#100HariJokowiJK #Hari31

Pemerintahan Presiden Jokowi berencana bangun infrastruktur pita lebar ke seluruh kabupaten kota.  Dalam indeks e-governement, Indonesia dalam kategori yang sama dengan Korea Utara.

Naiknya Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke panggung kekuasaan tak lepas dari peran internet.  Medium ini menjadi salah satu jalur komunikasi Jokowi dengan pemilih.  Dalam janji masa kampanye Jokowi juga akan menerapkan e-government, e-procurement, bahkan begitu berkantor di istana, memonitor jalannya pembangunan melalui video jarak jauh, yang disebutnya sebagai e-blusukan. Akses internet yang lancar, merata dan murah menjadi kebutuhan penting.

Dalam rencana pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, pemerintahan Jokowi menargetkan pembangunan jangkauan pita lebar (broadband) di 100 persen kabupaten/kota.  Melalui pembangunan jaringan pita lebar ini, Jokowi ingin menaikkan indeks e-government mencapai 3,4 dari skala 4.  Juga akan dikembangkan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan dan e-logistik.  Jokowi juga berjanji menyelesaikan  pembangunan serat optik Palapa Ring.  Pendanaan yang diperlukan untuk merealisasikan rencana ini tak kurang dari 277,8 Triliun.  Dari total dana, sebanyak 233 Triliun diharapkan kontribusi swasta.  Sisanya adalah dana dari APBN, APBD dan BUMN.

Saya mencoba mencari peringkat Indonesia di e-government saat ini.  Data yang muncul adalah hasil survei yang dilakukan komisi ekonomi dan sosial Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), soal peringkat e-government development index (EDGI) 2014.  Indonesia mendapat indeks diantara 0,25-0,50, masuk dalam kategori middle EDGI, bersama Korea Utara, Nigeria, Kongo, Angola dan Nauru.  Survei ini dilakukan tiap dua tahun sekali terhadap 193 negara anggota PBB.  Sejak 2010, Korea Selatan selalu memuncaki peringkat, disusul Amerika Serikat, lalu Singapura.

Hasil survei juga menunjukkan korelasi positif antara negara yang menerapkan e-governement dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.. Baca selengkapnya