#100HariJokowiJK #Hari25

Sejumlah proyek infrastruktur akan dibangun dari program pengalihan subsidi BBM senilai Rp 120 Triliun untuk 2015.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), senilai Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar.  Harga baru premium per 18 November pukul 00.00 wib adalah Rp 8.500, sedangkan harga solar Rp 7.500 per liter.  Harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter.

Presiden mengumumkan pada pukul 21.00 wib di Istana Merdeka.  Sejumlah menteri mendampingi.  Lima diantara menteri ekonomi, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Ekonomi Sumberdaya  Mineral Sudirman Said dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, satu jam sebelumnya bertemu dengan eksekutif media di kantor Menko Perekonomian.  Menteri-menteri ini menjelaskan rencana pengalihan subsidi BBM.

Secara cara komunikasi, pengumuman kenaikan BBM kali ini menuai pujian.  Presiden Jokowi menyampaikan keputusan pahit itu secara langsung.  “Yang tidak populer  biar saya yang mengumumkan,” demikian Jokowi, sebagaimana dikutip Menteri Sudirman Said.  “Padahal kami sudah siap mengumumkan,” ujar Menteri Sudirman.  Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, empat kali pengumuman kenaikan BBM dilakukan menteri, tiga diantaranya oleh Menteri ESDM, dan satu kali dilakukan Menteri Keuangan didampingi sejumlah menteri ekonomi.  SBY mengumumkan penurunan BBM, Januari 2009.  Tahun pemilu.

“Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, untuk pendidikan dan kesehatan.  Namun, anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” demikian Jokowi soal alasan kenaikan harga BBM kali ini.  Untuk rakyat kurang mampu, kata Jokowi, disiapkan perlindungan sosial, berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang dapat segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif. “Pasti akan bermunculan pendapat setuju dan tidak setuju.  Pemerintah menghargai semua masukan.  Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Jokowi..

Baca selengkapnya