#100HariJokowiJK #Hari8

Usai pelantikan jajaran Kabinet Kerja hari ini, di hari kedelapan memimpin negeri, Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet perdana. “Siapkan vitamin bagi masyarakat,” kata Jokowi, panggilan populer sang presiden. “Yang dimaksud Presiden dengan vitamin adalah kerja nyata, hal-hal yang sudah ditunggu masyarakat. Jangan sampai ada sumbatan-sumbatan. Kalau ada ditotok supaya lancar. Masyarakat sudah menunggu hasil kerja dari pemerintahan dan kabinet ini,” ujar Jokowi, sebagaimana ditirukan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan dan Kehutanan. Kami berbincang via telepon Senin malam (27/10). Ditotok, adalah istilah yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, yang gunanya antaralain melancarkan aliran darah.

Bisa dikatakan Siti Nurbaya adalah kakak satu almamater dengan saya, di Institut Pertanian Bogor. Mantan Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri yang masih menjabat Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Daerah ini lulus sarjana di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Angkatan 12 (lulus tahun 1979 ). Ia melanjutkan pasca sarjana master di International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede, Belanda, bidang rural, land and ecology. Politisi dari Partai Nasional Demokrat ini lulus program doktor studi Perencanaan Sumberdaya Alam di IPB, kolaborasi dengan Siegen University, Jerman. “Kalau dipikir-pikir, pengangkatan saya oleh Pak Jokowi ya sesuai dengan bidang keilmuan saya, terutama saat pasca sarjana dan doktoral,” ujar Mbak Baya, demikian panggilan akrabnya di kalangan alumni IPB.

Siti Nurbaya mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil, di Lampung, lantas ditarik ke Jakarta untuk bertugas di Kementerian Dalam Negeri. Prestasinya mencorong, dan sempat diganjar predikat Pegawai Negeri Sipil Teladan tingkat nasional oleh Kementerian Penertiban dan Aparatur Negara (PAN) , setahun sebelum dia pensiun dari PNS pada tahun 2005. Setelah pensiun dia sempat bergabung dengan Partai Golkar, lantas memilih menyeberang ke Partai Nasdem. Tak hanya birokrat andal, Siti Nurbaya juga pernah menjadi ketua komite investasi dan manajemen risiko di PT Pupuk Sriwijaya, juga anggota dewan komisaris di badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam sidang kabinet yang berlangsung sekitar 90 menit itu, kata Siti Nurbaya, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh menteri untuk segera bekerja. Dimulai dengan identifikasi masalah, pelajari agenda kerja, pelajari sistem anggaran terkait. “Identifikasi dengan cermat, jangan serampangan,” demikian pesan Jokowi. Khusus untuk kementerian yang dipecah strukturnya atau digabung, Presiden Jokowi meminta dilakukan formulasi organisasi dan anggaran untuk persiapan tahun anggaran baru. “Jangan ada ada tambahan anggaran dan tambahan personil selama tahun anggaran berjalan,” demikian Presiden Jokowi.

Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya adalah salah satu yang harus melakukan penyesuaian nomenklatur karena hasil penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Usai sidang kabinet perdana, Siti Nurbaya langsung menuju kantor Kementerian Kehutanan di Gedung Manggala Wanabhakti. “Saya langsung bertemu sekretaris jendral dari kedua kementerian yang ada. Eselon satu pun sudah rapat membahas format organisasi,” kata Siti Nurbaya.

Dalam rapat muncul ide penajaman filosofi. “Lingkungan, filosofinya akar kehidupan. Sedangkan kehutanan akar filosofinya adalah pohon. Saya katakan, mari kita gabung saja filosofi itu. Klop kan,” kata Siti Nurbaya. Nampaknya ia tak banyak menemukan kesulitan beradaptasi. Banyak pejabat di kedua kementerian yang dia kenal baik sebelumnya. Posisi strategis yang pernah dia emban sebelumnya juga membuat jejaringnya luas di berbagai instansi. “Di setiap posisi sebelumnya saya banyak berfungsi sebagai planner, perencana, membangun sistem.” Kata Siti Nurbaya. Dalam sidang kabinet dia mendapat konfirmasi dari menteri keuangan bahwa secara administrasi keuangan tidak ada masalah dengan penggabungan atau pemecahan. Pada dasarnya selama ini kuasa penggunaan anggaran ada di eselon 1 kementerian.

Saat bertemu dengan Jokowi sebagai bagian dari “wawancara”, Rabu (22/10), sekitar pukul 11.00 wib, pembicaraan dimulai dengan perlunya memperbaiki layanan bagi masyarakat termasuk investor di bidang sumberdaya alam, termasuk kehutanan. “Pak Presiden menekankan agar saya mencermati perijinan. Selesaikan perijinan yang tumpang-tindih dan tidak tertib. Cek dokumen yang ada. Pastikan agar jangan sampai ada kehilangan potensi penerimaan bagi negara,” papar Siti Nurbaya.
Sebagai satu dari delapan perempuan dalam Kabinet Kerja, Siti Nurbaya mewakili sosok profesional, sekalipun pengangkatannya tak lepas dari alokasi kursi menteri untuk partai politik pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. “Saya senang karena Pak Jokowi mengangkat banyak perempuan, dan saya meyakini itu bukan karena gender, melainkan karena kemampuan,” ujar Siti Nurbaya. Dia menceritakan bahwa saat bertemu pertama kali di Istana Negara, delapan perempuan ini langsung “click”. Beberapa sudah saling mengenal dengan baik.

Selain Siti Nurbaya, Presiden Jokowi melantik Prof.  Nila Djoewita Anfasa Moeloek sebagai menteri kesehatan, Prof. Yohana Yembise sebagai menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai menteri luar negeri, Rini Mariani Soemarno sebagai menteri badan usaha milik negara, Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan dan perikanan, Khofifah Indar Parawansa sebagai menteri sosial dan Puan Maharani sebagai menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Retno Marsudi adalah diplomat karir dan perempuan pertama yang menjabat menteri luar negeri dalam sejarah di Indonesia. Profesor Yohana Yembise adalah perempuan pertama dari tanah Papua yang meraih gelar guru besar. Juga perempuan pertama dari papua yang menjadi menteri.  Puan Maharani adalah putri dari ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Sukarnoputri. Puan sebelumnya menjadi politisi di DPR dan memimpin Fraksi PDIP. Menurut Jokowi, saat memperkenalkan menterinya, Puan banyak melakukan kegiatan sosial.

Saat saya telpon Minggu malam, sesudah pelantikan di Istana, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Jokowi berpesan, diplomasi luar negeri harus lebih efektif dan dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. “Kecenderungan negara lain juga mengutamakan kepentingan nasional. Maka, kita juga harus lebih fokus bekerja untuk rakyat,” kata Retno.

Pekan lalu dalam makan siang dengan diplomat negara asing di Jakarta, saya mendapat komentar bahwa kebijakan luar negeri era Jokowi tidak akan banyak berbeda dengan era sebelumnya. “Presiden Jokowi diperkirakan akan banyak fokus ke persoalan domestik. Banyak masalah. Termasuk soal politik. Mungkin dia akan skip pertemuan G20 di Australia,” ujar diplomat ini. G20 Summit akan berlangsung November tahun ini. Selain G20, akan ada pertemuan APEC di Beijing dan KTT ASEAN.

Saya bertemu untuk pertama kali dengan Mbak Retno Marsudi pada Juni 2007, ketika menghadiri pertemuan Global Intermedia Dialogue. Ini forum yang digagas oleh Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi bertemunya 100-an jurnalis dan penggiat komunikasi dari 30-an negara. Pemicunya adalah kontroversi pemuatan karikatur Nabi Muhamad SAW di sebuah media yang terbit di Denmark tahun 2005. Di sejumlah negara berpenduduk muslim, pemuatan karikatur ini menuai protes. Masyarakat turun ke jalan termasuk di Indonesia. Di Pakistan terjadi bentrok, jatuh korban.

Saat ide GIMD diluncurkan, Mbak Retno menjabat duta besar Indonesia di Norwergia. Diplomat senior ini mendorong lahirnya dialog memberikan dukungan atas pentingnya jurnalis memiliki forum untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan budaya dan keagamaan. Ini tujuan diadakan GIMD. Mbak Retno pintar menyanyi dan pandai menari. Delegasi jurnalis dari Indonesia pernah menyaksikan kepiawaiannya berdansa dengan sang suami yang arsitek dari kampus yang sama dengannya, yaitu Universitas Gajah Mada. Menjadi diplomat, tantangannya adalah kebersamaan dengan keluarga. Retno Marsudi bersyukur karena sang suami dan anak mendukung penuh.

Setelah itu karirnya cemerlang, dia pernah menjabat direktur jendral Amerika Eropa. Kami beberapa kali bertemu saat saya meliput Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pertemuan multilateral seperti Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan G20. Mbak Retno biasanya sibuk menyiapkan substansi bersama tim kantor kepresidenan. Dalam berbagai forum, dia selalu tampil dengan sentuhan Indonesia. Baik baju, atau sekedar bros buatan pengrajin lokal.

Presiden Jokowi men gomentari Menlu Retno sebagai, “pekerja keras dan visioner.” Profil ibu dua anak yang gemar mendaki gunung ini dapat dibaca di sini. Saat ini Retno Marsudi masih menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda. Di negeri kincir angin ini pula dia menikmati penugasan luar negeri yang pertama.

Delapan menteri perempuan dalam kabinet adalah lompatan besar. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada empat perempuan menteri di periode satu (Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meutia Hatta). Di periode kedua SBY, ada lima menteri perempuan, yakni Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Kesehatan (almh) Endang Sri Rahayu yang digantikan oleh Nafsiah Mboi, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagaimana dikutip media hari ini, banyaknya menteri perempuan bukan kebetulan. “Memang mereka punya kemampuan,” katanya  di kantor Wakil Presiden, hari ini (27/10).

Sebagaimana diberitakan viva.co.id, JK mengatakan, sejak awal telah mempersiapkan sejumlah menteri perempuan di kabinetnya. JK juga mengakui semua mengacu pada aturan jumlah minimum sesuai aturan yang ada.

“Awal hanya soal minimumnya lima. Ternyata yang punya kemampuan delapan,” katanya.

JK mengungkapkan, tidak mempermasalahkan gender dalam kabinetnya. Yang terpenting baginya, siapapun yang menjadi menteri harus siap bekerja.”Kita butuh keahliannya. Bahwa dia laki-laki atau perempuan sama saja kan,” ujarnya.

Sebelumnya, orang dekat Presiden Jokowi, Andi Widjajanto menyatakan komposisi kabinet ini tidak disengaja. Sebab, awalnya Jokowi hanya meyerahkan 81 nama ke KPK dan PPATK.

Begitu kabinet selesai disusun, semua terkejut ternyata banyak dari perempuan, dan tiga dari Dirut BUMN.

“Kita terkejut kok perempuan ada delapan, dan ada tiga Dirut BUMN. Tetapi tidak dirancang berapa perempuan dan berapa Dirut,” ujarnya, sebagaimana diberitakan media nasional.

Andi Widjajanto menambahkan, yang dirancang sejak awal adalah alokasi untuk partai politik misalnya berapa jatah PDIP, Nasdem, PKB, PPP, Hanura dan lainnya. “Selain itu tidak dirancang. Ini output yang tidak disengaja. Jadi memang dikonversikan ke sana,” jelasnya, sebagaimana dikutip Kompas.

Saya teringat wawancara  dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabinet SBY jilid 2, Bu Linda Agum Gumelar, pertengahan September 2014, dua pekan sebelum saya mengundurkan diri dari posisi pemimpin redaksi di ANTV. Indonesia dikategorikan sukses dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium, terutama terkait dengan kesetaraan gender dalam pendidikan menengah,” kata Bu Linda. Angkanya hampir 100 persen. Artinya, tidak ada hambatan bagi anak perempuan untuk bersekolah sampai pendidikan menengah.

Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah menurunkan angka kematian bayi dan anak, serta membuka lebih banyak peluang bagi perempuan menduduki posisi penting dan pengambil keputusan di tingkat korporasi baik di sektor swasta maupun pemerintah. Ada survei yang membahas soal ini, tapi akan saya tulis dalam kesempatan berikutnya.

Saya berharap delapan perempuan dalam kabinet Jokowi-JK dapat menunjukkan kinerja baiknya, sekaligus menjauhkan diri dari perilaku korupsi. Hari ini percakapan di media sosial diwarnai dengan sorotan atas kehidupan pribadi dan kebiasaan seorang menteri perempuan, yakni Susi Pudjiastuti. Media memuat fotonya tengah merokok di halaman Istana saat menunggu pengumuman. Merokok di depan umum memang sebaiknya tidak dilakukan. Tapi, menurut saya sebaiknya kita lebih banyak membahas pencapaian kinerja dan prestasi menteri perempuan ketimbang kehidupan pribadinya. Ini pendapat saya. Bagaimana dengan Anda? ###