Rapat Konsultasi DPR-Presiden hari ini bahas calon kapolri. Sikap politik Jokowi dalam sejumlah isu termasuk calon kapolri dan huru-hara perpres soal kenaikan uang muka mobil dinas terus diuji.

Siang ini Presiden Joko “Jokowi” Widodo menghadiri rapat konsultasi antara Presiden DPR. Agenda utama ada dua, yakni soal kekosongan jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan APBN Perubahan 2015. Ada juga rencana membicarakan peraturan pemerintah pengganti untuk menjerat pengikut Islamic State of Iraqi and Syria (ISIS). Pertemuan ini dilakukan di tengah kontroversi soal Peraturan Presiden No 9 tahun 2015 soal Tunjangan Uang Muka Kendaraan Pejabat Negara. Laman sekretariat negara, setkab.go.id, menerbitkan kronologi lahirnya perpres tersebut (Inilah Kronologis Lahirnya Perpres Kenaikan Tunjangan Uang Muka Kendaraan Pejabat Negara).

Perpres itu menuai kritik karena dianggap sebagai pemborosan, dan bertentangan dengan semangat efisiensi ditunjukkan pemerintahan ini, termasuk misalnya kebijakan melarang rapat kegiatan pemerintahan di hotel. “Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

“Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu,” kata dia, sebagaimana dikutip laman Kompas.com

Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini.

Baca selengkpanya