Kelanjutan operasi Freeport Indonesia diputuskan dari pertemuan setengah kamar dan lobi pengusaha.

Senin siang (14/12) saya memenuhi rasa penasaran untuk datang langsung ke gedung wakil rakyat, di kawasan Senayan. Agendanya melihat langsung suasana sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mendengarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (kehormatan) Luhut Binsar Panjaitan.

Sidangnya terbuka, tapi jurnalis tak bisa masuk ruangan. Ratusan awak media termasuk saya akhirnya memantau jalannya sidang dari layar televisi di luar ruangan sidang.

Tak ada yang baru dari keterangan Luhut. Penjelasannya sama dengan yang dia sampaikan dalam keterangan pers di kantornya, Jum’at pekan lalu. Simak video penjelasannya di sini.

Dalam sesi tanya jawab Luhut mengaku dirinya belum mendengarkan secara utuh isi rekaman yang beredar di publik melalui media massa. Di rekaman yang diakui keberadaannya oleh Direktur Utama Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin itu, nama Luhut disebut sebanyak 66 kali.

Terus-terang, saya terkejut jika benar Luhut belum mendengarkan rekaman itu. Minimal membaca transkripnya. Ratusan orang yang tak ada kaitannya dengan skandal itu malah kepo ingin tahu dan mendengarkan rekaman yang mencoreng wibawa lembaga perwakilan rakyat.

Luhut yang saya kenal adalah sosok yang teliti dan mau tahu banyak hal, sebagai tanggungjawab terhadap tugasnya. Sebagai Menkopolkam, dia menguasai betul data perkembangan ekonomi Indonesia. Sebagai kepala staf kepresidenan, di meja Luhut muara semua persoalan lintas sektor yang harus dihadapi pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Dalam susunan stafnya di kantor kepala staf kepresidenan, ada Darmawan Prasodjo, ekonom energi. Ada juga Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya Kepala Ekonom Danareksa. Di depan publik termasuk di sidang MKD, Luhut memuji Darmawan Prasodjo yang dalam rekaman disebut “Darmo”.

Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya dikenal sebagai ekonom kepercayaan Hatta Rajasa, mantan menteri koordinator ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hatta Rajasa adalah besan SBY, juga mantan calon wakil presiden pada pilpres 2014, berpasangan dengan Prabowo Subianto. Riza Chalid dikenal dekat dengan Hatta Rajasa.

Lagipula, Riza Chalid memang memiliki jejaring ke mana-mana. Salah satu yang pernah menjadi mitra bisnisnya, Johnyy G. Plate, kini menjadi anggota DPR dari Partai NasDem. Menurut laman Partai NasDem, Johnny yang masuk dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur ini pernah jadi Direktur Air Asia. Riza Chalid adalah mitra Tony Fernandez, pemilik Air Asia untuk bisnis mereka di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi pada tanggal 1 September 2015, Luhut menyampaikan presentasi dengan judul “Kondisi Ekonomi dan Stabilitas Polhukam”. “Semester kedua 2016, ekonomi akan membaik,” kata dia. Presentasinya bagus dan detil. Lengkap. Menunjukkan bahwa jendral yang sempat jadi pengusaha dan memimpin sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan ini, menguasai bidang ekonomi juga. Peduli. Jika ekonomi melemah, stabilitas politik terganggu.

Sesudah acara itu, Rappler mewawancarai Luhut secara khusus. Luhut juga membuka acara social good summit 2015 yang diadakan oleh Rappler dan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan (UNDP) akhir September.

Luhut dan Golkar di pusaran skandal #PapaMintaSaham

Luhut adalah sosok yang lengkap. Dia jenderal. Dia pebisnis sukses melalui PT Toba Sejahtera. Luhut pernah menjabat duta besar Republik Indonesia untuk Singapura, kemudian menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Abdurrachman Wahid.

Dalam konperensi pers dan di sidang MKD berkali-kali dia menekankan bahwa dirinya adalah tentara. Ini membuat anggota MKD yang begitu galak saat menanyai Menteri Energi dan Sumberdaya Minal Sudirman Said, bagai kehilangan nyali. Melemah.

Buat saya ini tidak mengherankan. Pengalaman politik dan pengaruh Luhut luas. Lintas partai politik. Lintas rezim penguasa. Banyak yang mengatakan, keputusan mengangkat Luhut sebagai kepala staf kepresidenan adalah karena Presiden Jokowi, yang sering dapat masalah dengan parpol pendukungnya di DPR, memerlukan sosok yang bisa menjembatani istana dengan DPR. Ini di luar fakta bahwa Luhut mendukung Jokowi sejak pilpres.

Luhut adalah mantan wakil ketua dewan pertimbangan Golkar sampai dia mengundurkan diri pada Mei 2014 untuk memimpin tim Bravo 5 yang menyukseskan Jokowi sebagai calon presiden. Luhut adalah sahabat Aburizal Bakrie, ketua umum partai Golkar.

Ini menjelaskan mengapa anggota MKD dari Partai Golkar, Kahar Muzakkir, Ridwan Bae dan Adies Mukkadir, tergopoh-gopoh datang ke konperensi pers Luhut di kantor Menko Polhukam kala dipanggil Luhut. Ridwan Bae memuji Luhut sebagai negarawan.

Menurut saya, kekuatan jejaring Luhut di kalangan parpol dan bisnis tak kalah dengan Muhamad Riza Chalid.

Dalam transkrip rekaman kasus #PapaMintaSaham Freeport, Rizal Chalid menunjukkan dominasi dalam percakapan yang terjadi antara dirinya, Maroef Sjamsoeddin dan Ketua DPR Setya Novanto.

Luhut mengakui kenal dekat dalam beberapa tahun terakhir dengan Rizal Chalid. Kedekatan dengan Setya Novanto? Jelas. Mereka pernah menjadi sosok penting di partai yang sama. Novanto kini wakil ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya, saat Luhut masih aktif di Partai Golkar, Novanto adalah bendahara. Orang dekat Aburizal Bakrie pula.

Dalam kasus skandal mencuatnya rekaman #PapaMintaSaham Freeport, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang namanya juga dicatut oleh Riza Chalid dalam rekaman itu, mendukung langkah Sudirman Said melaporkan pencatutan itu ke MKD. Jusuf Kalla adalah mantan ketua umum Partai Golkar. Secara politik, di Partai Golkar Jusuf Kalla berseberangan dengan Aburizal Bakrie. Pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar 2007, Jusuf Kalla ada di kubu Surya Paloh yang dikalahkan Aburizal Bakrie dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar.

“Keretakan” antara Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie berlanjut ketika dalam pemilihan presiden tahun 2009, Aburizal Bakrie memilih untuk lebih mendukung Susilo Bambang Yudhoyono ketimbang mendukung Jusuf Kalla yang dicalonkan Partai Golkar. Secara politik mereka berbeda, paling tidak sejak 2007. Tapi layaknya politisi sejati, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie bisa duduk bareng, makan malam atau makan siang seraya mengumbar senyum dan tawa. Jusuf Kalla selalu hadir dalam undangan yang dilayangkan Aburizal Bakrie, baik untuk acara pribadi maupun acara parpol.

Jadi, ketika skandal rekaman #PapaMintaSaham ini pecah, mudah melihatnya sebagai (salah satunya) sebuah pertarungan politik di antara kader Partai Golkar. Saya melihatnya demikian. Ini bukan teori konspirasi. Saya menyodorkan fakta-fakta ini untuk melihat kisruh #PapaMintaSaham dari sudut pandang lain. Luhut ada dalam pusaran itu.

Terseret nama? Yang jelas di sidang MKD Luhut mengaku tak pernah mendiskusikan soal saham Freeport, termasuk misalnya rencana divestasi, dengan Setya Novanto maupun Riza Chalid. Luhut mengakui pernah ditawari ketua direksi Freeport McMoran, James R.Moffett, untuk menjadi mitra bisnis Freeport Indonesia. Itu kejadian 2012.

“Saya masih pengusaha. Saya diundang dia untuk ketemuan. Dia minta saya gabung dengan Freeport, kemudian tidak jadi karena pemerintah Indonesia tidak setuju,” katanya.

Saat itu Presiden Republik Indonesia masih dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Jero Wacik.

Pada tahun itu, presiden direktur dijabat oleh Rozik B Soetjipto. Rozik duduk dalam Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia sejak tahun 2000. Ia masih menjabat menjadi presiden direktur hingga 2013.

Di mana posisi Jokowi melihat skandal #PapaMintaSaham?

Jokowi marah. Ada yang menilai bahwa terungkapnya rekaman #PapaMintaSaham ini membuat Jokowi mendapatkan tambahan informasi mengenai apa dan bagaimana orang-orang yang berhubungan secara politik dengan dirinya.

Setelah Jokowi marah, apa?

Jaksa Agung memanggil Dirut Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan meminta rekaman asli. Jaksa Agung Prasetyo sebelumnya adalah politisi Partai NasDem. Partai ini didirikan oleh Surya Paloh setelah dia gagal menjadi ketua umum Partai Golkar pada Rapimnas tahun 2007.

Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti mengaku kesulitan memanggil Riza Chalid untuk diperiksa MKD. “Ya kalau ada di sini (Indonesia) bisa kita panggil paksa. Tapi kalau sudah di luar negeri bagaimana kita maksanya?,” kata Badrodin, sebagaimana dikutip media.

Buntu?

Tapi, tunggu dulu. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno sudah menyiapkan dua BUMN, yaitu PT Aneka Tambang dan PT Inalum untuk membeli saham Freeport Indonesia jika divestasi jadi dilakukan. “Kalau harganya kemahalan ya tidak bisa,” kata Rini, yang dikenal dekat dengan Jokowi. Skenario sudah disiapkan. Menurut Luhut di depan sidang MKD, saat rekaman itu dilakukan, 8 Juni 2015, nilai saham yang harus diserahkan Freeport kepada Indonesia adalah US$ 1,7 miliar dolar atau setara dengan Rp 1,8 – 2,1 triliun. Ini untuk 20 persen saham yang harus didivestasi.

Boleh jadi, terbukanya rekaman ini menempatkan Jokowi pada posisi makin berkuasa terhadap masa depan kelanjutan operasional Freeport di Indonesia. Ibaratnya, Jim Bob harus menyembah kaki Jokowi kalau ingin permintaannya dipenuhi. Pendapat mayoritas demikian. Kalau ini benar, saya berharap Jokowi menggunakan momentum ini untuk reformasi kontrak Freeport dan membersihkan sektor pertambangan dari nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana yang terjadi selama ini.

Begitupun, saya memberi ruang meskipun sedikit, pada kemungkinan lain. Yang ada di pusaran kasus #PapaMintaSaham ini adalah mereka yang berjaringberkelindan hubungan politik. Di manapun, termasuk di Republik Indonesia, tak ada kekuatan politik tanpa dukungan kekuatan bisnis.

Jadi, sesudah Jokowi marah, lalu apa? Siapa yang menjadi sasaran kemarahan Luhut saat konferensi pers lalu?

Rapat setengah kamar memicu gonjang-ganjing

Dinamika di Golkar hanyalah salah satu aspek dari gonjang-ganjing saham Freeport. Urusan Freeport, sejak jaman Soeharto, selalu melibatkan kroni penguasa. Freeport adalah ikon investasi asing dari AS, termasuk yang pertama di era UU Penanaman Modal Asing Tahun 1967 Kontrak Karya generasi pertama Freeport Indonesia diteken di tahun yang sama.

Ratusan mungkin rapat setengah kamar dengan tokoh penguasa dan pengusaha yang harus dilakukan Jim Bob dan bos-bos Freeport untuk melanggengkan bisnisnya. Pertemuan yang berujung bocornya rekaman hanya salah satunya.

Hampir tidak pernah ada pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan AS, yang tidak menyinggung soal keberlangsungan kontak Freeport di Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi secara khusus menerima Jim Bob Moffett di kantornya, pada 6 Oktober 2015. Menteri Sudirman diajak serta. Ini pertemuan kedua antara Jim Bob dengan Jokowi. Pertemuan pertama berlangsung pada Mei 2015.

Pertemuan “setengah kamar” dengan presiden dan Jim Bob ini berujung surat tanggal 7 Oktober 2015 yang dikirimkan Menteri Sudirman kepada Ketua direksi Freeport McMoran, Jim Bob Moffett. Isi surat adalah kepastian kelanjutan operasional Freeport Indonesia sampai 2021.

Surat ini yang memicu kritik keras Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kepada sesama koleganya di kabinet, Sudirman Said. Anehnya, Rizal Ramli tak pernah mengecam langsung ke Presiden Jokowi yang notabene menerima tembusan surat itu dan tak pernah keberatan dengan isinya.

Rizal Ramli jelas kesal karena dirinya tak pernah dilapori Sudirman Said soal urusan Freeport. Saya pernah bertanya kepada Rizal Ramli mengapa dia tak protes ke Jokowi soal ini? Rizal Ramli tak menjawab langsung pertanyaan ini. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya juga diajak bicara dan dimintai pendapat oleh Presiden. Pertemuan setengah kamar?

Presiden berkali-kali meminta agar semua pihak termasuk menteri dan medianya tidak membut gaduh. Tapi, pertemuan setengah kamar yang dilakukannya termasuk dalam kaitan dengan Freeport, yang kemudian memicu kegaduhan sampai kini, dan dimanfaatkan oleh kegenitan politisi di Senayan yang melihat skandal #PapaMintaSaham sebagai forum unjuk sikap pro nasionalisasi Freeport.

Tak kurang dari Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa pada 2021 Freeport bisa diambilalih oleh Indonesia. Saat itu kontrak berakhir. Apakah pihak militer setuju sikap ini?

Hal lain, keberadaan Freeport di bumi Cendrawasih membuat AS, tak bisa menolak setiap operasi keamanan di sana. Soalnya salah satu yang diamankan militer Indonesia adalah aset perusahaan dari AS. Ikonnya.

Jadi, saya termasuk yang berpendapat, Jokowi akan mendukung keberadaan Freeport Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 Oktober 2015. Apakah akan diperpanjang kontrak atau tidak dan bagaimana bentuknya, bergantung kepada apakah Jokowi akan terpilih lagi pada pilpres 2019. Kemungkinan Freeport Indonesia akan mengganti bosnya karena sudah merekam pembicaraan, apapun alasannya. Orang mungkin malas bertemu sosok yang suka merekam pembicaraan orang lain. Apapun alasannya.

Nasib Sudirman Said dan Luhut Panjaitan akan bergantung kepada seberapa kuat Jokowi menganggap mereka berharga untuk pemerintahan dan persiapam 2019. Sidang MKD akan memutuskan nasib Novanto pada Rabu (16/12). Sumber di partai berlambang beringin mengatakan, sudah disiapkan skenario jika besok Novanto dinyatakan melanggar etika.

Jika itu terjadi, ini kedua kalinya bagi Novanto setelah pertemuan dengan Donald Trump di AS. Menurut saya, sebaiknya Partai Golkar tidak bersikeras mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR. Jatuhnya wibawa pimpinan Golkar sudah terasa dalam perolehan kursi kepala daerah di pilkada serentak yang berlangsung 9 Desember lalu. Hitungan sementara Golkar cuma meraih 49 kursi.

Jika Novanto diganti, maka penggantinya dari Partai Golkar juga. Sejak awal sudah ada kesepakatan pembagian kursi kekuasaan di Senayan. Kehidupan politik akan kembali berjalan. Jokowi akan bertukar-senyum dengan mereka yang mencatut namanya dalam kesempatan lain. Riza Chalid akan tiarap untuk sementara waktu. Sampai kita lupa. Tahu-tahu sudah masuk tahun pemilu.