SEKITAR 42 tahun lalu, tepatnya pada 7 Maret 1972, pemerintah mengangkat dewan komisaris untuk Pertamina. Harian Indonesia Raya mengomentarinya dengan sebuah tajuk rencana singkat. Mochtar Lubis, sang pendiri dan pemimpin redaksi koran itu berharap semoga dengan adanya dewan komisaris itu ketertiban keuangan di Pertamina dapat diwujudkan.

”Meskipun demikian, kita ingin mencatat bahwa dewan komisaris yang diangkat adalah menteri yang punya kesibukan sendiri yang melimpah-limpah. Dan mungkin kurang punya waktu untuk melakukan pengawasan yang diperlukan.”

Di alinea terakhir, Mochtar Lubis menulis: Sebuah perusahaan raksasa seperti Pertamina memerlukan dewan komisaris yang mempunyai waktu penuh, dan dapat melakukan pengawasan terus-menerus.

Kumpulan tajuk harian Indonesia Raya itu bisa Anda temui di buku ”Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya”, diterbitkan Yayasan Obor Indonesia, 1997. Di toko, buku ini sekarang tak mudah lagi dicari. Alhamdulillah, saya menyimpannya dengan baik.

Harian Indonesia Raya dikenal sebagai media yang, ketika itu, menyoroti terus-menerus sepak terjang Pertamina dan direktur utamanya, Brigadir Jenderal Ibnu Sutowo. Bisa dimengerti, ketika itu Pertamina merupakan perusahaan negara terbesar di Indonesia. Kata orang bijak, semakin tinggi pohon, goyangan angin semakin kencang.

Beberapa kali koran Indonesia Raya menyoroti sepak terjang Pertamina, termasuk Jenderal Ibnu, yang dinilai di luar kepatutan. Pada tajuk bertanggal 25 November 1969, Mochtar Lubis menyoroti pengeluaran-pengeluaran Pertamina, yang anehnya tak diketahui Menteri Keuangan.

”Di samping pengeluaran besar yang besar untuk dana ini dan dana itu, ada pengeluaran Pertamina yang di luar bidang kerjanya. Misalnya hadiah peralatan golf yang mahal-mahal, yang dihadiahkan oleh Jenderal Ibnu untuk orang yang disenanginya atau diperlukannya,” tulis Mochtar.

Sehari kemudian, 26 November 1969, Mochtar Lubis membuat tajuk rencana yang ”lebih seram”. ”Kepala Hubungan Masyarakat telah mencoba membela segala tindakan pimpinan Pertamina menyusun anak-anak perusahaan. Pada dasarnya ia mengakui bahwa semua yang dilaporkan Indonesia Raya benar terjadi. Ia membandingkan dengan perusahaan Italia, ENI. Sebuah perbandingan yang keliru, karena Presiden Direktur ENI tidak pernah membagi-bagikan dana-dana ENI sebagaimana dilakukan pimpinan Pertamina ini.”

Melalui tajuknya, Mochtar Lubis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pimpinan Pertamina. Di antaranya:

1. Maukah dan dapatkah Saudara mengumumkan pemegang saham Tunas Travel Biro, Tunas Travel Ltd, maskapai asuransi, dan lain sebagainya?
2. Siapakah yang mendapat komisi pembelian pupuk?
3. Siapa-siapa pemegang saham Far Eastern Oil Company di Tokyo?
4. Berapa harga seperangkat alat golf yang suka dihadiahkan oleh pimpinan Pertamina, dan siapa yang telah menerima hadiah?

Silakan baca buku  ”Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga”, yang ditulis H.W. Arndt, guru besar Australian National University, dan diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, 1991. Prof Arndt ini punya banyak murid di Indonesia, di antaranya (almarhum) Prof. Dr. Mubyarto, dari Universitas Gadjah Mada.

Di buku itu ada salah satu kutipan yang menerangkan kedahsyatan Pertamina di awal Orde Baru. Kira-kira bunyinya begini: kalau Anda berjalan di Jakarta, lalu mengambil batu, dan melemparkan ke belakang kepala Anda, besar kemungkinan batu itu jatuh di tanah milik Pertamina.

Salah satu alasan untuk menulis berita adalah unsur magnitude, alias besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tulisan itu. Dengan memahami besarnya ukuran Pertamina, serta akibat yang terjadi bila si BUMN migas itu goyang, wajar bila Mochtar Lubis banyak menyoroti Pertamina.

****

Muncul pendapat yang menempatkan Mochtar Lubis dengan Ibnu Sutowo dalam posisi berseberangan. Dua tokoh ini –masing-masing adalah tokoh besar di bidangnya– ditempatkan sebagai sosok yang berseberangan. Dalam bahasa sekarang: mereka bukan sahabat.

Kata ”sahabat” sengaja saya munculkan untuk mengingatkan Anda pada peristiwa di Bengkulu pada 12 Februari 2014. Hari itu di Marlborough, benteng peninggalan Inggris , Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat anugerah “Sahabat Pers”. Anugerah itu diberikan oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Bagir Manan, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Margiono.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Ketua Umum PWI, Margiono, dan Presiden SBY, saat Hari Pers di Bengkulu.

Sumber foto: http://www.presidenri.go.id.

Yang pasti, Presiden SBY adalah sahabat Pak Margiono. Presiden pernah datang waktu ulang tahun Rakyat Merdeka, media yang dipimpinnya, di Hotel Mulia, Jakarta. Kata Margiono ihwal penghargaan ”Sahabat Pers” itu, sahabat lebih memiliki makna yang mendalam dibanding saudara.

“Kalau teman ada banyak teman, seperti teman di meja makan. Tetapi, saat kita dalam keadaan susah, teman tersebut tidak ada. Ini berbeda dengan sahabat,” ujarnya. Selain penghargaan gelar “Sahabat Pers”, Presiden juga diberikan kesempatan memberikan orasi di hadapan masyarakat pers Indonesia.

Salah satu ciri sahabat itu, kalau menurut ajaran agama, adalah mau mengingatkan, sekalipun itu terasa pahit. Bukan ”yes man”. Bukan yang sembarang memuji. Karena masih ada segelintir orang yang jengah terhadap orang lain, apalagi bawahannya, yang berbeda pendapat.

Bila kriteria ”mau mengingatkan” ini yang dipakai, seharusnya Mochtar Lubis bisa dimasukkan ke dalam kelompok ”Sahabat Ibnu Sutowo”. Ia menyoroti jalan menyimpang yang ditempuh Ibnu Sutowo dalam mengendalikan Pertamina.

Sebagaimana kita ketahui, Pertamina di ujung era Ibnu Sutowo terjebak pada utang luar negeri. Pertamina kesulitan mengembalikan kewajiban yang jatuh tempo, karena masalah likuiditas.

Seandainya Ibnu Sutowo mau mendengarkan kritik dari ”sahabatnya”, yaitu Mochtar Lubis, ihwal transparansi, kejujuran, perlunya memberantas korupsi, Pertamina di akhir masa Ibnu Sutowo pasti akan jauh lebih sehat.

****

Ada sebuah buku mengenai Ibnu Sutowo, yang sedikit menjawab kritik Mochtar Lubis. Buku itu berjudul ”Ibnu Sutowo. Saatnya Saya Bercerita!” Penyusunnya adalah Ramadhan KH, penulis kondang yang wafat pada 16 Maret 2006 akibat kanker prostat, di Cape Town, Afrika Selatan. Penerbitnya adalah National Press Club of Indonesia.

NPCI adalah organisasi yang dibentuk sekumpulan wartawan, dengan moto ”to protect the public”. Organisasi ini, sesuai yang tercantum di buku Ibnu Sutowo, beralamat di Indonesia Bazaar, Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Hotel Sultan, dulu dikenal sebagai Hotel Hilton, dimiliki keluarga Ibnu Sutowo.

Di halaman 250-251, Ibnu Sutowo menyatakan bahwa Indonesia Raya menuduh Pertamina tidak mau tunduk pada peraturan pemerintah, tidak mau diawasi. ”Saya dikatakan bukan manajer yang baik, karena tidak mau mendidik kader.”

”Koran Indonesia Raya juga menulis, katanya Pertamina dikuasai Ibnu Sutowo bersama segelintir orang dalam yang memperkaya diri dan merugikan negara. Dalam berhubungan dengan kontraktor asing, saya dikatakan lebih suka lewat calo-calo. Dicelanya juga pendirian Far East Oil Co. Ltd, yang dikatakan separuh modal Jepang, dan separuh modal Ibnu Sutowo.”

Sayangnya, Ibnu Sutowo tidak terbuka kepada media, saat menjabat di Pertamina. Ia menjawab tudingan Mochtar Lubis melalui buku yang diterbitkan pada Desember 2008, jauh setelah koran Indonesia Raya dibredel, setelah Mochtar Lubis wafat, dan kasus yang dituduhkan itu sudah adem.

Di buku itu, Ibnu berkata, ”Saya berkata kepada Kepala Humas Pertamina, Marah Junis, tidak perlu diladeni mereka itu. Kita akan membuat headline sendiri dengan bukti kerja dan sukses-sukses yang kita buat dalam pembangunan.”

”Saya pikir waktu itu, sebagian besar dari tuduhan yang dilemparkan ke Pertamina berpangkal pada salah pengertian. Mereka salah paham. Mereka tidak mengetahui dengan benar silsilah Pertamina sejak berdirinya, sejak mulai mendirikan Permina.”

***

Christianto Wibisono, wartawan senior yang ikut mendirikan Majalah TEMPO, memberi pengantar di buku Mochtar Lubis. Ia menilai, sikap Mochtar Lubis merupakan cermin wartawan yang tetap setia kepada profesi, walaupun mempunyai sikap bersahabat dan sealiran dalam politik.

Saya mengutipkan di sini sebagian isi pengantar yang ditulis Christianto. Ia mengambil contoh sikap kolumnis Walter Lippmann, yang pernah ditegur Presiden Lyndon Johnson. Walter Lippmann merupakan kolumnis dan reporter legendaris. Ia memenangkan dua hadiah Pulitzer, puncak anugerah jurnalistik Amerika, atas sindikat kolom korannya, ”Today and Tomorrow”, dan atas interviunya dengan Presiden Uni Soviet, Nikita Kruschev, pada 1961.

Walter Lippmann ditegur Presiden Lyndon Johnson atas kritiknya terhadap kebijakan Amerika Serikat tentang Perang Vietnam. ”Anda kan bisa keluar masuk Gedung Putih, breakfast, lunch, atau dinner dengan saya, empat mata. Kenapa Anda mesti menulis di koran, mengecam Perang Vietnam?”

Jawab Lippmann, ”Justru karena profesi saya wartawan, saya tetap harus menulis dan bisa berbeda pendapat dengan Anda. Walaupun kita tetap bisa berteman, tidak perlu bermusuhan.”

Sejak itu, Presiden Johnson mempersona-non-gratakan Lippman dari daftar tamu Gedung Putih. Pendek kata, Lippmann terkena cekal.

Memang tak mudah menjadi sahabat, apalagi sahabat pers.