#100HariJokowiJK #Day17

Direksi Televisi Republik Indonesia dan Dewan Pengawasnya, melaporkan kondisi lembaga penyiaran publik itu, Kamis siang (5/11). Mulai dari jumlah karyawan, jumlah pemancar, jumlah kantor, jam siaran, karyawan baru yang belum ada alokasi anggaran gaji, hampir sepaeo pemancar VHF yang rusak total, persiapan digitalisasi sampai sulitnya TVRI bersaing menggaet pengisi acara (talent) top sekelas Siti Nurhaliza. Kendalanya bujet dan aturan yang dianggap membelenggu gerak TVRI. Misalnya, bagaimana mempertanggungjawabkan ongkos premium yang harus dibelanjakan untuk pengisi acara yang dikontrak eksklusif? Seperti swasta?

“Saya datang siang ini untuk belajar. Eh, dapat shopping list yang begitu panjang. Saya hitung, ada duapuluhan nih. Coba kita lihat ya, mana yang bisa didukung oleh Kementerian, mana yang saya harapkan direksi memiliki solusi dan kreatifitas sendiri,” ujar Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. Dia menyempatkan mengunjungi TVRI yang berkantor di kawasan Senayan, di sela-sela acara Infrastructure Week yang digelar di balai pertemuan Jakarta, JCC.

Rudiantara malang-melintang di dunia telekomunikasi. Dia pernah menjadi top eksekutif di hampir semua operator telco di Indonesia, sempat juga menjadi wakil presiden direktur PT Semen Gresik — link to 9 CEO Di Kabinet Jokowi–. Sebagai orang swasta dia terbiasa berpikir dan bertindak efisien dan efektif. “Hal yang perlu dipikirkan TVRI, adalah mengupayakan agar anggaran belanja untuk produksi kian besar, lebih dari anggaran rutin, ” kata Rudi. Ini juga pesan Presiden Joko ‘ Jokowi’ Widodo saat memberikan pengarahan di depan rapat koordinasi dengan para gubernur, Selasa ( 4/11). Presiden Jokowi meminta ‘revolusi’ dalam alokasi anggaran yang lebih banyak untuk pembangunan. Pidato lengkap dapat dibaca di PIDATO PRESIDEN JOKOWI DI RAKORNAS DENGAN GUBERNUR

Menurut Undang-Undang Penyiaran No 32/2002, dan Peraturan Pemerintahnya, sejak 2006 TVRI yang mengusung jargon “menjalin persatuan dan kesatuan bangsa” itu beroperasi sebagai lembaga penyiaran publik yang harus independen dan non partisan. UU juga memberikan hak bagi TVRI untuk mencari pemasukan iklan sebanyak 15 persen dari total durasi siaran.Hanya berbeda 15 persen dengan lembaga penyiaran swasta.

Saya berkesempatan mengikuti rapat Menkominfo dengan para pemimpin TVRI. Terasa ada gap antara pola yang dikerjakan TVRI dengan apa yang diharapkan Menteri Rudiantara. Misalnya soal pemilihan medium penyiaran. “Kalau pake satelit mahal. Minta yang pake kabel laut. Bisa 5 kali lebih murah,” kata Rudi.

Menkominfo juga mempertanyakan, mengapa selama ini ada kesan pemerintah lebih dekat ke swasta? Harusnya lebih dekat ke TVRI kan? Tindakan afirmasi apa yang dibutuhkan TVRI? Apakah jika afirmasi diberikan akan menjamin keberlangsungan usaha yang sehat?

Cukup banyak poin yang dibahas dalam pertemuan Rabu siang. Shopping list bertambah ketika dewan pengawas menyodorkan informasi rencana undang-undang inisiatif parlemen era sebelum ini yang ingin menggabungkan TVRI dengan Radio Republik Indonesia.

Tiga belas tahun bekerja di dua televisi swasta, saya bertemu dengan mantan karyawan televisi yang jago, terutama dalam bidang teknik dan infrastruktur. Ketika industri penyiaran swasta berkembang luar biasa pesat, tenaga TVRI banyak yang pindah. TVRI yang menjadi tumpuan publik sebagai sumber informasi yang harusnya independen dan nonpartisan nampak kepayahan.

Dikepung oleh problem internal temasuk kasus dugaan korupsi pengelola sebelumnya, kisruh antara dewan pengawas-direksi- komisi 1 DPR RI yang memilih dewan pengawas, membuat kiprah TVRI kini tenggelam di balik hiruk pikuk kompetisi bisnis informasi.

Dalam pemilu 2014, RRI mencuat pamornya ketika melakukan hitung cepat yang hasilnya kredibel. Menurut Direktur Utama RRI Niken Widyastuti, hitung cepat itu dilakukan dengan anggaran yang ada. Optimasi anggaran. Mungkin hal semacam ini yang diharapkan Menteri Rudi. Selain kerjasana kemitraan yang berkelanjutan dengan swasta. “Semacam public private partnerships. Tapi kepentingan bangsa dan publik harus didahulukan,” kata Rudi.

Pekerjaan rumahnya adalah apakah publik masih jadikan TVRI sebagai sumber informasi penting? Di daerah mungkin iya. Saya berharap TVRI sebagai LPP tumbuh kuat dan menjadi referensi. Seperti LPP di negara lain. Di AS orang kembali ke National Public Radio sebagai sumber informasi terpercaya. Di Inggris orang menonton BBC. Di Australia pemerintah PM Tony Abbot sempat perang dingin dengan pengelola ABC soal berita pencari suaka fan penyadapan ke petinggi Indonesia.

Yang menjadi benang merah dari ketiga lembaga penyiaran publik itu sehingga menjadi rujukan adalah independensi, kualitas, dan kreativitas program, dan memahami lansekap berubahnya pola konsumsi informasi di era digital. Saya tidak bicara soal pemancar digital ya. Yang saya maksud adalah bagaimana LPP juga memastikan pengembangan dan distribusi konten lewat medium intenet.

ABC Australia 24 versi digital punya program Kitchen Cabinet yang digawangi wartawan dan kolumnia politok kondang, Annabel Crabb. Bersama sejumlah kolumnis berkualitas lainnya Annabel, yang sekelas dengan saya saat menjalani Eisenhower Fellowships, melahirkan kolom yang jadi rujukan di The Drum. Ini juga pengembangan konten ABC.

Dalam rapat TVRI dengan Menkominfo saya tidak mendapatkan nuansa itu. Nampaknya problem stasiun TV yang dulu sempat ngetop dengan program ‘Aneka Ria Safari”, ” Keluarga Cemara” dan ” Mana Suka Siaran Niaga” itu masih berkutat di persoalan dasar.

Shopping list untuk Menkominfo masih panjang. Silahkan tambahkan di sini untuk sektor telekomunikasi, internet, dan lainnya.