Salah satu alasan lamanya dwelling time di pelabuhan  adalah perijinan.  Ada 124 jenis ijin yang tersebar di 20 kementerian.

Pemerintah merencanakan untuk menaikkan  tarif denda atas kelebihan waktu tunggu  di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.  “Minggu depan kita akan naikkan, supaya importir tidak terlalu lama menyimpan kontainernya di pelabuhan, sehingga membuat sesak pelabuhan dan memperlambat dwelling time,” kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli, Selasa malam (25/8) di Jakarta, saat pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi. Dwelling time adalah waktu tunggu yang diperlukan dalam proses bongkar muat di pelabuhan.  Tarif denda selama ini dianggap terlalu murah, yaitu Rp 27.500 per hari per kontainer berukuran 20 kaki persegi.

Pertengahan Juni lalu Presiden Joko “Jokowi” Widodo marah besar saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok dan mendapati dwelling time masih berkisar di angka 5,6 hari dari target 4,7 hari.  Presiden Jokowi menugasi Menko Rizal untuk membenahi dwelling time, dengan target menjadi 4 hari, paling lambat pada Oktober 2015. Rizal Ramli dilantik pada 12 Agustus lalu dalam kocok ulang kabinet (reshuffle) jilid pertama.  Ekonom senior ini menggantikan Indroyono Soesilo.

Rizal memaparkan sejumlah jurus memangkas waktu tunggu bongkar muat.  Selain menaikkan biaya denda kelebihan waktu tunggu, hal kedua adalah meminimalkan barang yang masuk jalur merah.  “Target saya sekitar tiga persen saja yang masuk jalur merah, lainnya masuk jalur hijau.  Jadi lebih cepat.  Kita lakukan post-audit kalau ada yang mencurigakan,” kata Rizal.  Saya menanyakan soal efektifitas resep Rizal memangkas dwelling time ini mengingat apa yang disampaikannya, sebenarnya sudah pernah dilakukan.  Nyatanya, waktu tunggu masih lama dan mengganggu kelancaran arus barang.

“Memang ada yang lama.  Tapi ada yang baru,” katra Rizal.  Dia menjelaskan rencana ketiga, yaitu membuat buffer zone, alias tempat penumpukan barang yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya yang terkait dengan karantina kementrian kesehatan atau pertanian, atau bahan peledak.  Yang akan digunakan sebagai tempat pemeriksaan adalah pulau yang ada di kawasan Kepulauan Seribu.  Untuk yang bahan berbahaya, misalnya, pihaknya akan menyiapkan Pulau Damar yang jaraknya agak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok.  “Jadi, mereka mendarat langsung di pulau-pulau itu, sehingga mengurangi kepadatan di Tanjung Priok,” kata Rizal.

Upaya lain, yang keempat, adalah membangun jalur kereta barang yang langsung menuju ke pelabuhan.  Selama ini PT Pelindo yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok belum setuju.  Menko Rizal mengatakan dia akan memastikan jalur kereta api barang dibangun, dengan alasan mengurangi kemacetan di kawasan pelabuhan sampai 30 persen.

Hal kelima adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk membantu administrasi barang.  “Selama ini kalau importir mau mengecek posisi kontainer, ya dipungut biaya tambahan. Jumlahnya variatif.  Kita akan tetapkan tarif resmi.  Lebih mahal.  Nanti uangnya bisa untuk menambah fasilitas kesejahteraan untuk karyawan pelabuhan,” kata Rizal.

Jurus keenam yang akan diterapkan adalah memangkas perijinan.  “Bayangkan, ada 124 ijin yang tersebar di 20 departemen atau kementerian.  Di kementerian perindustrian saja ada 44.  Saya minta para sekretaris jendral di kementerian untuk memangkas ijin-jin itu.  Terlalu banyak,” ujar Rizal, mantan menteri koordinator perekonomian di era Presiden Abdurrachman Wahid.

Terakhir, yang ketujuh, adalah memberantas praktik mafia. “Saya nggak takut dengan backing mafia di pelabuhan.  Saya menggandeng pihak TNI dan kepolisian untuk memberantas mafia di pelabuhan.  Kita juga gunakan intelijen untuk mengetahui praktik mafia.  Nangkap mafia nggak susah, asal rajin nanya,” kata Rizal.  Dia merujuk ke pengalamannya saat memimpin Badan Urusan Logistik di era pemerintahan Gus Dur.

Minggu depan, Rizal Ramli akan mengumumkan satuan tugas untuk memangkas dwelling time.  Dia juga melibatkan mantan kepala staf Angkatan Laut dan Panglima Armada Barat, serta perwira dari TNI AD  dan Kepolisian.  “Kita ingin sampaikan pesan, we mean business.  Jangan ada yang main-main,” ujarnya.###