Bisik-bisik keterlibatan swasta dalam setiap gelaran internasional selalu muncul. Mengapa swasta anggap kehadiran di COP penting?

Perancis — Senin pukul 7 pagi, 30 November, kawasan ekspo Le Bourget, di utara Paris masih setengah gelap. Bayu dan teman-temannya dari Artha Graha Peduli (AGP) tiba di Paviliun Indonesia di Hall 2, area Conference of Parties (COP) 21, atau kita kenal dengan nama Konferensi Perubahan Iklim. Mereka memakai batik. Hari itu adalah hari pembukaan COP 21, sekaligus dimulainya kegiatan Paviliun Indonesia. Bayu membawa mangkuk kaca.

“Ini untuk tempat gula pasir, Bu,” jawab Bayu ketika saya tanya mengapa membawa mangkuk kaca tersebut. Saya juga datang pagi, khawatir antrian panjang di pintu masuk COP 21. Penjagaan sangat ketat karena sehari sebelumnya adalah jadwal kehadiran 150 kepala negara di COP 21.

Malam sebelumnya, Minggu, 29 November, sampai Pukul 23:00 waktu setempat, Bayu dan sekitar tiga puluhan rekannya membantu tim event organizer (EO) yang mendapat tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Cendekia Mulia Komunikasi. Dalam daftar delegasi Indonesia ke COP 21, Cendekia dipimpin oleh direktur pengelolanya, Emillia Rosa Sitohang, dan membawa delapan anggota tim.

“Tantangan kita adalah mengundang sebanyak mungkin orang datang ke paviliun. Jadi, besok kita harus aktif menyebarkan informasi kegiatan ke pengunjung di COP ini,” kata Rosa, Minggu malam saat briefing kepada tim gabungan dari Cendekia dan AGP. Mereka Nampak guyub, saling mendukung.

“Cendekia sudah menjadi EO paviliun Indonesia di COP sejak era Dewan Perubahan Iklim Nasional (DPIN). Sampai tahun lalu paviliun dikelola DPIN yang dipimpin Pak Rachmat Witoelar. Baru tahun ini penangggungjawab ditangani kementerian,” kata Agus Justianto, koordinator dan penanggung jawab paviliun.

Agus menceritakan bahwa ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meninjau kesiapan paviliun, Sabtu siang, 28 November, banyak yang masih harus dibenahi. “Makanya Bu Menteri dan kami menghargai bantuan dari relawan, termasuk dari AGP. Prinsipnya, ini kan untuk Indonesia,” kata Agus.

Selain Cendekia Mulia Komunikasi, ada juga tim dari Yayasan Perspektif Baru dan peusahaan komunikasi Intermatrix pimpinan Wimar Witoelar yang mendukung komunikasi sejak proses persiapan COP 21 sampai ke Paris. Dalam daftar delegasi, selain Wimar, ada delapan anggota tim yang ke Paris. Mereka mengelola situs hutanindonesia.com.

Saya tiba di paviliun Minggu sore sekitar pukul 16:00 waktu setempat. Para relawan dan tim EO ini masih bebenah, diawasi langsung oleh Agus selaku koordinator paviliun. Siti Nurbaya duduk di pinggir panggung, serius mengerjakan presentasinya. Sejumlah pejabat di jajaran LHK juga ada di sana. Ada juga Emmy Hafild, yang dalam daftar delegasi tercatat dalam kelompok “Tokoh, pemerhati, dan praktisi bidang perubahan iklim.”

Yang dibereskan sore itu adalah soal kesiapan audio/video, termasuk sistem presentasi menggunakan layar digital 1,5 dinding penuh di paviliun seluas 250 meter persegi itu.

“Tolong dipastikan, besok saat pembukaan jangan sampai ada presentasi yang gagal,” kata Siti, sebelum meninggalkan paviliun untuk menjemput kehadiran Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Pengusaha Tomy Winata, yang juga bos Artha Graha, turun langsung mengawasi anak buahnya membantu menyiapkan paviliun Indonesia. “Kami sudah terlibat dengan COP sejak di Warsawa (Polandia), lalu di Lima, Peru. Prinsipnya, kalau memang diperlukan kami akan mendukung program pemerintah,” ujar Tomy.

Dia mengecek kerja anak buahnya dengan seksama. Melihat tim mereka bekerja, saya teringat bagaimana selama enam bulan mereka mengelola Paviliun Indonesia di World Milan Expo yang baru usai pada akhir Oktober 2015. Di malam penutupan waktu itu, semua menangis haru. Kerja belasan jam tiap hari selama enam bulan berakhir manis. Pengunjung dua kali lipat dari target, mencapai hampir 4 juta orang.

Tomy mengatakan bahwa dirinya sempat tidak berniat ikut serta di COP 21 Paris. “Buat apa lagi, Mbak? Kalau presentasi pun kami sudah dua kali, soal program konservasi yang kami lakukan di Tambling Wildlife Nature Conservation dan produksi sawit berkelanjutan di Pasifik Agro Sentosa. Jadi tahun ini paling update data dan kinerja,” kata Tomy kepada saya.

Dia mengatakan dirinya ingin menyaksikan langsung bagaimana proses perundingan dilakukan di kamar-kamar tertutup. “Tapi kan saya tidak dapat akses untuk melihat. Bagaimana, sih, posisi Indonesia diperjuangkan? Saya diminta dukung paviliun, ya akhirnya saya datang. Tim dari Milan Expo saya bawa ke sini. Mereka sudah terlatih kerja, apalagi di saat mendesak,” ujarnya.

Dia tidak terkejut dengan isu yang muncul atas keterlibatan swasta di paviliun. Koordinator Agus Justianto mengatakan bahwa biaya pengelolaan paviliun sepenuhnya diitanggung dukungan sponsor swasta. “Sekitar Rp 8,5 miliar. Sejak awal tidak ada alokasi dana APBN untuk paviliun,” kata Agus.

Kehadiran paviliun di arena COP digunakan oleh berbagai negara untuk ajang penjangkauan dan kampanye (outreach and campaign). Paviliun juga menjadi ajang menampilkan kemajuan terbaru terkait dengan isu penting di COP, seperti energi terbarukan sampai pemanfaatan satelit untuk membantu sektor pangan menjaga ketahanannya dari perubahan iklim.

Pembangunan sawit berkelanjutan menjadi satu sektor yang dipromosikan melalui paviliun Indonesia. Promosi sawit Indonesia memang gencar, untuk menghadapi tekanan dari kelompok yang menentang produk ekspor unggulan Indonesia ini. Saya menyaksikan upaya promosi sawit berkelanjutan di Milan dan Perancis bulan lalu.

“Sawit produk yang sangat penting bagi Indonesia. Jika ada perusahaan yang bermasalah, jangan membuat keseluruhan industri yang menyerap jutaan lapangan pekerjaan menjadi terganggu,” kata Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi waktu itu.

BPDB didirikan oleh pemerintah dan berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Di Paviliun Indonesia di COP 21, BPDP mengaku menyumbang dana Rp 2 miliar. “Sesuai dengan yang ditawarkan kantor (Kementerian) LHK, kantor Pak Rachmat Witoelar, dan EO,” kata Bayu, ketika saya tanya, hari ini, Selasa pagi, 1 Desember.

Rachmat Witoelar adalah utusan khusus presiden di bidang perubahan iklim. Dalam COP 21, dia bertindak selaku Alternate Head of Delegation, di saat Menteri LHK Siti Nurbaya tidak di tempat perundingan.

Siti mengakui bahwa memang ada kontroversi soal siapa yang ikut mendukung paviliun Indonesia. “Kami hati-hati memilih, agar yang bermasalah dengan isu kebakaran lahan tidak dilibatkan, meskipun mereka berminat,” kata Siti dalam sebuah pertemuan persiapan COP 21 beberapa waktu lalu.

“Prinsipnya, semua pemangku kepentingan kita dengar, kami libatkan. COP harus menjadi semacam Indonesia incorporated effort bagi semua kepentingan Indonesia,” kata Siti.

Isu mengenai dominasi swasta dalam delegasi ke COP 21 dijawab dengan angka. Jumlah lembaga swadaya masyarakat lebih besar dari swasta.

Saya mengamati bahwa mempromosikan sawit sudah menjadi program penting pemerintahan Jokowi. Bahkan dalam pertemuan puncak kerjasama ekonomi di Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung di Manila, salah satu agenda penting Indonesia adalah lobi memasukkan sawit sebagai development goods.

Dalam wawancara dengan Rappler, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa sawit diperjuangkan di APEC karena dampaknya besar terhadap pembangunan ekonomi dan penyerapan lapangan pekerjaan.

Mempromosikan pembangunan sawit berkelanjutan telah menjadi program arus utama, terutama untuk pasar Eropa. BPDP sawit akan mengisi sesi di Paviliun Indonesia dan juga menggelar acara di Warsawa, Berlin, dan Kopenhagen.

Sebagaimana pernah saya tulis, medan “perang” yang dihadapi tidak mudah, karena berhadapan dengan kekuatan industri minyak kedelai yang didukung negara dan milliaran dolar dana kampanye melawan minyak sawit yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan kegunaan lebih besar. Ancaman besar bagi industri minyak kedelai dan minyak bunga matahari di negara maju.

Jadi makin susah karena beberapa perusahaan di bidang hutan, juga sawit, terlibat kebakaran hutan dan lahan. Seluruh industri jadi rusak citranya.

Di COP 21, ada sejumlah pengusaha swasta yang ikut dalam delegasi, mulai dari Hashim Djojohadikusumo yang mewakili Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan ingin mempromosikan sistem tumpangsari tanaman hutan dengan 150 tanaman lain, sampai Shinta Kamdani dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

“Swasta terkena dampak dari kesepakatan dalam COP. Dalam INDC, swasta menjadi salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam penurun emisi karbon. Itu sebabnya swasta menganggap kehadiran dalam COP sangat penting,” kata Shinta yang juga petinggi Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Menurut Shinta, CEO Grup Sintesa, semangat dari COP adalah kolaborasi semua pihak dalam memerangi perubahan iklim. Dari pemerintah, dunia usaha, saintis, masyarakat sipil, masyarakat adat sampai pemimpin agama. “Di COP kami dapat belajar dari pengalaman negara lain,” kata Shinta.

Dia juga menganggap ajang COP 21 penting untuk menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk solusi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan dalam jangka panjang.

Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Arif Rachmat mengatakan, kehadirannya di COP 21 menjadi sarana untuk mendalami bagaimana berkontribusi terhadap kepentingan nasional terkait perubahan iklim. “Ketahanan pangan dan energi, isu pemberantasan kemiskinan, dan perubahan iklim menjadi perhatian dari perusahaan kami,” kata Arif.

Ada 47 sesi di Paviliun Indonesia, dan lebih dari 40 sesi adalah presentasi kalangan pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Sesi pertama di hari pertama, Senin, 30 November, memberikan panggung bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memaparkan video dan kegiatan terkait perjuangan masyarakat adat di Indonesia, bagaimana mereka melindungi dan menjaga hutan Indonesia.

Jadi, keterlibatan swasta dalam ajang penjangkuan dan kampanye terkait produk Indonesia nampaknya sudah harus dianggap wajar. Termasuk fakta bahwa pemerintah tak mau alokasikan dana untuk kegiatan semacam ini. Ini yang terjadi di Milan Expo juga. Dana pemerintah masih mengucur untuk Frankfurt Book Fair, senilai Rp 146 miliar.

Saya teringat pidato Kalla dalam pembukaan Musyawarah Nasional Kadin di Bandung, pada 23 November 2015. “Peran swasta penting. Kemampuan swasta menciptakan lapangan pekerjaan itu 25 kali lipat dibanding sektor pemerintah. Yang penting swasta juga harus bayar pajak,” kata Kalla.

Menurut saya, yang paling penting adalah akuntabilitas atas dana-dana yang dikumpulkan untuk acara seperti itu. Baik sumbernya dari swasta, apalagi dari APBN. Itu sebabnya saya masih menunggu pertanggungjawaban dana yang dikumpulkan oleh Koperasi Pelestari Budana Nasional (KPBN) untuk Milan Expo.

Bisik-bisik tak sedap yang tersebar setiap kali ada acara expo internasional yang melibatkan swasta muncul karena sikap ambigu pemerintah juga. Ingin punyashowcase prestigius untuk mempromosikan Indonesia, tapi tidak mau menggelontorkan dana, dengan alasan khawatir pemborosan, efisiensi, dan semacamnya. Herannya, ini tidak berlaku untuk pengeluaran seperti pembelian helikopter untuk VVIP.

Ketika saya menulis ini, Paviliun Indonesia baru memasuki hari kedua dari 12 hari kegiatan. Kritik saya, adalah kurangnya kemampuan mendatangkan pengunjung non Indonesia ke sesi-sesi di paviliun.

Bayangkan, jika mayoritas pembicara adalah orang Indonesia dan yang hadir juga orang Indonesia yang notabene delegasi juga, sama saja dengan berbicara kepada diri sendiri, bukan ke dunia. Hari ke-8 akan ada mantan Wakil Presiden AS Al Gore, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, dan Menteri Perubahan Iklim Selandia Baru Tim Groser.

Mungkin di situ panggung untuk dunia. Dan kita terpaksa menitipkannya kepada mantan presiden.