HomeKepemimpinanDewan Keamanan PBB Bukan Sekadar Urusan Perang

Dewan Keamanan PBB Bukan Sekadar Urusan Perang

Menteri Retno Marsudi bersama para Menteri Luar Negeri dan Perwakilan Tetap PBB yang negaranya terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Sumber foto: efe.com

BERITA menggembirakan bertiup dari New York, Jumat malam 8 Juni 2018 ini: Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dalam pemungutan suara tertutup. Indonesia akan bergabung bersama empat negara lain, yang juga terpilih, yakni Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika.

Sidang pemungutan suara itu dipimpin Ketua Sidang Umum PBB, Miroslav Lajzak, diplomat sekaligus Menteri Luar Negeri Slovakia, yang sejak September 2017 menjabat sebagai presiden Sidang Umum. Lajzak mengumumkan, Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Dominika menerima suara lebih dari 180, dari 193 anggota DK PBB. Indonesia mengalahkan Maladewa, negara pulau kecil di Samudera Hindia, dengan suara 144, melewati kuorum 2/3, atau 127 suara.

Petugas mengumpulkan suara. Indonesia meraih 144 suara, lebih dari minimal 127. Sumber foto: UNSC.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir di pemungutan suara, tak kuasa menahan harunya. Ia langsung berdiri, menyalami kolega di kiri dan kanannya. ‘’Ini tegang, betul-betul menegangkan,’’ katanya.
Indonesia pun untuk keempat kalinya terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia pertama kali terpilih pada 1974-1975. Setelah itu, terpilih kembali pada 1995-1996 dan 2007-2008.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dengan menjadi anggota DK PBB Indonesia akan berfokus pada empat hal.

Retno Marsudi dan delegasi Indonesia saling bersalaman. Sumber foto: AFP/The Strait Times.

Pertama: mendorong budaya habit of dialogue, dalam penyelesaian konflik. Indonesia juga meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan.

Kedua, Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian.

Ketiga, dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat internasional dari terorisme dan ektremisme, Indonesia akan mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme.

Keempat, Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030.

Pasukan perdamaian Indonesia bersama misi negara lain. Sumber: setkab.go.id

Selain keempat fokus di atas, isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Retno Marsudi melakukan lebih dari 40 pertemuan pada tingkat menteri luar negeri dan duta besar, untuk mendapatkan suara mereka. ‘’Keberhasilan Indonesia menjadi anggota DK PBB merupakan hasil dari proses pencalonan dan kampanye yang dimulai pada tahun 2016. Langkah Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB merupakan wujud dari prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu meningkatkan peran Indonesia di tingkat global,’’ lanjutnya.

Pemenang Perang Dunia II
Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota. Negara adikuasa yang merupakan pemenang Perang Dunia II adalah anggota tetap, dan memiliki hak veto. Kelimanya adalah Uni Soviet (kini berganti menjadi Rusia), Inggris, Perancis, Republik Rakyat China, dan Amerika Serikat.

Sebagai pemilik veto, negara-negara ini berhak menolak resolusi ataupun keputusan hasil sidang DK PBB. Termasuk menolak seseorang yang hendak dicalonkan menjadi Sekretaris Jenderal PBB.
DK PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap, dipilih berdasar regional untuk periode dua tahun. Untuk menjaga kelangsungan, pemilihan anggota tidak tetap berlangsung setiap tahun, masing-masing lima anggota.

Berhasil mendapatkan status keanggotaan di DK PBB bagi Indonesia, dan banyak negara lain, menjadi salah satu indikator keberhasilan politik luar negerinya. Status anggota memudahkan negara tersebut menyuarakan berbagai hal, misalnya dalam hal konflik Palestina, Syria, nuklir Korea Utara, terorisme.
Anggota tidak tetap DK PBB dipilih berdasar regional. Indonesia dan Maladewa bersaing mewakili kelompok Asia-Pasifik. Belgia dan Jerman, keduanya pernah lima kali menjadi anggota, terpilih mewakili Eropa Barat dan kelompok negara yang dikenal sebagai WEOG – Western Europe and Others Group. Israel semula juga mencalonkan diri mewakili WEOG, tetapi bulan lalu memutuskan membatalkan pencalonannya.

Kelompok regional lain, East European Group, tahun ini tidak mengajukan calon karena masih memiliki wakil hingga 2019, yakni Polandia.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, keberhasilannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan hasil yang fantastik. ‘’Kepercayaan ini tidak akan kami sia-siakan,’’ lanjutnya. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Lindiwe Sisulu, mengatakan negaranya merasa terhormat. ‘’Tapi kami akan selalu rendah hati,’’ lanjutnya.

Selama dua tahun menjadi anggota DK PBB, Afrika Selatan akan mempersembahkan kegiatannya pada Nelson Mandela. ‘’Beliau adalah panutan kami, dan komitmennya luar biasa terhadap perdamaian,’’ katanya.

Lima anggota baru yang terpilih menjadi anggota DK PBB itu akan bergabung mulai 1 Januari 2019, menggantikan lima negara lain, yakni Ethiopia, Kazakhstan, Bolivia, Nederland, dan Swedia, yang keanggotaannya berakhir pada 31 Desember 2018.

Hanya Nederland yang keanggotaannya satu tahun. Pada pemilihan anggota tidak tetap DK PBB tahun 2016, Nederland bersaing melawan Italia. Apes, masing-masing mendapat suara sama: 95. Keduanya kemudian bersepakat untuk membagi periode keanggotaan dua tahun, masing-masing mendapat setahun. Italia menjadi anggota pada 1 Januari-31 Desember 2017, dan Nederland pada 1 Januari-31 Desember 2018.

Badan-badan di bawah DK PBB
Untuk menjalankan tugasnya, DK PBB berwenang untuk membentuk badan pendukung. Saat ini terdapat tujuh badan pendukung, yakni (1) Komite Kontra Terorisme dan Non-proliferasi; (2) Komite Staf Militer; (3) Komite Sanksi; (4) Komite Tetap dan Komite Ad Hoc; (5) Operasi Perdamaianl; (6) Pengadilan Internasional; (7) Komisi Pembangunan Perdamaian.

Sidang Dewan Keamanan PBB di masa lalu. Sumber foto: Lowy Institute.

Meski di satu sisi Indonesia berkeinginan kuat menjadi anggota DK PBB, di sisi lain, Indonesia juga berusaha keras agar DK PBB direformasi. Pada pembukaan Peringatan 60 Tahun Konperensi Asia-Afrika di Jakarta, pada April 2015, Presiden Jokowi menegaskan perlunya negara-negara Asia dan Afrika terus mendorong reformasi DK PBB. Salah satu yang diusulkan adalah perlunya penambahan anggota dari kawasan Asia dan Afrika.

Terdapat keperluan untuk mencari keseimbangan terhadap realitas geopolitik dan keterwakilan kawasan, dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan keterwakilan yang sangat besr untuk Asia dan Afrika. Keterwakilan negara berkembang perlu ditingkatkan. Perlu keterwakilan yang lebih berimbang sebagai cerminan keberagaman dan pluralitas dunia dewasa ini.

Indonesia juga menilai, pemakaian hak veto harus dipikirkan ulang. Hak yang dimiliki anggota tetap DK PBB itu tidak mencerminkan realitas sistem internasional masa kini yang telah mengalami perubahan mendasar.

Isu reformasi PBB, termasuk di dalamnya reformasi DK PBB, sudah lama didengungkan. Namun, mengingat banyaknya kepentingan yang terlibat, perjalanan reformasi itu masih jauh dari selesai.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *