HomeUncategorizedHai Politisi Senayan, Jose Mujica itu bukan tokoh fiksi

Hai Politisi Senayan, Jose Mujica itu bukan tokoh fiksi

Disertasi Pramono Anung menunjukkan bahwa biaya untuk menjadi anggota DPR bisa mencapai Rp 22 miliar. Inikah alasan mereka selalu minta naik gaji?

DPR KITA. Anggota DPR RI dari PDI-P Maruarar Sirait berbicara dengan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Golkar Priyo Budi Santoso saat rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, 26 September 2014. Foto oleh Nurdriansyah/AFP
DPR KITA. Anggota DPR RI dari PDI-P Maruarar Sirait berbicara dengan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Golkar Priyo Budi Santoso saat rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, 26 September 2014. Foto oleh Nurdriansyah/AFP

“Begitu politisi mulai menaiki tangga (jabatan), mereka tiba-tiba menjadi raja. Saya tidak tahu cara kerjanya, tapi apa yang saya tahu adalah bahwa republik datang ke dunia untuk memastikan bahwa tidak ada yang lebih dari orang lain. Anda perlu sebuah istana, karpet merah, banyak orang di belakang Anda mengatakan, ‘Ya, Pak’. Saya pikir semua itu mengerikan.”

Kalimat itu diucapkan oleh Jose “Pepe” Mujica untuk menjelaskan mengapa sebagai Presiden Uruguay selama lima tahun menjabat (2010-2015), dia memilih hidup sederhana.

Mujica mendonasikan 90 persen dari gajinya sebagai presiden, hidup di rumah sederhana, menggunakan mobil tua, dan menolak dikawal secara berlebihan meskipun beberapa kali menghadapi ancaman. Ketika dia memutuskan lengser keprabon, dunia merindukan sosok pemimpin panutan yang meninggalkan Uruguay dalam kondisi ekonomi yang baik.

Sebagian dari Anda sudah membaca kisah Mujica, presiden termiskin di dunia itu, dan bergumam, “Luar biasa. So inspiring. Pemimpin panutan. Hebat ya.”

Lalu, mengapa saya kembali mengutip kisah Mujica kali ini? Jawabnya, karena nampaknya sebagian orang belum membacanya. Atau kalaupun sudah membacanya, menganggap kisah Mujica adalah cerita dongeng belaka. Mitos. Enggak perlu dipikirin. Masa iya sih ada politisi, presiden pula, mau hidup sesederhana itu?

Para politisi yang mengusulkan kenaikan gaji presiden, pula kenaikan berbagai tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPR, mungkin menganggap Mujica sebagai sosok dalam negeri dongeng. Tokoh fiksi.

Mereka tak malu-malu mengusulkan kenaikan gaji menjadi Rp 200 juta bagi presiden, dari gaji Rp 62 jutaan plus sejumlah tunjangan saat ini.

Ada politisi Senayan yang tak malu-malu mengatakan bahwa tunjangan yang mereka terima selama ini belum memadai.

Mereka, para politisi itu, mendadak kaget ketika publik bereaksi negatif. Minta naik gaji dan tunjangan di saat ekonomi menjelang krisis?

Di saat nilai tukar terus melorot? Di saat jumlah orang miskin bertambah 860.000 dari September 2014 ke Maret 2015?

Lantas, ramai-ramai menyalahkan Menteri Keuangan karena menyetujui usulan kenaikan tunjangan itu. Lho, yang usul siapa? Bukankah angkanya datang dari lembaga DPR juga? Bukankah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang mengirimkan usulan itu, adalah kelengkapan DPR dan diisi wakil fraksi?

Memang sulit memahami logika berpikir para politisi yang sejatinya adalah wakil rakyat. Masalahnya mereka punya kewenangan membahas bujet, alias Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Ketika pihak eksekutif menyampaikan usulan termasuk kenaikan anggaran, di situ pintu masuk untuk “menitipkan” aspirasi anggota dewan. Masuk tuh barang!

Berapa tunjangan DPR?

Ada yang menghitung bahwa kenaikan penghasilan yang diterima anggota DPR atas kenaikan tunjangan mencapai 40 persen dari penghasilan selama ini sekitar Rp 50-55 juta per bulan.

Apa alasan minta kenaikan tunjangan? Ada yang beralasan bahwa gaji dan tunjangan setelah dinaikkan pun masih kurang untuk melakukan pengawasan secara efektif.

Ada yang membandingkan dengan gaji direksi badan usaha milik negara (BUMN). Lho, mengapa memilih jadi politisi?

Dan sejumlah alasan lain menurut mereka adalah, “Toh kalau dinaikkan, total alokasi anggaran untuk DPR masih di bawah atau persen dari rancangan belanja 2016 senilai Rp 2,121 triliun.

Ongkos politik jadi anggota DPR

PARLEMEN. Sidang paripurna DPR, MPR, dan DPD RI saat Presiden Jokowi bawakan Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2015. Foto oleh Mast Irham/EPA
PARLEMEN. Sidang paripurna DPR, MPR, dan DPD RI saat Presiden Jokowi bawakan Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2015. Foto oleh Mast Irham/EPA

Membaca argumentasi itu, saya teringat disertasi doktoral Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 yang kini menjabat Sekretaris Kabinet.

Pramono meneliti ongkos politik yang dikeluarkan anggota DPR periode 2009-2014 pada Pemilu 2009. Untuk mendapatkan kursi di Senayan, politisi harus mengeluarkan biaya berkisar Rp 300 juta hingga Rp 6 miliar.

“Makin populer seorang calon legislatif, makin kecil biaya politiknya,” kata Pramono, saat meluncurkan buku berjudul Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi, pada 2013.

Buku itu adalah hasil penelitian disertasi doktoral Pramono di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Temuan Pramono menunjukkan bahwa ongkos besar yang harus dibelanjakan dalam proses menjadi anggota DPR itu akibat dari berlakunya sistem proporsional terbuka dengan dasar suara terbanyak. Persaingan tidak hanya terjadi di antara partai politik, tetapi juga di antara calon legislatif dalam satu parpol.
Biaya politik tertinggi dikeluarkan calon legislatif (caleg) berlatar belakang pengusaha, yakni Rp 1,5 miliar – Rp 6 miliar. Ada caleg yang menghabiskan biaya hingga Rp 22 miliar, dengan Rp 18 miliar di antaranya untuk membayar biaya konsultan.

Para responden yang diwawancarai Pramono untuk disertasinya mengatakan mereka sudah mengkalkulasi biaya, dan optimistis bakal kembali modal.

Dari mana sumber kembali modal? Sumber yang “halal”, ya dari gaji dan tunjangan. Data yang diperoleh Pramono Anung menunjukkan bahwa saat masa kampanye, calon anggota DPR rata-rata membelanjakan duit Rp 100 juta.

“Tidak heran jika wajah DPR akan sarat dengan legislator dari kalangan pengusaha,” ujar Pramono saat itu. Terbukti, sekitar 72 persen anggota DPR periode 2009-2014 berasal dari kalangan pengusaha.

Sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak berlanjut dan diduga membuat biaya politik seorang caleg pada pemilu 2014 naik 1,5 sampai 2 kali lipat dibanding biaya lima tahun sebelumnya.

Mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung politisi yang ingin duduk di Senayan diduga keras menjadi pemicu moral hazard, termasuk potensi kongkalikong dengan eksekutif dalam meloloskan mata anggaran. Minimal, membuat anggota DPR bersuara kencang dalam menuntut kenaikan fasilitas dan insentif selama menjadi wakil rakyat.

Padahal, rakyat yang diwakilinya, sebagian sedang terpuruk karena kondisi ekonomi, dipecat dari perusahaannya karena perusahaan bangkrut, atau rakyat yang kian miskin karena harga pangan tak terjangkau.

Saya tidak anti kenaikan gaji politisi. Tapi, lagi-lagi karena mereka wakil rakyat, bukankah sebaiknya memikirkan nasib rakyat yang diwakili? Kalaupun tidak naik tunjangan, masih bisa kongkow-kongkow di kafe dan hotel, bukan?

Ketika dikritik atas kepergian ke AS bertemu dengan Donald Trump, pimpinan DPR berkilah, itu untuk bahwa tujuannya adalah membantu menarik investasi di saat ekonomi melambat.

Sekalian saja konsisten, bahwa dalam situasi seperti ini semua harus mengetatkan ikat pinggang. Mari sama-sama mengupayakan ekonomi membaik, dan memikirkan kenaikan gaji dan tunjangan itu setelah ekonomi pulih.

Tanggapan Jokowi atas usulan naik gaji

Untungnya, sejauh ini Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak mengatakan “setuju” atas usulan dari rekan satu partainya, di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), agar gajinya dinaikkan. Jokowi mengaku baru dengar soal usulan itu, dan meminta wartawan bertanya ke pengusul dan Menteri Keuangan.

RAPBN memang sebuah dokumen yang tebal. Mengingat di mana pos usulan kenaikan gaji dan tunjangan itu ada, tentu bukan saat yang tepat bagi Jokowi yang tengah dikepung masalah asap, kebakaran hutan, dan melorotnya nilai rupiah terhadap dolar AS. Mumet.

Jokowi memang tidak perlu meniru jejak Jose Mujica, yang mendonasikan 90 persen dari gajinya. Jokowi sebelumnya adalah pebisnis mebel, yang bisa menyekolahkan putra-putrinya ke luar negeri. Secara finansial, Jokowi berkecukupan, tanpa harus bergantung kepada penghasilan dari duit pajak. Toh, semua pengeluaran untuk sehari-hari sudah ditanggung negara juga.

Jokowi hanya perlu secara tegas menyatakan tidak setuju gajinya dinaikkan selama ekonomi belum pulih.

Jadi, para politisi yang berbaik hati kepada presiden dengan usulan kenaikan gaji, sebaiknya tidak membuat ide yang justru membuat presiden jadi sorotan.

Tolong baca kisah Jose Mujica. Kalau kejauhan, di Indonesia ada politisi seperti Bung Hatta. Mereka bukan tokoh fiksi.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *