DARI SBY UNTUK 100 HARI PRESIDEN JOKOWI

#100HariJokowiJK #Hari11

Buku-SBY-1024x768

Hampir semua Presiden AS memulai program 100 hari pertama setelah dilantik dengan menggarap agenda ekonomi. Presiden Barack Obama yang dilantik pada tanggal 20 Januari 2009, memulai kerja dengan menggolkal paket stimulus ekonomi. AS, saat Obama duduk di ruang oval, adalah negara yang tengah berjuang bangkit dari krisis finansial 2008. Undang-undang Pemulihan dan Re-Investasi disetujui Dewan Perwakilan Rakyatnya delapan hari setelah Obama dilantik, yakni 28 Januari 2009. Kubu Obama berhasil meraih suara 244-188. Pada tanggal 10 Februari 2009. Senat menyetujui UU tersebut dengan margin suara 61-31. Jika Anda ingin tahu soal apa beleid yang jadi perhatian pertama Presiden Obama, silahkah baca di sini: American Recovery and Reinvestment Act of 2009.

Kendati sukses dengan agenda pertama, Obama mengatakan, “Seratus hari pertama memang penting. Tetapi, mungkin saja seribu hari pertama yang bakal membuat perubahan.” Obama kurang sepakat jika penilaian kinerjanya dilakukan pada 100 hari pertama. Padahal, pencapaian Obama dalam 100 hari periode kerjanya yang pertama tergolong bagus.

Obama menggolkan paket stimulus ekonomi senilai US$ 787 dolar, menandatangani program ekspansi asuransi kesehatan anak yang memberikan benefit bagi tambahan empat juta keluarga pekerja, meneken Undang-Undang yang memberikan kesetaraan upah bagi perempuan dan berapa UU lainnya yang dianggap signifikan dampaknya termasuk perintahnya menutup perkara Guatanamo, tempat pemerintah AS memenjarakan orang-orang yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara. Tak heran jika angka persetjuan rakyat AS terhadap Obama di akhir 100 hari pertama cukup tinggi, yakni 65 persen. Ini angka Gallup.

Presiden AS lainnya juga menempatkan agenda ekonomi sebagai lahan paling penting digarap di 100 hari pertama. Setiap presiden, berupaya membawa ke arah perbaikan ekonomi, sebagaimana janji kampanyenya.

Bagaimana dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo? Saat menjawab pertanyaan di program Tanya Kandidat yang ditayangkan stasiun televisi Metro TV, Jokowi menjawab yang akan digarap dalam 100 hari pertama adalah peraturan presiden soal percepatan ijin usaha. “Yang kedua adalah peraturan presiden soal anti korupsi,” demikian Jokowi pada acara yang digelar pada Kamis 3 Juni 2014. Jokowi yakin bahwa dia bisa menerbitkan peraturan presiden itu dalam waktu kurang dari 100 hari. “Kalau proyek besar, pasti tidak bisa dalam 100 hari. Kalau proyek kecil, nanti nggak dianggap,” ujar Jokowi.

Bagi Jokowi, penerbitan produk hukum peraturan presiden untuk percepatan usaha penting. Tujuannya menarik investasi. Jika investasi masuk ada kesempatan kerja baru. Jokowi menegaskan kemudahan dan percepatan ijin usaha berlaku untuk semua level, termasuk untuk usaha kecil dan menengah. Agenda pertama 100 hari Jokowi jelas bertujuan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Saat kampanye pemilihan presiden, Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 7 persen. Saat ini Indonesia pertumbuhannya sekitar 5,3 persen.

Agenda menggenjot ekonomi ini mewarnai perintah Jokowi saat sidang kabinet perdananya, Senin (27/10). Sebagaimana dikutip Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam wawancara per telepon dengan saya, Jokowi mengingatkan menterinya agar membenahi aspek perijinan. Mantan walikota Solo ini juga meminta agar sumbatan-sumbatan ekonomi dibuka. Soal peraturan presiden anti korupsi sampai hari ini belum ada tindaklanjut. Tetapi Jokowi memulai dengan membangun kebiasaan baru, konsultasikan calon menteri kabinetnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mirip-mirip dengan Presiden Obama yang menggarap asuransi kesehatan di 100 hari pertamanya, pemerintahan Jokowi dalam 100 hari pertama akan merealisasikan peluncuran Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Menteri Koordinator Bidang Budaya dan Pembangunan Manusia Puan Maharani dikutip media mengatakan bahwa kedua kartu yang notabene pengembangan dari mekanisme yang dilakukan Jokowi saat menjabat Gubenur DKI Jakarta itu akan diluncurkan November.

Puan menolak menggunakan istilah program 100 hari untuk program-program Kabinet Kerja Jokowi. Yang penting, kata Puan, semua pekerjaan bisa terlaksana secepatnya. “Kalau tidak mungkin 100 hari, kita harus lihat realita di lapangan,” kata Puan, sebagaimana dikutip Tempo.co.id

Dalam bukunya yang berjudul “Selalu Ada Pilihan”, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus menulis satu bab, “Program 100 Hari Pertama Sangat Menjadi Perhatian Publik.” Kata SBY dalam buku itu, tantangan dari program 100 hari pertama adalah harapan publik dan pemberitaan media. “Tendensinya bersifat kritis. Kira-kira yang hendak diberitakan adalah kurang berhasilnya program itu,” kata tulis SBY.

“Ternyata tidak ada yang luar biasa, Tidak ada perubahan,” begitu komentar yang lazim.

Atau, kata SBY, komentar-komentar seperti ini:

“Mana gebrakannya?”.

“Pemerintah ini gagal total. Apa yang dijanjikan dalam kampanye tidak bisa dibuktikan.”

SBY memberi saran kepada presiden berikut, agar tidak terganggu dengan pemberitaan media dan kritik publik terkait program 100 hari. “Tetap berhati dan kepala dingin,”tulis SBY di halaman 520 bukunya. Ini pesan SBY untuk Presiden Jokowi juga, yang menggantikannya.

Program 100 hari pertama Presiden SBY tahun 2004, SBY melakukan konsolidasi jajaran lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Ini dilakukan dengan briefing ke jajaran kabinet, pula gubernur. “Apa yang menjadi visi, misi dan intensi saya sebagai presiden, termasuk agenda dan prioritas yang harus dikerjakan pemerintah dalam lima tahun ke depan. Mereka semua akan berlayar dalam “satu perahu” dengan saya, sehingga harus terbangun saling kepercayaan diantara kami. Trust.”

Untuk konsolidasi itu, SBY berkunjung ke instansi seperti Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Lalu, datanglah bencana dahsyat, tsunami di Aceh dan Nias, 26 Desember 2004. Program 100 hari SBY jadi diokupasi oleh bencana yang memakan korban tewas sedikitnya 200 ribu jiwa. Belum lagi harta benda. Masyarakat paham skala bencana, dan karena itu kritik pers dan publik atas hasil dari 100 hari pertama, dianggap SBY cukup fair.

Situasi ini berbeda dengan 100 hari pertama SBY periode kedua yang dimulai 20 Oktober 2009. Publik dan media lebih kritis.

SBY mengutip wawancara dirinya dengan Putra Nababan, wartawan stasiun televisi RCTI. Wawancara berlangsung di Cipanas. Pertanyaan Putra:

“Pak SBY, banyak yang menilai bahwa program 100 hari pemerintah tidak berjalan baik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa janji-janji kampanye Bapak dalam Pemilu 2009 lalu tidk diwujudan. Apa komentar Pak SBY?

Menurut SBY, pertanyaan itu relevan.

SBY menjawab bahwa kontroversi dan kritik dari masyarakat itu dinilai wajar. “Saya menghormatinya,” kata SBY. Itu yang saya lakukan selama lima tahun ini. Saya berusaha mendengarkan kritik-kritik itu.

SBY melanjutkan, yang saya kampanyekan dalam Pilpres 2009, adalah apa yang hendak pemerintah lakukan lima tahun ke depan. Apa saja agenda dan prioritasnya, baik itu di bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan dan hubungan internasional maupun kesejahteraan rakyat. Tentu tak mungkin itu dicapai dalam 100 hari. “Yang bisa saya capai dalam 100 hari ya sasaran 100 hari pertama,” ujar SBY.

Dalam buku ini, SBY juga membagi apa yang menjadi agenda 100 hari pertama, setelah pada 22 Oktober 2009, saat dia lakukan rapat paripurna sidang kabinet.

Tanpa bermaksud menggurui atau mengajari (presiden berikutnya, pen), SBY menjelaskan prioritas dia. Ini daftarnya:

  • Review APBN 2005
  • Kunjungan ke daerah konflik
  • Review dan pengecekan langkah-langkah pemberantasan korupsi.
  • Review dan pengecekan langkah-langkah pemberantasan terorisme.
  • Review dan pengecekan langkah-langkah pemberantasan illegal logging
  • Konsultasi awal dengan DPR dan DPD
  • Konsultasi awal dengan MA, MK dan BPK
  • Review kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan utang
  • Review kebijakan dan program pengurangan pengangguran
  • Review kebijakan dan program pengurangan kemiskinan
  • Review kebijakan dan program pendidikan
  • Review kebijakan peningkatan investasi
  • Revitalisasi kerjasama internasional

Mengukur kinerja 100 hari presiden dimulai awalnya oleh Presiden AS Franklin D. Roosevelt ketika dia menjadi presiden di tahun 1933.

Meskipun bukan ukuran yang sempurna, tetapi ini cara yang bermanfaat. 100 dapat menjadi acuan efektivitas seorang presiden. Mengapa? Karena di awal dukungan masih tinggi. Kehadiran presiden baru membawa semangat, harapan. Aura kemenangan masih kuat. Pengaruh presiden atas kekuatan di parlemen juga masih signifikan. Yang dihadapi Roosevelt adalah situasi yang dikenal dengan “Great Depression”.

Sejak awal Presiden Roosevelt tahu bahwa rakyat AS harus diyakinkan bahwa di bawah kepemimpinannya, mereka dapat melewati badai ekonomi. Problem mulai dari tingginya angka pengangguran, kegagalan perbankan dan meluasnya ketidakpercayaan publik. Dalam pidato pelantikannya, tanggal 4 Maret 1933, FDR, sebutan Presiden Roosevelt, mengatakan, “ Negara ini membutuhkan langkah kongkrit, aksi. Tugas terpenting kita adalah memastikan semua orang dapat bekerja.”

FDR dicatat sebagai presiden yang paling efektif dalam berurusan dengan kongres selama 100 hari pertamanya. Ia menggolkan sedikitnya 100 peraturan perundangan yang menerobos sumbat-sumbat ekonomi dan mengangkat ekonomi negaranya dari keterpurukan akibat depresi melalui program New Deal.

Presiden Jokowi menggunakan mantra “kerja, kerja, kerja” untuk kabinetnya, yang dinamai Kabinet Kerja.

Ia memulai kunjungan lapangan yang populer disebut dengan “blusukan”, dengan pergi mengunjungi lokasi korban bencana letusan Gunung Sinabung. Di sidang kabinet terbatas bidang ekonomi, Kamis (30/10) dia membahas soal perpajakan. Dalam 10 tahun terakhir,

Selain membahas soal pajak, rapat itu juga membahas perihal subsidi, pembiayaan dan menumbuhkan optimisme pasar.

“Sejak tahun 2005 hingga 2013 penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Kemudian juga tax coverage ratio (rasio pemungutan pajak) hanya 53% dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang paling potensial hanya 50%,” kata Presiden.

Meski belum berkunjung ke kantor Direktorat Jendral Pajak, Jokowi menjadikan pajak sebagai agenda penting di hari-hari pertamanya. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak untuk mengerem subsidi juga menjadi agenda penting.

Menteri-menteri Jokowi juga melakukan beberapa gebrakan. Media gencar memuat rencana terobosan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Mulai dari tekad menyederhanakan perijinan investasi sampai perintah Susi atas efisiensi dan efektivitas antara  investasi dengan hasil di sektor perikanan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat.

Bedanya dengan Presiden SBY, juga Presiden FDR dan Presiden Obama, pula presiden lain, Jokowi kali ini menghadapi suasana hubungan dengan parlemen yang cukup mengkhawatirkan.  Ini tantangan besar atas kemampuan kepemimpinannya

Apakah Anda punya masukan atas 100 hari Presiden Jokowi? ###

Catatan, ini janji-janji Presiden Jokowi saat kampanye.  Mungkin bisa jadi acuan pengingat.

1. Janji Jokowi-JK Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas dalam 5 Tahun (sumber)
2. Jokowi Janjikan Bangun 50 Ribu Puskesmas (sumber)
3. Swasembada Pangan (sumber)
4. Membuat Bank Tani untuk Mengurangi Impor Pangan (sumber)
5. Jokowi Janji akan Tetap Blusukan bila Jadi Presiden (sumber)
6. Jokowi Janji Benahi Kawasan Masjid Agung Banten (sumber)
7. Jokowi Janji Cetak 10 Juta Lapangan Kerja Jika Jadi Presiden (sumber)
8. Jokowi Janji Buka 3 Juta Lahan Pertanian (sumber)
9. Jokowi Janji Batasi Bank Asing (sumber)
10. Berjanji Membangun Tol Laut dari Aceh hingga Papua (sumber)
11. Jokowi Janji Beri Berapapun Anggaran Pendidikan (sumber)
12. Berjanji untuk Mengurangi Impor Pestisida dan Bibit Pertanian (sumber)
13. Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional (sumber)
14. Membangun E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu (sumber)
15. Terbitkan Perpres Pemberantasan Korupsi (sumber)
16. Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen (sumber)
17. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur seperti, Pelabuhan, Bandara, di wilayah Indonesia Bagian Timur (sumber)
18. Dana Rp 1,4 Miliar per Desa Setiap Tahun (sumber)
19. Kepemilikan Tanah Pertanian untuk 4,5 juta Kepala Keluarga dan Perbaikan Irigasi di 3 juta Hektar Sawah (sumber)
20. Membangun 100 Sentra Perikanan yang dilengkapi Lemari Berpendingin (sumber)
21. Membentuk Bank Khusus Nelayan (sumber)
22. Menggunakan Pesawat Tanpa Awak untuk meng-Cover wilayah lndonesia (sumber)
23. Meningkatkan Pemberian Beasiswa (sumber)
24. Mengalihkan Penggunaan BBM ke Gas dalam waktu 3 Tahun (sumber)
25. Jokowi Janji ‘Sulap’ KJS-KJP Jadi Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar (sumber)
26. Tidak bagi-bagi Kursi Menteri ke Partai Pendukungnya (sumber)
27. Jokowi Janji Tak Berada di bawah Bayang Megawati (sumber)
28. Membenahi Jakarta (macet, banjir, dll) (sumber)
29. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina (sumber)
30. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional (sumber)
31. Mudah ditemui oleh warga Papua (sumber)
32. Menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin (sumber)
33. Memperhatikan permasalahan outsourcing (sumber)
34. Menghapus subsidi BBM (sumber)
35. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri (sumber)
36. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7% (sumber)
37. Perbaikan 5.000 pasar trad[truncated by WhatsApp] 38. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa (sumber)
39. Akan berbicara terkait kasus BLBI (sumber)
40. Memperkuat KPK (meningkatkan anggarannya 10x lipat, menambah jumlah penyidik, regulasi) (sumber)
41. Menghentikan impor daging (sumber)
42. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur (sumber)
43. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan (sumber)
44. Meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan (sumber)
45. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan tenaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara (sumber)
46. Jokowi Pilih Mendikbud dari PGRI Jika Jadi Presiden (sumber)
46. Memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia (sumber)
47. Menaikkan gaji guru (sumber)
48. Sekolah gratis (sumber)
49. Menangani kabut asap di Riau (sumber)
50. Membeli kembali Indosat (sumber)
51. Membangun industri maritime (sumber)
52. Menyederhanakan regulasi perikanan (sumber)
53. Mempermudah nelayan mendapatkan Solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus. (sumber)
54. Membuktikan janji-janji dalam visi-misi (sumber)
55. Menyejahterakan kehidupan petani (sumber)
56. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah (sumber)
57. Membangun banyak bendungan dan irigasi (sumber)
58. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh professional (sumber)
59. Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu (sumber)
60. Menjadikan perangkat desa jadi PNS secara bertahap (sumber)
61. Meningkatkan Industri Kreatif sebagai salah satu Kunci Kesejahteraan Masyarakat. (sumber)
62. Cuma satu dua jam saja di kantor, selebihnya bertemu rakyat (sumber)
63. Jika Menang, Jokowi Janjikan Internet Cepat. (sumber)

 

 

 

 

6 comments

  1. Abdurrosyid Siddiq

    Tidak layak-banding. 63, angka yang menjadi bumerang. Di usia itun nabi wafat.

  2. Abdurrosyid Siddiq

    Tidak layak-banding. 63, angka yang menjadi bumerang. Di usia itun nabi wafat.

  3. Program brantas korupsi hanya jumlah banyaknya org tpi tdk bermutu bab yg jadi korban rakyat kecil yg hanya 1 jt s/d 5 jt u/k biaya sidang sampai vonis INA keluarkan dana 80 jt s/d 200 jt hukum badut,korupsi badut hanya u/k pencitraan tpi rakyat di jadikan tumbal kebusukan aturan PP hancur INA semua bisa masuk penjara kalo begini

  4. Program brantas korupsi hanya jumlah banyaknya org tpi tdk bermutu bab yg jadi korban rakyat kecil yg hanya 1 jt s/d 5 jt u/k biaya sidang sampai vonis INA keluarkan dana 80 jt s/d 200 jt hukum badut,korupsi badut hanya u/k pencitraan tpi rakyat di jadikan tumbal kebusukan aturan PP hancur INA semua bisa masuk penjara kalo begini

  5. Rasa prihatin yg dlm = suksesnya brantas korupsi” kok malah membuka lahan korupsi baru ” coth = di Jateng klmpk tani,ternak,lurah, modin,cv di pinjam, pegawai rendahan yg semua itu cuma korban & rata2 kerugian 1 jt s/d 20 jt masuk penjara katagori Tipikor sedangkan biaya negara 60 jt s/d 200 jt u/k ke meja hijau rata2 fakta saksi di kesapingkan dlm pencari keadilan kerugian 3 jt = 3 milyad dlm gedok vonis” ironisnya hrs byr denda 50 jt s/d 200 jt u/k mendapatkan PB,mentri HUMHAM sbg lembaga eksekutip malah ikut menghukum mempresulit pemberian PB,REMISI & ASIMILASI tdk melaksanakan apa yg jdi haknya mestinya Hukum urusan hakim selanjutnya menjadi binaan Menhumham jgm ikut sebagai eksekutor silahkan hakim menghukum mati,seumur hidup gak masalah tpi selanjunya mjdi wewenah MENHUMHAM tololnya lagi KPK sebagai badan mengalahkan lembaga tinggi neg BPK mohon di ulas di sebarluaskan pada masyarakt se INA ini lah kegagalan prodak hukum dlm PP no.99 th 2012 di mana rakyat kecil jadi korban berharap semua elemen mengerti LSM,KPK,BPK, &PENEGAK HUKUM utamnya Presiden agar negara kuat di bwh panji merah putih berdasar Pancasila & UUD 45 & bisa menjadi macan asia” rakyat kecil jgn jadi alat pencitraan dlm upaya mencari jabatan & kekuasaan uji sampling 300 org 92% korban mari bekerja yg benar tegakan keadilan dg dasar Etika dlm ADHYAKSA ingin sekali ada perubahan dlm aturan2 yg ditunggu anak istri & jutaan sanak kadang brantas korupsi,hindarkan anak bangsa dri Narkoba,didik kedisiplinan dlm berbangsa agar mjd bangsa yg kuat penulis ADIL Byl

  6. Rasa prihatin yg dlm = suksesnya brantas korupsi” kok malah membuka lahan korupsi baru ” coth = di Jateng klmpk tani,ternak,lurah, modin,cv di pinjam, pegawai rendahan yg semua itu cuma korban & rata2 kerugian 1 jt s/d 20 jt masuk penjara katagori Tipikor sedangkan biaya negara 60 jt s/d 200 jt u/k ke meja hijau rata2 fakta saksi di kesapingkan dlm pencari keadilan kerugian 3 jt = 3 milyad dlm gedok vonis” ironisnya hrs byr denda 50 jt s/d 200 jt u/k mendapatkan PB,mentri HUMHAM sbg lembaga eksekutip malah ikut menghukum mempresulit pemberian PB,REMISI & ASIMILASI tdk melaksanakan apa yg jdi haknya mestinya Hukum urusan hakim selanjutnya menjadi binaan Menhumham jgm ikut sebagai eksekutor silahkan hakim menghukum mati,seumur hidup gak masalah tpi selanjunya mjdi wewenah MENHUMHAM tololnya lagi KPK sebagai badan mengalahkan lembaga tinggi neg BPK mohon di ulas di sebarluaskan pada masyarakt se INA ini lah kegagalan prodak hukum dlm PP no.99 th 2012 di mana rakyat kecil jadi korban berharap semua elemen mengerti LSM,KPK,BPK, &PENEGAK HUKUM utamnya Presiden agar negara kuat di bwh panji merah putih berdasar Pancasila & UUD 45 & bisa menjadi macan asia” rakyat kecil jgn jadi alat pencitraan dlm upaya mencari jabatan & kekuasaan uji sampling 300 org 92% korban mari bekerja yg benar tegakan keadilan dg dasar Etika dlm ADHYAKSA ingin sekali ada perubahan dlm aturan2 yg ditunggu anak istri & jutaan sanak kadang brantas korupsi,hindarkan anak bangsa dri Narkoba,didik kedisiplinan dlm berbangsa agar mjd bangsa yg kuat penulis ADIL Byl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*