#100HariJokowiJK #H3

           Ketika tulisan ini dibuat saya tengah menonton program Mata Najwa di Metro TV.  Najwa Shihab, pembawa acara program bincang-bincang ini tengah mewawancarai Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui fasilitas Satelitte News Gathering.  Pak JK, panggilan akrab wapres, berada di Kantor Wapres.  Padahal, satu jam sebelumnya media memberitakan bahwa biro pers Istana Presiden memberangkatkan wartawan peliput ke Tanjung Priok.  Sebuah panggung telah disiapkan lengkap dengan tata cahaya di terminal 3 dermaga 302 Pelabuhan Tanjung Priok.  Media juga memberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres akan mengumumkan susunan kabinet dan nama menteri di sana.  Batal.

            Di grup whatsapp Forum Pemred, sejak sore kami juga mendiskusikan rencana pengumuman susunan kabinet ini.  Hari ketiga Jokowi dan JK, diisi dengan beragam spekulasi soal siapa terpilih jadi menteri?  Mengapa Jokowi nampak kesulitan memutuskan anggota kabinetnya?  Siapa delapan calon menteri usulan Jokowi-JK yang diberi tanda merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Di media beredar informasi bahwa tanda merah artinya dalam dua atau tiga bulan yang bersangkutan berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Siapa diberi tanda kuning?  Yang artinya diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan ini dilihat dari laporan kekayaan. 

Pertanyaan masih berlanjut sampai malam ini.  Berapa banyak dari partai politik?  Apakah wakil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mendapat jatah kursi menteri?  Benarkah JK ingin berperan dalam penentuan kabinet sebagai antisipasi kekuatan di DPR? Bagaimana peran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri dalam penyusunan kabinet Jokowi-JK?  Benarkah Puan Maharani, putri Megawati akan menjadi salah satu Menteri Koordinator?  Bagaimana postur dan arsitektur kabinet Jokowi-JK?  Berapa lama Dewan Perwakilan Rakyat akan merespons surat Presiden Jokowi yang meminta persetujuan perubahan nomenklatur kementrian?  

Cukup itu dulu pertanyaannya, karena jawabannya belum jelas semua.

Kepada Najwa Shihab, Jusuf Kalla menjawab soal kriteria menteri.  Menurutnya, menteri kabinet Jokowi-JK harus memenuhi kriteria kompetensi dan kapabilitas, termasuk dilihat dari pengalaman kerja dan keahlian.  Integritas juga jadi acuan, dan karena itu Jokowi menyampaikan sejumlah nama kandidat menteri ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  “Kabinet juga harus mempertimbangkan unsur harmoni.  Kabinet Nusantara.  Kita kan ada beragam daerah yang harus diperhatikan.  Juga harus perhatikan soal gender dan agama,” kata JK. 

JK juga menguraikan, untuk alokasi kursi menteri berasal dari parpol, Jokowi meminta dua kali lipat jumlah nama.  Artinya, jika sebuah parpol dapat jatah dua kursi menteri, maka nama yang diajukan parpol tersebut adalah empat.  “Jadi, kalau ada sesuatu sudah ada penggantinya dari parpol itu.  Tentu saja kompetensi dan kriteria lain kita perhatikan,” kata JK.  Jika itu jadi pola, bukankah hal yang sama bisa diterapkan sejak awal untuk slot menteri dari kalangan profesional?

Wapres  JK yang akan bertugas di posisi yang sama  untuk kedua kalinya sesudah menjadi waki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009 ini juga menceritakan bahwa alotnya penyusunan kabinet hal yang wajar.  Tahun 2004, 30 menit sebelum pengumuman yang dilakukan Pukul 23.00 wib, masih ada perubahan.  Menyusun kabinet untuk kerja lima tahun ke depan memang harus ekstra hati-hati.  Duet Jokowi-JK dihantui ekspektasi publik yang sangat tinggi.  Apalagi kekuatan di parlemen dikuasai kubu “lawan”.  Saya beri tanda petik karena Prabowo Subianto, calon presiden lawan Jokowi sudah berjanji mendukung pemerintahan ini, dengan syarat pro rakyat dan pertahankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Prabowo juga sudah bertemu JK.

Membentuk kabinet yang memperhatikan beragam representasi mendasari cara berpikir JK, yang perannya sangat besar dalam penyusunan kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.  Saya teringat wajah Jokowi sempat tertegun saat mendapatkan masukan senada dari Khairul Jasmi, Pemimpin Redaksi Harian Singgalang, yang terbit di Padang.  “Kabinet Pak Jokowi sebaiknya memperhitungkan unsur 13 simpul budaya,” kata Uda Khairul, demikian kami biasa memanggilnya.  Usulan itu disampaikan saat Jokowi mengundang para pemimin redaksi makan malam di Restoran Palais Kunstkring Gallery, pada tanggal 2 September 2014.  Yang dimaksud dengan 13 simpul budaya menurut Khairul Jasmi adalah memperhatikan wakil dari Aceh, Gayo Alas, Papua, Minang, Bugis, Batak, Sunda, Banten, Bali, Dayak, Ambon, Toraja, Melayu. Unsur China pun masuk dalam pertimbangan kabinet.

Pada acara makan malam itu, Jokowi yang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum meminta masukan soal kriteria menteri, masalah yang harus diperhatikan, bahkan nama-nama yang layak menjadi menteri.  “Soalnya teman-teman media punya banyak informasi,” kata Jokowi.  Ada sejumlah usulan yang disampaikan ke Jokowi malam itu, tapi tidak ada yang secara khusus menyebutkan nama.  Sejumlah media melakukan jajak pendapat seleksi calon menteri.  Jokowi mengaku memperhatikan upaya media.

Jokowi juga mengindikasikan bahwa janji kampanyenya untuk membentuk postur kabinet yang ramping dan sepenuhnya berdasarkan kriteria profesional bakal sulit dipenuhi.  “Bagaimanapun saya harus memperhatikan realitas politik.  Saya dicalonkan oleh partai politik dan didukung pula oleh partai politik lainnya. Jadi, teman-teman harap maklum kalau nantinya saya harus melakukan kompromi,” ujar Jokowi.  Namun dia memastikan bahwa kabinetnya akan diisi oleh figur yang mampu bekerja dan punya rekam jejak baik. 

Jokowi mencontohkan, calon menteri pariwisata haruslah pandai memasarkan Indonesia.  “Kita punya banyak tujuan wisata yang bagus tapi kemampuan marketing Indonesia kurang,” ujar mantan walikota Solo ini.  Jokowi menceritakan saat dia berkunjung ke Berlin, dia melihat menteri pariwisata Thailand turun langsung ‘blusukan’ berpromosi di kafe di sana. “Menteri itu tidak cukup pandai mengkonsep.  Harus bisa kerja,” tukasnya.

            “Pak Jokowi ingin membentuk kabinet kerja, kerja, kerja.  Karenanya menteri yang dipilih yang siap kerja.” Ini ‘bocoran” dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, yang biasa dipanggil Ahok, kepada wartawan, hari ini,  Rabu (22/10).  Dia baru bertemu Jokowi yang hari ini meninggalkan Balai Kota.  Jokowi juga mengajak Ahok tur Istana. “Beliau mengatakan dia mau tarik orang kerja semua. Semua rata-rata adalah pemimpin-pemimpin swasta atau BUMN yang terbukti berhasil, CEO CEO,” kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, sebagaimana dikutip detikcom.  “Jadi beliau juga nggak mau orang yang terlalu banyak teori. Beliau sangat jelas kok,” jelas Ahok.

Dalam daftar kandidat menteri yang beredar di media ada nama Rini Mariani Soemarno mantan direktur utama PT Astra International yang juga memiliki sejumlah bisnis dan dikenal sebagai kepercayaan Megawati. Rini juga ditunjuk menjadi ketua Tim Transisi Jokowi yang antaralain tugasnya menyiapkan postur dan arsitektur   kabinet.  Ada juga nama Ignasius Jonan, kini direktur utama PT Kereta Api Indonesia.  Banyak muncul di media massa dalam konotasi pemberitaan yang positif atas kemampuannya mengelola perkeretaapian. Jonan sebelumnya adalah direktur utama badan usaha milik negara (BUMN) PT Bahana Pembiayaan Permba

Sinyal ruwetnya penyusunan kabinet sudah muncul awal September.  Saat bertemu dengan media, Tim Transisi mengungkapkan sulitnya ruang gerak bagi Jokowi untuk memenuhi janji kabinet ramping, juga perombakan sekaligus penajaman penugasan.  “Kita terbentur nomenklatur anggaran yang sudah diketok untuk APBN 2015,” kata Andi Widjayanto, deputi Tim Transisi saat mengundang sejumlah pemimpin redaksi di Rumah Transisi, (9/19).  Karena itu, kabinet Jokowi akan sama jumlahnya dengan kabinet SBY, yakni 34 kementerian.  Ada yang bakal berubah nama, misalnya kementerian kedaulatan pangan, kementerian maritim dan kementrian kependudukan.

Informasi ini dikonfirmasi saat Jokowi dan JK menjelaskan kepada publik, di Rumah Transisi (15/10).  Jokowi menyatakan bahwa kabinetnya akan diisi 18 sosok dari kalangan profesional dan 16 perwakilan partai politik.  Publik kecewa, karena berkali-kali Jokowi menyatakan kabinetnya tidak akan akomodir bagi-bagi kursi bagi parpol.  Yang membuat publik masih lega saat menyaksikan keterangan pers Jokowi itu adalah, janji bahwa kementrian keuangan, kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral,  Kementrian Badan Usaha Milik Negara dan Kementrian Pertanian akan dijabat oleh kalangan profesional.

Nah, urusan nomenklatur ini jadi diskusi hangat hari ini.  Presiden Jokowi mengirimkan surat perubahan nomenklatur termasuk penamaan sejumlah kementerian ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.  Surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober itu bersifat segera.  Isinya antaralain penggabungan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, mengubah nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi hanya kementerian pariwisata (ekonomi kreatif akan dikelola sebuah badan), peleburan kementerian riset dan teknologi dengan urusan pendidikan tinggi, sementara kementerian pendidikan dan kebudayaan menjadi kementerian kebudayaan, pendidikan dasar dan menengah.  Intinya membagi dua kementerian yang mengurusi pendidikan. Ada juga perubahan nama di kementrian koordinator.

Yang menarik, kementerian ESDM dimasukkan dalam koordinasi menteri koordinator maritim.  Sektor maritim menjadi fokus kabinet kerja Jokowi, sebagaimana disampaikan dalam pidato pelantikan 20 Oktober. “Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya  untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.  Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita.  Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera,  memungungi selat dan teluk.  Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana,” demikian  kata Jokowi.

Kapan DPR menyetujui perubahan nomenklatur itu, belum ada kabar pasti.  Malam ini Wapres JK mengatakan, “kabinet bisa diumumkan besok atau lusa, yang jelas minggu ini.”  Kelengkapan kepengurusan fraksi di DPR pun harus tertunda karena lima fraksi pendukung Koalisi Indonesia  Hebat, pendukung Jokowi, belum memasukkan nama.  Menunggu pengumuman kabinet.  Kurang kader potensial pemimpin?

Hari ketiga  Jokowi-JK juga diwarnai pengumuman Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang akan berkonsentrasi mengurus partainya ketimbang menjadi menteri.  “Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, karena memang lebih baik tidak merangkap dengan jabatan menteri. Mohon dukungan, ” demikian kicau akun Twitter-nya, @MuhaiminIskndr.  Nama Muhaimin Iskandar termasuk dalam daftar kandidat yang tersebar di masyarakat.  Wajar, karena PKB sejak awal mendukung Jokowi-JK.  Belakangan ketika Jokowi melontarkan semangat agar menteri tidak boleh merangkap jabatan di parpol, sosok seperti  Cak Imin, panggilan Muhaimin, tersengat.  Tapi bukan dia saja.  Puan Maharani pun bisa terganjal kalau Jokowi ngotot menjalankan prinsip itu.  Puan adalah ketua DPP PDIP.

Siang tadi untuk pertama kalinya Presiden Jokowi menggelar jumpa pers.  Tempat yang dipilih adalah di bawah Ki Hujan, pohon Trembesi yang ditanam tahun 1870, dan tegak berdiri memayungi halaman Istana Merdeka. Ki Hujan adalah pohon tertua di halaman Istana, dan sering dijadikan tempat Presiden menerima tamu penting.  Presiden SBY pernah menerima bintang sepakbola Zinedane Zidane di sini.  Jokowi didampingi Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan serta Kepala Badan Intelejen Negara saat jumpa pers pertamanya.  Selain mengesankan kepada publik, bahwa TNI dan Polri solid mendukungnya, Jokowi juga nampak untuk pertama kalinya sebagai Panglima Tertinggi TNI.

Dalam jumpa pers ini terungkap pula bahwa Jokowi harus mencari ganti atas delapan nama calon menteri karena diberi tanda warna oleh pihak KPK.  Begitupun, dia menolak anggapan bahwa dirinya tersandera tarik-menarik kepentingan parpol dalam menyusun kabinetnya.

“Dulu kan sudah saya sampaikan, setelah dilantik akan segera, secepat-cepatnya mengisi kabinet. Mengenai kabinet dan isi pos-pos kementerian. Secepatnya, secepatnya, secepatnya. Nanti kalau sudah diumumkan kan tahu. Maunya semua kerja cepat. Cepat tapi keliru bagaimana? Cepat tapi benar gitu lho.” Kata Jokowi, sebagaimana diberitakan media secara luas.

Hari ini juga beredar informasi bahwa ada tiga tempat disiapkan untuk pengumuman susunan kabinet.  Di Tanjung Priok, Tanah Abang, atau Pluit.    “Well, Mr President,  we do care about names, not places.”  Yang ini kicauan saya di Twitter.

Untuk itu kita masih harus menunggu.  Ini hari ketiga bagi Presden Jokowi dan Wapres JK.  Tiga hari yang panjang, dan menentukan situasi lima tahun ke depan###

updated 23 Oktober 2014, link ini: http://news.detik.com/read/2014/10/22/203452/2727075/10/kronologi-kehebohan-di-pelabuhan-priok

Kriteria Kuning dan Merah Tak Layak Jadi Menteri

Kriteria Kuning dan Merah Tak Layak Jadi Menteri