HomeUncategorizedEkonomi Indonesia Lampu Kuning, Mengarah ke Merah?

Ekonomi Indonesia Lampu Kuning, Mengarah ke Merah?

Ekonom merunut kembali sejarah ekonomi Indonesia. Ternyata ekonomi kita selalu rentan, karena defisit anggaran dan transaksi berjalan. Menko Darmin mengatakan ekonomi gagal transformasi. Telat antisipasi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mantan Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Ketua OJK M. Hadad dalam diskusi ekonomi di Jakarta, 31 Agustus 2015. Foto oleh Uni Lubis
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mantan Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Ketua OJK M. Hadad dalam diskusi ekonomi di Jakarta, 31 Agustus 2015. Foto oleh Uni Lubis

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli megatakan ekonomi Indonesia dalam posisi “lampu kuning”. Dalam acara di Universitas Mercu Buana, di Jakarta, Senin (31/8), dia menyebutkan bahwa ada empat defisit yang dialami Indonesia selama ini, yakni defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, defisit pembayaran dan defisit anggaran. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit mencapai minus US$ 9,8 miliar. Rizal Ramli memgatakan hal itu sejak satu setengah tahun lalu.

Kini, Rizal Ramli menjadi bagian dari pemerintah. Dia menyarankan agar pemerintah tidak melulu menyalahkan faktor eksternal, meskipun memang ada gejolak global. Ibarat sakit flu akibat serangan virus, kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka virus tidak bisa melemahkan. LOgikanya, kini Rizal Ramli wajib memastikan ekonomi lampu kuning tak terperosok menjadi lampu merah.

Di hari yang sama, kemarin, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hal yang senada. “Ekonomi kita rentan. Terutama di sektor finansial,” kata Darmin saat membuka acara seminar Sejarah Perekonomian Indonesia, Dari Masa ke Masa, di Aula Danapala, Kementerian Keuangan. Acara diadakan oleh Menteri Keuangan berkerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Darmin adalah ketua umum ISEI.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pekan lalu mengusulkan perbaikan dan pemnguatan infrastruktur finansial. Nilai transaksi valuas asing di Indonesia tergolong kecil dibandingkan dengan posisi ekonomi Indonesia di dunia. Transaksi valas di Indonesia sekitar US$ 2 miliar dolar AS per hari. Lebih kecil dari transaksi harian negara anggota ASEAN lainnya. Malaysia transaksi valasnya US$ 11 dolar AS per hari, Thailand US$ 20 miliar dolar AS, Singapura paling tinggi, US$ 290 miliar dolar AS. “pasar uang kita sangat rentan, jika terjadi permintaan valas cukup besar, fluktuasi kurs langsung terasa. Tajam,” kata Budi G. Sadikin. Budi G Sadikin mengusulkan pemerintah memanfaatkam instrument keuangan yang tersedia, termasuk non delivery forward di Singapura.

Link ke pertemuan Jokowi dengan pengusaha

Menurut Darmin, rentannya ekonomi ada pengaruh global. “Tapi sebagian ya karena kita sendiri. Dari masa ke masa, pemerintahan ke pemerintahan, Indonesia selalu alami defisit kembar (twin deficit), yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran. Defisit transaksi berjalan Indonesia pernah ada dalam level terparah pada tahun 1983-1984, yaitu lenih dari 5 persen terhadap produk domestik bruto. Saat itu, pemerintahan Soeharto melakukan beragam cara untuk mengatasi. “Kita merombak strategi industri, menjadi mengarah ke ekspor. Semua mengarah ke mendorong ekspor. Akhirnya sembuh juga,” kata Darmin.

Darmin juga menngarisbawahi sumber kerentanan ekonomi Indonesia, di bidang finansial. “Terlalu banyak dana asing di pasar modal, ketika ada gejolak ekternal, pasar kita ikut bergolak,” ujarnya. Indonesia adalah negara paling tinggi dana asing di pasar modalnya.

Ketika ekonomi gonjang-ganjing, salah satu yang biasa dilakukan adalah melakukan seminar dan diskusi. Selain seminar ISEI, awal pekan juga ditandai dengan diskusi Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan sejumlah ekonom, yang dikemas dalam makan siang bersama di Istana Negara. Presiden juga mengundang redaktur ekonomi sejumlah media. Ada 12 ekonom yang datang memenuhi undangan Jokowi, diantaranya Djisman Simanjuntak, Tony Prasentiantono, Anton Gunawan dan Hendri Saparini.

Para ekonom antara lain menyarankan agar pemerintah segera menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang dijanjikan. Salah satu yang direkomendasikan adalah kebijakan untuk mendorong masuknya valuta asing ke dalam negeri, untuk memperkuat cadangan devisa.

Di Istana saat bertemu redaktur ekonomi, kemarin, Jokowi menyampaikan data bahwa cadangan devisa Indonesia saat ini lebih aman ketimbang saat krisis 1998 dan 2008. Ketika krisis moneter 1998, cadangan devisa tercatat hanya US$ 17,4 miliar, sedangkan tahun 2008 cadangan devisa US$ 80,2 miliar. Akhir Juli 2015, cadangan devisa Indonesia tercatat US$ 107,6 miliar.

Jokowi tidak menyampaikan, berapa banyak yang sudah digelontorkan oleh Bank Indonesia selama Agustus 2015, untuk meredam melorotnya nilai tular rupiah terhadap dolar AS.

Salah satu cara mengundang devisa, selain investasi, juga memberikan insentif ekspor. Di kalangan pelaku usaha mineral, berkembang usulan agar ada relaksasi ekspor mineral, yang diberlakukan secara selektif bagi mereka yang sudah mulai membangun smelter, namun terganjal goncangan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “Memang, untuk mendapatkan dolar kita harus realistis,” kata Said Didu, mantan sekretaris menteri BUMN di era Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi staf menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.

Mantan menteri ekonomi di era Soeharto, Profesor Emil Salim mengatakan Indonesia perlu memikirkan strategi industri yang berbasis di desa. “Jangan hanya perusahaan besar atau industrui besar yang mendapatkan insentif pajak. Desa juga perlu dipikirkan agar menjadi basis industri,: kata Emil Salim dalam acara ISEI. Pemerintah memang menerbitkan fasilitas tax holiday untuk industri pionir.

Yang muncul dalam berbagai pernyataan dari beberapa acara awal pekan ini, adalah gamang dan galau, yang dibungkus optimisme. Ditambah lagi bahwa selama ini kita lambat mengantisipasi perubahan yang terjadi, termasuk tren menurunnya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia, dalam tiga tahun terakhir. “Kita ini gagal melakukan transformasi ekonomi,” kata Darmin Nasution, yang di era Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Gubernur Bank Indonesia.

Mengikuti beragam diskusi, termasuk hadir dalam seminar ISEI, saya seperti menonton film yang diputar kembali. Para narasumber saat saya sehari-hari meliput isu ekonomi dan moneter, muncul kembali kemarin. Ada Wakil Presiden Boediono yang belum setahun lengser, dan pernah menjabat menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia dan Menko Perekonomian. Ada Prof JB Sumarlin, mantan menteri keuangan di era Soeharto, dan banyak lagi. Kita punya begitu banyak orang pintar, jago ekonomi, tapi kog pemerintah selalu lambat antisipasi?

Ekonom Djisman Simanjuntak mengingatkan pemerintah agar fokus, maunya apa? “Kalau sudah punya strategi, itu dijalankan. Jadi kalau saya ditanya, baiknya pemerintah bagaimana, ya kembali tanyakan ke pemerintah, maunya apa? Yang dituju apa? Kalau kita sudah menentukan tujuan, ya itu yang kita tempuh,” kata Djisman.

Meskipun de ja vu, saya sepakat dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, bahwa mempelajari sejarah perekonomian Indonesia penting. Sejarah selalu berulang. Siklus ekonomi dan siklus bisnis, naik turun. Resep yang pernah sukses di masa lalu, bisa menjadi rujukan menyembuhkan sakit masa kini. Masalahnya, sesudah sembuh, kita tergoda untuk kembali ugal-ugalan, lupa strategi dan tujuan, lantas mudah terjerembab kembali ke krisis berikutnya. Seminar lagi. Diskusi lagi. Minimal reuni ekonom. ###

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *