HomeUncategorizedSiapa Bermain di Insiden Tolikara?

Siapa Bermain di Insiden Tolikara?

Ada yang memprovokasi, banyak yang menebar seruan damai. Ada mekanisme wisdom of crowd dalam menyikapi peristiwa berdarah di Karubaga,Tolikara saat Idul Fitri 1436 H. Opsi meredam konflik cuma satu: ungkap aktor intelektual dan hukum pelaku kekerasan.

Foto dari Twitter
Foto dari Twitter

Hari keempat insiden Tolikara. Saya menggunakan istilah insiden untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Barat. Kamus Oxford mengartikan ‘insiden’ sebagai sebuah kejadian yang serius, ada unsur kekerasan, misalnya peristiwa kriminal, kecelakaan, atau sebuah serangan. Peristiwanya terjadi pada hari Raya Idul Adha, 17 Juli 2015, pagi hari pukul 07.00 waktu setempat, dan tidak berkembang lama. Ada kios-kios yang terbakar, juga musola. Bisa dikatakan ada situasi rusuh dalam lingkup area yang terbatas di Karubaga, tapi cepat dikendalikan oleh aparat di lapangan.

Insiden Tolikara memicu diskusi panas di media sosial dan medium komunikasi digital. Media memberitakan luas, dari beragam versi baik versi pejabat tinggi, aparat, Komnas HAM maupun berbagai tokoh lintas agama. Saya juga memonitor akun media sosial para jurnalis atau mereka yang berasal dan tinggal di Papua. Salah satunya jurnalis Victor Mambor. Dia memasang status yang intinya menunjukkan bahwa kehidupan antar agama selama ini berjalan baik di sana. “Ied Mubarak bukan waktu untuk membunuh orang! Ied Mubarak adalah saat untuk memaafkan dan bersuka cita.” Victor seorang muslim, bukan mualaf. Keluarganya tinggal di lingkungan umat Kristen. Banyak suara seperti Victor datang dari teman-teman asal Papua.

Menyimak diskusi panas soal #Tolikara, saya bersyukur kita berada di era media sosial. Ketika “kemarahan” bisa disalurkan bermodalkan jempol dan jemari tangan, berikut pulsa dan tentu saja, gadget. Kritik, maki-maki berhadapan dengan kepedulian untuk meredam suasana agar konflik di lokasi, tidak melebar, dan menjalar ke mana-mana. Ada mekanisme wisdom of crowd, saling mengoreksi informasi di media sosial.

Ada yang memprovokasi, banyak yang bekerja bersama memadamkan api. Ini yang media arus utama tak bisa menutup mata. Ini yang membuat saya optimistis bahwa insiden Tolikara tidak akan berkembang menjadi insiden berdarah sebagaimana yang terjadi di Ambon dan Poso tahun 2000-an. Jangan lupa,, ada media yang berkontribusi atas eskalasi kekerasan di Ambon saat itu. Silahkan riset.
Ada yang teriak-teriak mengapa kelompok yang melarang umat Islam yang hendak menjalankan shalat Idul Fitri tidak disebut teroris? Mereka membandingkannya dengan label yang dilekatkan pihak keamanan, dan diamini media, manakala terjadi teror bom, dari Bom Bali I sampai Bom Marriot 2009.

Mari kita lihat definisi teroris menurut kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Terorisme menurut kamus itu adalah, “penggunaan aksi kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau untuk memaksa sebuah pemerintahan melakukan sebuah tindakan.” Teroris, sebuah kata benda, adalah orang yang melakukan terorisme.

Jadi, apakah insiden Tolikara bisa dikategorikan aksi terorisme? Saya berpendapat kita perlu menunggu pengusutan oleh kepolisian. Dalam kasus teror bom, pelaku jelas menyampaikan misi politis, ingin mendirikan negara Islam di kawasan ini. Sedangkan dalam insiden Tolikara, kita berpegang pada informasi awal yang disampaikan Kapolri Jendral Badrodin Haiti. “Aktor intelektualnya sedang kita cari,” kata Badrodin Haiti kepada media, di Makassar (19/7). Kapolri mengunjungi Tolikara, mendapatkan informasi dari pihak terkait dan anak buahnya, lantas mampir di Makassar melaporkan kunjungannya ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saya mendapatkan informasi dari seorang pejabat tinggi, bahwa ada bukti awal keterlibatan tokoh penting di Papua dalam memicu aksi kekerasan. Saya berharap kalau benar ada dan motifnya politis, aparat segera mengungkapnya ke publik. Kita bisa menyebut pelakunya sebagai seorang teroris, karena menggunakan cara kekerasan untuk menggolkan secara langsung maupun tidak langsung, agenda politiknya. Pengungkapan dan proses hukum yang cepat penting dilakukan untuk meredam potensi konflik berbalut isu agama.

Saya percaya bahwa insiden di Tolikara bukan konflik antar agama. Akar pemicunya ada, soal ekonomi lalu politik. Ini terjadi dalam hampir semua konflik berbalut agama. Dari Ambon, sampai rusuh Makam Mbah Priok di Jakarta. Kita bisa lihat dari awal mula pembakaran di Karubaga, yang jadi sasaran awal adalah kios-kios di sekitar lokasi shalat Idul Fitri, di lapangan koramil. Api cepat merembet ke musola. Siapapun yang punya agenda setting atas peristiwa itu, sebagaimana sinyalemen Kapolri Badrodin Haiti, paham situasi di sana. Mudah memanfaatkannya.

Siapa kecolongan?

Mampukah polisi mengangkap siapa dalang alias aktor intelektual itu? Ini tantangan bagi Kapolri dan Kapolda. Kalau bicara kecolongan, jelas. Semua ‘kecolongan”. Mulai dari Gubernur, Kapolda, Pangdam, Bupati, Kapolres dan aparat intelijen dari semua lembaga. Coba dipikirkan, acara Kebaktian Kebangkitan Rohani yang dan seminar internasional itu sudah diketahui jauh hari akan bersamaan 1 hari dengan Idul Fitri. Gubernur direncanakan hadir. Bupati Tolikara ikut sibuk menyiapkan. Gubernur Papua Lukas Enembe pernah memicu pertanyaan karena tidak hadir saat kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke Papua Mei 2015.

Lepas dari koreksi GIDI atas surat yang melarang shalat Idul Fitri itu, keanehan sudah tampak dari awal. Shalat Idul Fitri dimulai pagi hari, dan biasanya selesai Pukul 08.00 pagi. Seandainya dilakukan di lapangan dan menggunakan pengeras suara pun, mestinya tidak mengganggu kegiatan KKR, yang bisa dimulai sesudah shalat selesai. Di sini saja sudah aneh. Bagaimana semua pejabat setempat sepertinya bertekuk lutut kepada permintaan panitia GIDI?

Saya membayangkan bahwa seharusnya acara shalat Idul Fitri bisa menjadi etalase kegiatan keagamaan yang menarik bagi peserta KKR GIDI? Dalam berbagai kegiatan dialog antar agama yang saya ikuti, delegasi dari berbagai negara, daerah dan agama, sangat senang diajak berkunjung ke berbagai kegiatan agama lainnya. Yang kita tahu selama ini, kehidupan antar agama di Papua berjalan cukup baik. Pijakannya adalah prinsip satu tungku tiga batu, yang dikenal di Fakfak, tapi praktis dilakukan di sana. Di sini pentingnya pengungkapan segera siapa dalang yang mendorong peristiwa berdarah itu, dimulai dari pembuatan surat edaran GIDI.

Opsi menuntaskan proses hukum adalah satu-satunya jalan agar semua pernyataan permintaan maaf dari kalangan gereja dan desakan agar tidak ada aksi balasan dari tokoh agama Islam, menjadi punya arti. Polisi juga diharapkan transparan dalam pengusutan internal atas tindakan anggotanya, ketika memberikan tembakan peringatan ke arah massa. Faktanya, ada 11 orang dari kelompok massa penyerang yang luka-luka. Satu diantaranya, Edi Manimbo (15 tahun), meninggal dunia karena luka tembakan di pinggang. Warga muslim yang trauma akan insiden di pagi yang seharusnya menjadi saat yang membahagiakan itu masih tinggal di pengungsian.

Bahwa ada korban jiwa, bahkan ada yang tewas, ini yang luput dari kemarahan mereka yang membela umat Islam di Tolikara. Menjalankan ibadah adalah hak asasi setiap manusia. Sekarang kita semua belajar dari insiden Tolikara, betapa sedihnya dilarang beribadah. Tapi, mari kita juga sama-sama memikirkan mereka yang luka dan tewas dalam insiden itu, agar kematian mereka tidak menjadi sia-sia. Sejarah konflik selalu menunjukkan, manakala elit-elit bermuslihat menjalankan agendanya, selalu rakyat kecil menjadi korban. ###

2 Comments

  1. […] perda diskriminatif kembali menyedot perhatian publik setelah pecah Insiden Tolikara, pada hari pertama Idul Fitri 1436 H, 17 Juli 2015. Dari sana terungkap pengakuan Bupati Tolikara, […]

  2. […] perda diskriminatif kembali menyedot perhatian publik setelah pecah Insiden Tolikara, pada hari pertama Idul Fitri 1436 H, 17 Juli 2015. Dari sana terungkap pengakuan Bupati Tolikara, […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *