Ramadan Journey 2013

Day 8

Saya pernah ditanyai beberapa pejabat asing, termasuk seorang menlu negara sahabat.  “Kira-kira apa legacy Presiden SBY di mata rakyatnya?”  Sebenarnya ini pertanyaan banyak orang di Indonesia.  Media pun banyak membahasnya, karena praktis kepemimpinan Pak SBY tinggal setahun ke depan.  Saya pikir, pejabat negara asing itu juga mengikuti percakapan soal ini melalui media.   Beberapa kolega saya, jurnalis senior menjawab dengan nuansa, “pertanyaan itu rada sulit dijawab.  Kami juga lagi bingung, apa kira-kira legacy SBY.”  Well, kalau bicara bangunan fisik, selama kepemimpinan Pak SBY belum ada yang spektakuler sih.  Pembangunan infrastruktur terhambat di sana-sini.  Mungkin kalau jadi, yang diharapkan jadi legacy pembangunan fisik adalah Jembatan Selat Sunda yang kini menuai kontroversi.  Itupun  kalau peletakan batu pertamanya jadi dilakukan sesuai rencana awal, April tahun depan.

Saya tidak tahu bagaimana pendapat rakyat, mengingat jumlah penduduk Indonesia lebih dari 230 juta. Sebagai salah satu rakyat yang kebetulan berprofesi sebagai jurnalis dan pernah mengamati dari dekat aktivitas Presiden SBY, saya menjawab, “paling tidak SBY bisa mengatakan bahwa dia memimpin bangsa ini melewati pasca reformasi 1998, dan membawa Indonesia dalam kelompok G-20.  Kelompok ini kan dianggap sebagai kelompok elit kumpulan negara maju dan berkembang.”

Jawaban saya di atas didasarkan pada pengalaman meliput kegiatan Presiden SBY di berbagai pertemuan internasional, termasuk KTT G-20.  Soal apa itu G-20, mudah dicari informasinya di internet.  Saya juga mengamati pidato Presiden SBY dalam beragam kesempatan, menguping pembicaraan informal dengan sejumlah pihak termasuk dalam sidang kabinet.   Di mata Pak SBY menjadi anggota G-20 menjadi sebuah kebanggaan bagi negeri ini, dan tentu saja bagi beliau sebagai pemimpinnya.  Manfaatnya buat rakyat Indonesia?  Perlu membuat studi khusus, seminar dan riset soal itu. Siapa yang berminat? ;-).

Yang jelas, Pak SBY nampak lebih rileks dan happy kalau sedang di luar negeri mengikuti pertemuan internasional atau kunjungan bilateral.  Maklum, selama ini dia mendapat sambutan baik di luar negeri. Begitu mendarat di Bandara Halim Perdana Kusumah, kepalanya mulai pusing dengan beragam persoalan.  Apalagi Pak SBY punya kebiasaan setelah mendarat langsung menggelar rapat terbatas di bandara.  Problem, problem, problem.

Dalam sebuah konperensi pers yang dilakukan di atas pesawat kepresidenan sesudah mengikuti sebuah forum internasional saya bertanya kepada Presiden SBY, “Pak, apa manfaat riil dari perjalanan kita ke forum-forum seperti ini?  Soalnya biayanya pasti mahal.”  Mudah ditebak, Pak SBY nggak happy dengan pertanyaan itu.  Beliau menjawab sih, meski agak bete.  Panjang jawabannya, yang intinya keikutsertaan Indonesia di forum dunia dan kehadiran dalam pertemuan itu penting.  Baiklah, Pak. Momen ini selalu diingat oleh Pemimpin Redaksi Kompas,Bang Rikard Bagun dalam setiap kali kami bertemu;-).  “Saya ingat wajah Pak SBY waktu Mbak Uni menanyakan hal itu..waduh…,” kata Bang Rikard.  Saya juga ingat saat itu Bang Rikard bertanya soal kelanjutan rencana Peraturan Pemerintah untuk memperlancar pembangunan infrastruktur.  Setiap kali biasanya cuma dua pertanyaan boleh diajukan, dan yang pemimpin redaksi dapat privilege untuk bertanya lebih dulu.

Nah, kata G-20 ini kembali muncul dalam pidato Pak SBY saat memberikan pidato singkat usai tausiyah jelang buka puasa bersama pimpinan media di Istana Negara, kemarin sore (Selasa, 16 Juli).  Ia menyampaikannya saat menjelaskan poin ke 4  dari pidato yang dinamakan “Refleksi SBY Setelah 15 Tahun Reformasi”.  “We have a dream, 100 tahun sesudah merdeka, yakni pada 2045, Indonesia harus lebih maju.  Ini tugas suci.  Tugas moral kita untuk membawa ke sana.  Ikhtiar menjadi negara maju harus dibarengi dengan kesiapan, mulai dari infrastruktur fisik dengan segala bentuknya, membangun daya saing dan lain-lain. Satu hal yang harus diingat, bangsa kita tidak boleh kerdil, kerdil dalam pemikiran.  Kita harus punya confidence, rasa percaya diri. Kita harus punya can do spirit, semangat untuk harus bisa, sebagaimana tadi dibahas oleh Prof Arief Rahman.  Kita anggota G-20, wah, masak kerdil.  Jangan-jangan kita paling buruk, jangan-jangan nanti kita tidak bisa kedepannya…”.

Kemarin saya mencatat dengan seksama pidato selama 20-an menit itu.  Apalagi, Pak SBY bilang, 5 poin Refleksi 15 Tahun Reformasi itu baru pertama kalinya dia sampaikan di depan publik, di depan penegak demokrasi, para insan pers. Cieee;-).

Saya mbatin, “Eh, keluar juga kata G-20.  Bener kan, bagi Pak SBY penting banget.”

Lima poin yang disampaikan Pak SBY kemarin layak menjadi pertanyaan bagi kita semua.  Pak SBY mengatakan perlu digelar berbagai seminar, diskusi untuk membahasnya.  Penting banget kayaknya. Tapi kog ya seminar dan diskusi ya Pak?  Apa kita nggak kebanyakan seminar dan diskusi?  Bukankah yang terpenting dan perlu adalah keputusan dan eksekusi nyata di lapangan?

Meski bisa dibaca secara luas di media, saya kutipkan di sini lima poin itu:

1. Kita telaah apakah system ketatanegaraan dan distribusi kekuasaan yang saat ini berlaku adalah yang terbaik?  Di sini Pak SBY mengajak bertanya apakah system checks and balances diantara tiga pilar kekuasaan, yakni eksekutif, legistatif dan yudikatif sudah berjalan dengan benar?  Bangsa ini mau memilih sistem apa?  Sistem presidensiil atau system parlementer? Mari kita telaah apa pemikiran pada pendiri bangsa ini saat merumuskan UUD 1945.  Di bagian ini Pak SBY juga mengajak berpikir, kita ini negara kesatuan, tetapi juga menerapkan otonomi daerah?  Mari kita lihat apakah distribusi kekuasaan dan kewenangan di propinsi dan kabupaten sudah tepat
2. Apakah demokrasi, stabilitas dan pembangunan dapat hidup berdampingan secara damai?  Apakah ketiga hal itu yang kita harapkan? Di sini Pak SBY mengajak memikirkan, benarkah penggunaan kekuasaan yang keliru dan penegakan hukum yang lemah menganggu stabilitas nasional?  Ada yang bilang, stabilitas itu cenderung identik dengan orde otoritarian.  Itu keliru. Karena negara demokrasi perlu stabilitas juga. Pembangunan ekonomi perlu stabilitas.  Ada juga yang rindu kembali ke masa lalu, ketika semua bisa diatur, tidak kacau-balau.  “Saya tidak setuju,” kata Pak SBY. Ada yang juga mengatakan apakah sebaiknya kita menganut system semi otoritarian?  “Saya belum member pandangan setuju terhadap hal ini.”

Lebih lanjut, Pak SBY menjelaskan, dulu, yang diperlukan adalah tangan yang kuat (otoritarian).  Mungkin sekarang yang kita harus andalkan rule of law. Penegakan hukum yang efektif.  Maknanya? Kalau ada pelanggaran hukum, penertiban tindak kekerasan, jangan buru-buru dianggap sebagai tindakan represif.  Apalagi dianggap melanggar HAM. We have to choose.

“Demokrasi, stabilitas dan pembangunan.  Ketiganya bisa dijalankan bersama-sama.  Indonesia bisa. Kita lakukan itu sejak reformasi,” ujar Pak SBY.

1.  Bagaimana hubungan antara negara, pemerintah dan masyarakat?  Apakah sudah terjalin dengan tepat dan baik dalam kehidupan di negeri ini?  Menurut Pak SBY kita harus memilih. Ingin negara berperan seperti polisi?  Seperti petugas tramtib? Kalau ada apa-apa langsung harus turun tangan menangani?  Ini seperti di negara otoritarian.  Termasuk dalam menangani konflik komunal.  Atau biarkan kehidupan masyarakat berjalan secara natural, jalankan nilai-nilai yang baik, sehingga terjadi good society.  Kalau begitu jawabannya bukan dengan cara meminta negara melakukan cara-cara yang dianggap bisa memandulkan masyarakat.

SBY mengaku menerima jutaan sms, juga sudah masuk ke media sosial Twitter, dll.  Pihaknya melihat sebagian dari pesan yang masuk menunjukkan bahwa mind-set masyarakat bahwa seorang presiden bagaikan pemimpin di era otoritarian.  Seakan presiden bisa melakukan apa saja.  Padahal situasinya tidak demikian.  Perlu dikaji, mau seperti apa hubungan antara negara, bangsa dan masyarakat.

1. Road to developed nation.  Di dalamnya kita bicara character building sebuah bangsa.  “we have to build..”.  Penjelasannya di atas yaa.

1.  Responsibility sharing. Soal ini, kata Pak SBY, semua bertanggung jawab.  “Tentu saat ini saya yang paling bertanggungjawab,” ujarnya.  Pers dan media juga punya tanggung jawab.  Kalau pers melakukan refleksi juga tentu akan temukan mana yang sudah baik, mana yang belum.  Harus jujur.  Pers dan media massa bisa ikut meluruskan mind-set yang keliru, bahwa kita masih di sistem otoritarian, padahal kita sudah di sistem demokrasi.

Pak SBY juga mengingatkan agar pers tidak hanya memberitakan bad news, melainkan harus beritakan good news juga untuk membangkitkan rasa percaya diri masyarakat.

Di akhir pidatonya Presiden berharap, lima poin refleksinya juga dibahas dalam visi dan misi calon presiden yang akan berlaga di Pemilihan Presiden 2014.

Hmmm…kali ini catatan harian saya kepanjangan dan serius yaaa… Iya sih….;-)