Kali ini, ada insentif mencegah PHK dan perluasan untuk mengakses pembiayaan dengan prosedur lebih mudah

Sedikitnya tiga kali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa, “negara hadir” dalam membantu mereka yang terkena dampak pelambatan ekonomi yang terjadi sejak akhir 2015. Kamis, 15 Oktober, Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo meluncurkan paket ekonomi yang keempat. Ini melengkapi tiga paket ekonomi yang sebelumnya sudah diumumkan kepada publik.

“Inti dari paket ke-4 ini adalah mengenai sistem pengupahan, tindak lanjut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kebijakan kredit ekspor untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, ketika memulai pengumuman Paket Ekonomi yang ke-4.

Setelah itu, Pramono Anung pamit untuk menghadiri rapat tim penilai akhir (TPA) yang memutuskan pejabat di eselon 1 dan setara dengan itu. Kata Pramono, ada 24 jabatan yang akan diputuskan malam mini. Ngebut.

Darmin Nasution menggarisbawahi bahwa dalam Paket Ekonomi yang ke-4, “negara hadir” dalam bentuk menyediakan jaring pengaman atau safety nett. Bagi pengusaha dan buruh, ada formula baru yang akan diterapkan mulai 2016, dengan basis upah minimum provinsi (UMP) yang saat ini berlaku.

UMP untuk tahun berikutnya adakan menggunakan formula: UMP tahun berjalan (+ persentase inflasi tahun berjalan + persentase pertumbuhan ekonomi tahun berjalan). Misalnya, inflasi tahun 2015 adalah 5 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka UMP 2016 adalah UMP 2015 ditambah 10 persen.

Hal kedua yang ditegaskan dalam paket ekonomi ke-4 ini adalah perluasan akses bagi penerima KUR. Dalam paket sebelumnya, untuk meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program KUR, pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen.

Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif.

“Sepanjang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, bagi pengusaha kecil ataupun karyawan yang ingin membuka usaha dapat memanfaatkan KUR,” kata Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro.

Bank pelat merah, sejumlah bank swasta, modal ventura dan leasing (lembaga kredit) akan secara pro aktif melayani peminat KUR.

“Kita ingin menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru,” kata Bambang.

Pekerja migran yang kembali ke Indonesia dan ingin memulai usaha produktif dapat memanfaatkan KUR. Pemerintah siap mendistribusikan KUR sebanyak Rp 695 miliar sampai Rp1 triliun.

Untuk usaha mikro, menengah dan kecil yang membutuhkan dukungan ekspor, Lembaga Pembiayaan Ekspor menyediakan fasilitas yang lebih ringan secara regulasi. Sebelumnya, pembiayaan berdasarkan pola prudential atau kehati-hatian ala perbankan, dengan memperhitungkan rasio kecukupan modal (CAR). Kini didasarkan pada billing ratio.

“Dengan demikian makin banyak yang bisa meminjam, kami memikirkan bagaimana membantu agar bantuan usaha UMKM itu tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja kalau sedang kesulitan,” kata Bambang.

Ada sekitar 27 ribu pekerja yang bisa diselamatkan dari ancaman PHK melalui paket ini.

Kalau paket 1 dan 2 banyak menyediakan fasilitas kemudahan berusaha dan akan terasa dampaknya pada jangka menengah dan jangka panjang, maka mulai paket ke-3 dan di paket ekonomi ke-4, pemerintah menjalankan resep kontra siklus, terutama menaikkan kemampuan belanja pekerja dan mereka yang berpenghasilan tetap, menyuntik daya tahan ekonomi bagi perusahaan termasuk UMKM, dan membuka peluang lahirnya wirausahawan baru.

Perlunya kebijakan kontra siklus selalu disodorkan oleh ekonom saat terjadi pelambatan bahkan penurunan ekonomi. Mari Elka Pangestu, ekonom yang kini menjadi guru besar tamu di Universitas Columbia di New York mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini perlu ada cash of work kepada kelompok yang paling terdampak.

Kartu sakti yang jadi unggulan Jokowi bisa dikategorikan di sini, begitu juga penyaluran dana desa dalam bentuk program kegiatan produktif yang dapat menyokong kegiatan ekonomi penduduk.

Chatib Basri, mantan menteri keuangan, dalam tulisan di sebuah koran ibu kota mengutip mantan menteri keuangan AS, Larry Summers saat krisis finansial 2008. Menurut Summers, saat ekonomi melambat, dan terjadi penurunan harga komoditas, perlu dilakukan triple three, yaitu ekspansi fiskal yang targeted, temporary, timely (ada targetnya, bersifat sementara, dan tepat waktu).

Meskipun agak terlambat, saya sepakat bahwa akhirnya negara hadir. Ini penting terutama untuk memastikan penduduk miskin tidak kian terpuruk, termasuk mereka yang tinggal di enam provinsi yang selama dua bulan ini dikepung asap kebakaran hutan dan terganggu kegiatan ekonominya.

Bagi mereka, ibarat jatuh, lantas tertimpa tangga. Mereka perlu mendapatkan perhatian lebih besar, karena tertimpa dua musibah: pelambatan ekonomi dan bencana asap.