Pengurangan tarif Pph dan relaksasi ekspor mineral dipertimbangkan masuk dalam paket kebijakan untuk pemulihan ekonomi.

Bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, bicara ekonomi bukan hal baru. Jendral TNI (purnawirawan) ini pernah menjabat menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Abdurrachman Wahid.

“Soal listrik pun saya paham betul, karena selama menjadi orang swasta saya punya bisnis listrik. Saya paham aturan di PLN. Bagaimana perencanaan bisnis. Saya yakin target pembangunan listrik 35.000 mega watt bisa dicapai dalam empat tahun ke depan,” ujar dia, Selasa malam (1/9) saat bertemu dengan jurnalis senior dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, di kantornya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli, meminta rencana listrik 35.000 MW dievaluasi.

Luhut menyampaikan presentasi berjudul Kondisi Ekonomi dan Stabilitas Polhukam. Isinya adalah data historis dan data terkini mengenai situasi ekonomi Indonesia. “Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa stabilitas politik. Ini bagai anak kembar,” kata Luhut.

Menurut data yang dia paparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q2 tahun 2015 memang melambat menjadi 4,67 persen dibandingkan dengan Q1 yang tercatat 4,72 persen. “Tapi pelambatannya lebih sedikit dibandingkan dengan Q4 2014 ke Q1 2015,” kata Luhut, yang masih merangkap jabatan sebagai kepala staf kepresidenan.

Luhut meyakinkan media yang hadir, bahwa Presiden Joko ” Jokowi” Widodo dan tim kabinet siap dengan paket ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kepercayaan investor. “Kuartal pertama 2016 ekonomi kita akan bangkit,” kata dia.

Luhut mengaku terlibat secara langsung dalam perumusan paket kebijakan ekonomi. Kantor kepala staf kepresidenan memasok data-data yang dibutuhkan presiden. Memantau harga daging sapi dan ayam dilakukan setiap hari.

Ketika ditanya apa saja yang bakal masuk dalam paket kebijakan ekonomi, Luhut mengelak. Tapi dia tidak membantah bahwa tax amnesty alias pengampunan pajak menjadi pertimbangan. “Ada rencana penurunan tarif pajak penghasilan, sehingga kita jadi lebih konpetitif dibandingkan dengan negara lain di kawasan ini,” kata Luhut. Diharapkan jika kebijakan ini diluncurkan, orang bakal memindahkan duitnya ke Indonesia ketimbang parkir di luar negeri.

Usulan relaksasi aturan larangan ekspor mineral juga digodog. Ada kemungkinan pemerintah membuka peluang ekspor mineral bagi pengusaha yang sudah membangun smelter misalnya 40 persen. Mendorong ekspor adalah upaya meraup devisa.

Menjawab pertanyaan soal efektivitas aksi buy back saham Badan Usaha Milik Negara, Luhut mengatakan pihaknya ters memonitor proses dan jaminan hukum. Buy back dilakukan secara selektif dan bertujuan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja BUMN dan pasar modal juga.

Di Aula Magister Manajemen Universitas Indonesia, Senin ( 1/9) direktur pengelola Dana Moneter Internasional Christine Lagarde optimis Indonesia mampu melalui turbulensi pasar uang dan oasar modal kali ini dengan lebih baik. “Syaratnya adalah perubahan strategi dari berbasis komoditi ke industri berbasis manufaktur dan pertanian yang bernilai tambah,” kata bos IMF itu di depan ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Profesor Emil Salim mengusulkan industri berbasis desa. “Insentif perlu diberikan bagi desa dan pengusaha kecil dan menengah,” kata Emil Salim, dalam acara seminar yang diadakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Optimisme petinggi negeri dan petinggi IMF nampaknya belum cukup bagi ribuan buruh yang melakukan demo pada Selasa kemarin (1/9). Diantara tuntutan mereka, adalah menolak pemutusan hubungan kerja akibat pelemahan ekonomi.##