Educating Indonesian Journalists on Issues of Privacy, Violence; a Focus for Press Council

 

By Sidney Smith

January 17, 2012, 05.00 AM EST

According to the U.S. State Department, Indonesia is “the world’s fourth-most populous nation.”

Lubis told us that the press council is an “independent body” and that its ethics code was “validated” in 2006.  She sent us a copy of the code in English.  The code calls for journalists to report stories that are “accurate, balanced and without malice,” to respect privacy, to fact-check, and to identify themselves as journalists.

Journalists are prohibited from bribery, discrimination and plagiarism and advised to separate news from opinion.  Indonesian journalists are also given “the right of refusal to protect the identity” of anonymous sources and embargoed information.

Concerning corrections and errors, the ethics code reads: “The Indonesian journalist immediately retracts, rectifies, and corrects errors and inaccuracies in a news story accompanied with an apology to readers, listeners or viewers.”

According to the ethics code, the Press Council has “final judgment for any breach of the journalism code of ethics.”

Lubis noted she is the only woman of the nine press council commissioners and often travels for workshops, seminars and training programs.  Her role in the press council puts her in charge of “journalist training, education and profession development.”

According to this 2010 UNESCO report, Indonesia’s first press council was created in 1968 and this current form of the press council, as a “new, first independent press council.”

 

We also asked Lubis about the new online ethics guidance that the council has been working on. We wrote in late December when the council finalized its new code.

According to Lubis, the new guidance only applies to media published online – not social media – and the council plans “to officiate this guideline” Jan. 26.

She added that the council “will not” create any guidelines for social media and networking because social media isn’t considered “journalistic products.” (As Lubis explained, social media postings do have “some of the process of journalistic work” but isn’t defined as journalism.)

The online media guidance also only applies to media outlets defined as a “media company,” according to Lubis.

To fit the “media company standard,” which the council created in 2008, media outlets have to meet certain requirements like “minimum capital seeds, must give protection to the journalists, must give training code of ethics for the journalists, publish their management (included person responsible for all content/usually chief editor), address, formation of company based company law, etc,” Lubis wrote.

The draft standards won’t be available in English until after the council makes them official, according to Lubis.

This article was published at iMediaEthics. You can visit this article at http://www.imediaethics.org/index.php?option=com_news&task=detail&id=2563.


Tujuh Mantra Sukses Media

 

Sejarah media modern menunjukkan, prinsip dasar tetap relevan untuk memastikan media bisa bertahan sepanjang jaman

 

The Medium Is No Longer The Messages. Kalimat ini milik Mark Tungate, seorang jurnalis yang menulis buku berjudul “Media Monoliths”, How Great Media Brands Thrive and Survive, diterbitkan tahun 2005. Tungate menulis mengenai jurnalisme, komunikasi dan marketing di kolom tetapnya di mingguan Strategies yang terbit di Perancis.

Erwin Arnada, mantan pemimpin redaksi Majalah Playboy Indonesia, memberi buku ini kepada saya, suatu siang saat saya menjenguknya di Lapas Cipinang, Jakarta, tahun lalu. “The medium is no longer the message” adalah judul bab terakhir buku itu.  Sebuah konklusi. Menariknya, kesimpulan yang dibagi Tungate itu didapat setelah mewawancarai puluhan pengelola merek besar media di sejumlah kota besar dunia.

Terdapat sejumlah elemen yang menurut saya beririsan atau sama dengan elemen kunci media sosial.  Padahal Tungate membahas media lama (old), sebagian berusia lebih dari seratus tahun. Dari The Economist, majalah mingguan berbasis di Inggris  yang terbit pada 1843, Vogue, majalah gaya hidup wanita yang berdiri sejak  1892, koran The Wall Street Journal yang masuk ke pasar sejak 1889, New York Times, MTV, CNN, Paris Match,  International Herald Tribune, Washington Post, Reuters hingga Playboy. Ada 20 media yang dibahas Tungate dalam Media Monoliths.

Media Monoliths itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah organisasi media yang memiliki jaringan.  Semacam konglomerasi yang dibentuk karena kekuatan media yang bersangkutan.  Bagaimana menciptakan media monoliths? Itulah fokus riset dan wawancara yang dilakukan Mark Tungate.  Hasilnya?

Continue reading


Presiden Marah, LAPOR! Datang

Jembatan Mahakam II, yang lebih dikenal sebagai Jembatan Tenggarong, di masa jayanya. Foto dari internet.

Jembatan elok itu tinggal kenangan. Foto dari trijayanews.com

 

Kini warga harus menyeberang lewat feri. Foto dari internet.

Sambil menyalami ribuan tamu yang memadati ruang pesta di Jakarta Convention Center, Sabtu malam26 November 2011, rupanya Presiden SBY menahan gundah.  Beberapa jam sebelum pesta pernikahan putranya, Edhi Baskoro Yudhoyono yang dikenal dengan panggilan Ibas, dengan Aliya Rajasa, putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Kutai Kartanegara, roboh.

Sejumlah kendaraan dan puluhan orang yang tengah melintas di jembatan itu menjadi korban, puluhan hilang.  Korban tewas yang berhasil dievakuasi mencapai 20 orang, yang hingga kini masih hilang belasan. Malam itu, saat pesta masih berlangsung, dan hujan  kritikan atas tragedi Jembatan Kukar memanas di ranah kicauan Twitter, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengirim Menteri Pekerjaan Umum dan Menko Kesra menuju lokasi untuk melakukan tindakan darurat termasuk evakuasi dan penyelamatan korban.

Di era media digital atau juga disebut era 24 hours news cycle, segala peristiwa apalagi tragedi semacam robohnya jembatan Kutai Kartanegara  menyebar dalam hitungan detik dan dikomentari publik.  Para penyelenggara negara di pusat maupun daerah harus bergerak dan bertindak cepat. Pengelolaan arus informasi harus mampu merespon kecepatan penyebaran informasi itu sendiri.

''Sistem pelaporan harus cepat,'' kata Presiden di sidang kabinet. Foto: www.presidenri.go.id

Kegundahan Presiden akan sistem pelaporan dan respon informasi itu terungkap beberapa hari kemudian saat memimpin sidang kabinet,  Kamis, 2 November 2011. Misalnya ketika ambruknya jembatan di Sungai Mahakam di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, SBY mengaku mendapat informasi dari SMS yang masuk dan dari berita di media, bukan dari sistem, padahal kejadian sudah berlangsung selama 1 jam. “Mestinya masalah itu cepat sampai di tangan Presiden. Boleh laporan sementara dan apa yang akan dilakukan, ini harus cepat sampai ke pengetahuan saya,” Presiden menegaskan. “Tapi saya gembira Menko Kesra dan Menteri PU siap berangkat dan ambil langkah,” SBY menambahkan.

Seolah belum cukup mengomeli menterinya, Presiden berikan contoh lain, soal  isu di Papua. Kepala Negara menjelaskan bahwa isu yang seolah tentara kita melakukan penembakan terhadap pengibar bendera didapatkan dari running text di salah satu jaringan televisi luar negeri, yang diketahui masyarakat dunia.

“Terhadap isu yang sensitif itu harus cepat reaksinya. Bila (informasinya) tidak akurat berikan koreksi. Tidak sampai berjam-jam dibangun pengetahuan masyarakat global ada tindakan yang keliru,” Kepala Negara menekankan.  Silakan buka laman http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/12/02/7470.html, untuk mengetahui lebih detail soal kegundahan Pak Presiden.

Continue reading


Mengenang Umi, Lindu Aji dan Dwi

 

 

Kampanye hentikan kekerasan terhadap perempuan. Gambar dari internet.


I Got Flowers Today

I got flowers today.

It wasn’t my birthday or any other special day.

We had our first argument last night,

And he said a lot of cruel things that really hurt me.

I know he is sorry and didn’t mean the things he said.

Because he sent me flowers today.

 

I got flowers today.

It wasn’t our anniversary any other special day.

Last night, he threw me into a wall and started to choke me.

It seemed like a nightmare.

I couldn’t believe it was real.

I woke up this morning sore and bruised all over.

I know he must be sorry.

Because he sent me flowers today.

 

I got flowers today,

and it wasn’t Mother’s Day or any other special day.

Last night, he beat me up again.

And it was much worse than all the other times.

If I leave him, what will I do?

How will I take care of my kids?

What about money?

I’m afraid of him and scared to leave.

But I know he must be sorry.

Because he sent me flowers today.

 

I got flowers today.

Today was a very special day.

It was the day of my funeral.

Last night, he finally killed me.

He beat me to death.

If only I had gathered enough courage and strength to leave him,

I would not have gotten flowers…today. 

By Paulette Kelly

© Copyright 1992 Paulette Kelly 

 

Puisi di atas saya temukan dalam halaman pertama sebuah laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dibuat sebuah lembaga PBB.  Kita mudah menemukan puisi itu melalui mesin pencari di dunia maya.  Sebuah puisi yang didedikasikan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hari ini, dunia memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  (International Day of Violence Against Women).  Sejak hari ini pula, dilakukan beragam kegiatan selama 16 hari mengkampanyekan kekerasan terhadap perempuan, yang akan menemukan puncaknya pada tanggal 10 Desember 2011, ketika dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia.

Linimasa di akun Twitter saya sejak pagi penuh dengan kicauan terkait Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.  Komnas HAM Perempuan memilih fokus pada kekerasan seksual terhadap perempuan, yang persentasenya memang tinggi. Tengok saja berita ini: http://www.detiknews.com/read/2011/11/24/170417/1775022/10/perkosaan-marak-komnas-perempuan-kampanye-16-hari-antikekerasan

Entah mengapa hari ini saya justru teringat pada kisah tragis yang menimpa Umi, Lindu Aji dan Dwi. Tahun lalu, tepatnya 11 Agustus 2010, impitan ekonomi membuat Umi Latifa (25) nekad bunuh diri dengan membakar diri di kamar mandi rumah kontrakannya Tragisnya, ia juga membakar kedua anaknya yang masih balita, Lindu Aji (3,5) dan Dwi (2,5). Ketiganya akhirnya meninggal dunia.

 *******

Berita soal Lindu Aji di detik.com.

Lindu Aji dan Dwi sempat kritis dengan luka bakar lebih dari 50% dan dibawa ke RS Sardjito di Yogya untuk penyelamatan. Namun, luka bakarnya terlalu parah.  Ibu dan dua anak itu meninggal dunia. Dalam surat wasiat yang ditinggalkan Umi kepada suaminya, Slamet, Umi meminta suaminya membayarkan utang senilai Rp 20.000 ke warung dekat rumah mereka di Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman.

Continue reading


When the Media Not Only Breaking the News


Hotel di Mumbai yang jadi korban penyerbuan. Foto dari Afhaankhan.blogspot.com

                                                 

Hotel yang indah. Hotel yang diserbut. Foto dari nishasworld-and-babyalisha.blogspot.com


Peliputan Terorisme, pengalaman media di India saat Mumbai Bombing.

Membuka kembali arsip lama, saat Bali Media Forum ke-2, Desember 2010, saya menemukan bahan diskusi soal peliputan terorisme.  BMF ke-2 mengambil tema Prime Time for Ethics: Reporting in Times of Crisis.  Sesi  peliputan terorisme sangat menarik karena menghadirkan pembicara dari India, Sreenivas Reddy Kalimekolan dari India Press Council.  Moga-moga Dewan Pers bisa mengundangnya ke Jakarta bulan depan sebelum BMF ke-3.

Teman dari India ini menceritakan debat diantara wartawan, dan kritik pedas masyarakat atas peliputan saat peristiwa “Mumbai Bombing”, 26 November 2008.  Melalui layar jaringan tv internasional, mata dunia tertuju pada peristiwa tragedi yang terjadi di pusat keuangan India.  Bagi negeri demokrasi terbesar di dunia itu, aksi terorisme ibarat agenda bulanan, sering terjadi dalam berbagai skala.  Namun, kata SR Kalimekolan, serangan teroris di Mumbai adalah yang pertama dalam format itu.  Penyanderaan sejumlah sipil di gedung.  “”It was not just a terror attack, if attackers were in military uniforms, it would have been called a “war”,” “ kata Kalimekolan.

Semua orang di India yang punya akses ke TV berjam-jam menyaksikan drama penyanderaan oleh teroris, dan upaya penggerebekan dan penyelamatan oleh polisi dan militer.  Mirip “reality show”.  Bedanya, tak ada yang tahu apa ujung dari drama itu.  Dari sudut tayangan televisi, drama itu mirip pengalaman penggerebekan teroris di Temanggung  7 Agustus 2009, yang disiarkan nonstop selama belasan jam.
Sebelum Mumbai Bombing, tahun 1999 ada serangan ke parlemen India. Tahun 1995 teroris membajak pesawat Air India di Kathmandu, Nepal, di mana 100 sandera dibawa ke Kandahar.  Ada lagi Kargil war, Mei-Juli 1999, perang antara militer Pakistan dan India di Kargil, Kashmir.  Ribuan terbunuh.
Continue reading


Jelang 3rd Bali Media Forum

DEMAM Media Digital bakal menjadi tema bahasan Bali Media Forum ke-3, yang akan digelar 8-10 Desember 2011.  Bali Media Forum (BMF), adalah sebuah kegiatan temu wartawan dan pemerhati media dari 20an negara, terutama Asia dan Eropa.  Meski dikelola secara berbeda, tetapi BMF ibarat lanjutan dari Global Intermedia Dialogue (GIMD) yang sempat dilakukan tiga kali, pada tahun 2006, 2007 dan 2008, dengan fasilitasi pendanaan oleh Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri masing-masing.

BMF diadakan terkait dengan Bali Democracy Forum yang digelar di Bali setiap tahun pada saat yang sama. Idenya menonjolkan peran kunci media yang bebas dan mempromosikan kemajemukan dalam membangun dan memperkuat demokrasi, sekaligus mendorong akuntabilitas media menjadi institusi yang dapat dipercayai publik (trustworthy).

Ide BMF awalnya digodok Global Forum for Media Development (GFMD) dan International Federation Journalist (IFJ) bekerjasama dengan Dewan Pers Indonesia.  Kegiatan ini mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Norwegia.

Serba digital. Ilustrasi diambil dari Flickr.

Tahun ini tema yang dibahas adalah “Being Heard: The Role of Ethical Journalism and Media Support in Enhancing Democratic Participation in a Changing Information Environment”.  Ini disesuaikan dengan agenda  Bali Democracy Forum yang mengusung tema “Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices”.

Latar-belakangnya jelas era media digital yang mendemokratisasi produksi media.  Warga menjadi bagian penting sebagai produsen konten, termasuk konten media. Di Asia, terutama Indonesia, ekspansinya luar biasa.  “Information is a result of a wider, more diffuse and sometimes more exciting online conversation between journalists, bloggers, policymakers, readers and viewers,” demikian background note yang disiapkan panitia 3rd Bali Media Forum. Mengenai Bali Democracy Forum dapat dibaca di: http://www.kemlu.go.id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=11&l=id.

 

Media sosial telah berkembang menjadi sarana untuk mempromosikan debat demokrasi.  Beragam jejaring sosial yang ada menyajikan medium untuk mengakses dan menyebarkan berita dan opini, menantang hirarki informasi yang selama ini bersifat top-down. Kecanggihan dalam hal kecepatan penyebaran berita dan banyaknya informasi yang tersedia di dunia maya, pada saat bersamaan menantang pelaku media untuk menjaga kualitas jurnalisme dan informasi publik.

Media sosial yang sebagian besarnya mengekspresikan ekspresi individu, rentan digunakan untuk menyebarluaskan gosip dan  informasi bohong. Di berbagai negara, situs dan layanan  berita via telepon pintar dari “traditional media” tetap menjadi andalan akurasi berita dan sumber informasi terpercaya.

Dalam situasi jutaan informasi berupa “berita” berseliweran di dunia maya, maka tantangan bagi wartawan, editor, organisasi pendukung media, dan dewan pers di berbagai negara dalam mempromosikan standar yang tinggi atas nilai-nilai jurnalisme, adalah bagaimana berhubungan (bahkan berkolaborasi) dengan para “pemain baru” di bidang media, yakni pewarta warga (citizen journalist)?

Pelatihan jurnalisme warga atau citizen journalism. Setiap warga kini bisa menjadi jurnalis.

Bagaimana menggunakan jutaan informasi yang beredar di dunia maya justru untuk menghasilkan “better journalism”? Dan paling penting bagaimana memanfaatkan kian banyaknya sumber dan bentuk media baru sebagai sarana meningkatkan kualitas debat demokrasi dan memastikan bahwa suara warga didengar, dan warga dapat turut serta dalam mengontrol jalannya pemerintahan.  Hal-hal inilah yang akan menjadi bahasan dalam 3rd Bali Media Forum.

 

Sekedar mengingatkan, 3rd BMF diselenggarakan atas sukses dari pertemuan pertama dan kedua. Kedua pertemuan itu menghasilkan kesepakatan atas prinsip-prinsip kunci bagi Ethical Journalism and self-regulations, yang intinya adalah:

 

#bahwa membangun demokrasi dan menciptakan kondisi bagi kepentingan sosial dan ekonomi memerlukan suatu peraturan hukum, sebuah komunitas penduduk yang secara penuh mendapatkan informasi dan sistem pemerintahan yang nyaman yang dapat dipercaya publik;

#bahwa menciptakan suatu lingkungan untuk meyakinkan media yang bebas dan wartawan yang independen tanpa adanya suatu tekanan hukum atau politik, harus menjadi prioritas semua pemerintahan yang menjalankan demokrasi;

#bahwa pemerintah harus mendukung bentuk media yang transparan, profesional dan independen yang bertanggung jawab terhadap:
•    advokasi dan kampanye untuk kebebasan pers dan pemerintahan yang baik,
•    kontribusi terhadap pendidikan dalam masyarakat melalui peran media yang bebas dalam demokrasi,

•    menjembatani masalah yang muncul antara media dan para pemakai

      jasanya.
•     mempromosikan akses untuk informasi publik dan teknologi informasi yang

      dapat memastikan partisipasi penuh masyarakat dalam masyarakat yang

      demokratis.

 

Selengkapnya dapat dibaca di: http://dewanpers.or.id/kebijakan/pernyataan/126-deklarasi-bali-media-froum-kedua-2010

 

Sertifikat bagi peserta pelatihan jurnalisme warga.

3rd BMF akan diikuti oleh dewan pers dari sejumlah negara peserta, wakil media dan ahli dari ASEAN dan Asia Pasifik, juga pembicara internasional dari Norwegia dan GFMD.

Hasil dari BMF akan dipublikasikan secara luas melalui situs Global Forum for Media Development (GFMD) dan diharapkan menjadi masukan bagi wartawan dan pemangku kepentingan di bidang media, termasuk publik.

 

Indonesia punya banyak contoh nyata peran media baru dalam perubahan sosial.  Bagaimana dengan perubahan politik? ##