memberikan peran mendistribusikan pupuk bagi petani, menjaga penjara dan infrastruktur publik dan milik swasta.

“Kecenderungan ini terjadi karena militer mengambil peluang dari posisi presiden yang lemah, yang disebabkan oleh sejumlah krisis, serta dugaan tindakan korupsi di lingkungan kepolisian,” demikian laporan itu.  Al Araf, dari Imparsial mengatakan bahwa ada dugaan presiden mengambil posisi itu, memberikan peluang kepada militer untuk masuk ke ranah sipil, karena lemahnya dukungan politik dari kalangan parlemen.

Laporan IPAC, dimuat oleh kantor berita AFP, dengan judul: Indonesia military extending influence in civilian life: study.

Analisa itu menurut saya berasal dari ragam peliputan di media. Masyarakat mendiskusikan bagaimana TNI yang justru diminta oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk membantu mengamankan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca selengkapnya