PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di DPR, Selasa 16 Agustus lalu. Ini merupakan pidato rutin yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, selalu disampaikan sehari menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Setiap kali berpidato, para Kepala Negara menyampaikan hal yang hampir sama, mengenai apa yang sudah dilakukan, apa hambatannya, serta rencana ke depan.

Ini merupakan pidato kenegaraan 16 Agustus yang kedua bagi Presiden Jokowi. Pada pidato kenegaraan yang pertama, 16 Agustus 2015, Jokowi menyampaikan perlunya meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh. Paradigma pembangunan nasional diubah, dari konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Perlunya perbaikan regulasi dan birokrasi secara masif seiring dengan penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Tahun ini, ketika kemerdekaan Indonesia sudah berusia 71 tahun,  Indonesia belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial. Jokowi menyebut setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perbedaannya, kata Jokowi, saat ini Indonesia menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah era ketika semua negara saling terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia.

Jokowi merasa bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,92 persen. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.

Jokowi menyebut tahun 2016 sebagai ‘’Tahun Percepatan Pembangunan’. Di tahun percepatan ini, ia fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.

Pembangunan infrastruktur itu diniatkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun  mass rapid transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dan commuter line.

Pelabuhan, sebagai perwujudan program tol laut, dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat.

***

SEPULUH tahun lalu, di tanggal yang sama, dan tempat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan. Kalau pidato Presiden Jokowi panjangnya 20.648 karakter termasuk titik, koma, dan spasi, maka pidato Presiden SBY tiga kalinya, 60.000 karakter lebih.

Sebagai pemerhati bahasa, saya melihat penulisan naskah pidato Pak SBY lebih rapih ketimbang pidatonya Pak Jokowi. Di pidato Pak Jokowi, masih terdapat kesalahan penulisan. Misalnya, di mana, ditulis dimana; seharusnya ada spasi antar-kata, tapi di naskah pidatonya Pak Jokowi ada yang nyambung.

Pidato Pak SBY pada 2006 itu juga disampaikan pada tahun kedua kekuasaannya. Pak SBY naik jadi presiden pada 2004. Ia berduet dengan Pak Muhammad Jusuf Kalla, yang kini menjadi wakil presiden di era Jokowi.

Ada kemiripan antara pidato Pak SBY dan Pak Jokowi: bahwa perekonomian Indonesia kini nyambung dengan internasional. Gejolak di luar dengan sendirinya mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Salah satu yang dikhawatirkan Pak SBY ketika itu adalah harga minyak yang tinggi. Ketika itu, Indonesia memang menerapkan subsidi cukup besar terhadap energi, yaitu minyak, listrik, dan gas. Ketiganya saling bertaut. Harga minyak yang tinggi akan membuat subsidi pemerintah bagi premium, minyak tanah, minyak diesel, solar, ikut menggembung.

Harga minyak yang tinggi juga mendorong naiknya harga batu bara. Ujungnya, harga listrik ikut terdorong naik. Sebagaimana Anda ketahui, listrik kita sebagian besar dinyalakan dengan bahan bakar batu bara.

Soal subsidi bagi bahan bakar ini menjadi salah satu titik pembeda pandangan antara Pak SBY dan Pak JK, yang menghendaki subsidi bahan bakar dikurangi sebanyak mungkin. Pak SBY, dengan berbagai pertimbangannya, memilih mempertahankan subsidi yang cukup besar. Di era jabatannya yang kedua sebagai wakil presiden, Pak JK menemui partner yang lebih cocok di bidang pengelolaan energi. Jokowi memangkas hampir habis dana subsidi BBM, mengalihkannya ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Kini harga BBM nyaris tanpa subsidi sama sekali. Bahkan di sebagian SPBU, premium yang selama ini disubsidi, kini susah dicari. Pencari bensin diarahkan ke pompa dispenser Pertalite, atau Pertamax. Beruntunglah Pak JKW dan Pak JK, harga minyak mentah kini di kisaran US$ 45 per barel. Bila harga minyak sampai melangit, wowww, tidak terbayang, pasti harga di dalam negeri Indonesia juga ikut naik kencang.

Dalam pidatonya, Pak SBY banyak memaparkan program pembangunan Aceh, yang dua tahun sebelumnya terkena musibah tsunami. Ia juga memaparkan keberhasilannya menurunkan angka pengangguran. Ketika itu, banyak ekonom yang menilai Pak SBY memanipulasi angka kemiskinan.

Pada pidato kenegaraan Pak SBY, Megawati Soekarnoputri, presiden Indonesia sebelumnya, sekaligus bekas bos dan saingannya, tidak hadir. Saya kutipkan omongan Sukmawati Soekarnoputri ketika itu, ‘’Jangan harapkan Mbak Mega mau ketemu SBY. Dia masih belum mau ketemu.’’

Sebaliknya suami Bu Mega, Pak Taufik Kiemas, bercipika-cipiki dengan Pak SBY, di Gedung DPR. Mereka berpelukan ketika SBY meninggalkan Gedung DPR, seusai berpidato. Sehari kemudian, ketika Presiden SBY menggelar acara peringatan kemerdekaan RI di Istana, Megawati lebih suka mengadakan kegiatan serupa di kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta.

Tahun 2016 ini, Pak SBY ganti ‘’berhalangan’’. Ia tidak datang ke Gedung DPR, maupun ke Istana Negara. Ia lebih suka mengadakan peringatan kemerdekaan di tanah kelahirannya, Pacitan.

****

SEPULUH tahun sebelumnya, 16 Agustus 1996, Presiden Soeharto juga berpidato di depan anggota DPR. Pak Harto berkuasa dari 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pidato Pak Harto pada 1996 merupakan pidato kenegaraannya yang ke-29.

Pada 27 Juli 1996, atau hampir 1,5 bulan sebelum pidato kenegaraan itu, di Jakarta terjadi heboh. Terjadi bentrokan antara massa PDI pro-Megawati dengan massa PDI pro-Soerjadi, di Jalan Diponegoro, Jakarta. Ada dugaan, massa PDI pro-Soerjadi itu disusupi oleh tentara. Bentrokan meluas ke mana-mana.

Situasi politik Indonesia ketika itu memanas. Muncul demo di mana-mana, antara lain menuntut agar rakyat dibebaskan mendirikan partai politik. Ketika itu partai politik cuma ada tiga, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Khusus untuk Golkar, Pak Harto menyebutnya sebagai golongan kekaryaan, bukan partai politik.

Dari sekitar 50.000 karakter naskah pidatonya, sebanyak 15.500 karakter berisi pesan-pesan politik. Antara lain disampaikan, mengapa partai politik perlu diringkas menjadi dua saja, yakni PDI dan PPP, plus dibentuk Golkar. Kata Pak Harto, pembentukan tiga kelompok politik itu merupakan konsensus nasional dari para pemimpin partai politik. ‘’Kalau ada yang tidak sepakat terhadap tiga wadah politik yang ada, janganlah membuat wadah baru. Tetapi mari kita perbaiki wadah yang ada,’’ katanya ketika itu.

Terhadap kerusuhan akibat peristiwa 27 Juli, Presiden Soeharto menyatakan, huru-hara itu tidak ada kaitannya dengan politik. Mereka yang terlibat juga akan dimintai pertanggungjawabannya. ‘’Saya mengucapkan terima kasih kepada ABRI yang berhasil dengan cepat memadamkan kerusuhan itu,’’ katanya.

Dengan memberi apresiasi terhadap ABRI, Pak Soeharto secara halus mengeluarkan ancaman tersembunyi: jangan mendongkel kekuasaan saya, kalau tidak mau dilibas tentara.

Kerusuhan pada 27 Juli, katanya, memang menimbulkan guncangan. Tetapi hanya sesaat. Setelah itu situasi kembali aman, dan tenang. ‘’Roda-roda perekonomian sudah berputar normal, dan kepercayaan dunia internasional terhadap kita sudah pulih,’’ kata Pak Harto.

Sekitar setahun setelah pidato itu, Indonesia mulai dilanda krisis ekonomi, hingga puncaknya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur. Itulah yang kemudian menjadi pemicu tumbangnya Pak Harto dari kekuasaan, setelah 32 tahun berkuasa.

Pada 1996 itu, SBY adalah jenderal bintang dua. Ia Panglima Kodam Sriwijaya, berkedudukan di Palembang. Adapun Joko Widodo, ketika itu masih 35 tahun, dan masih jadi orang biasa di Solo. Ia belum jadi walikota, ataupun politisi PDI Perjuangan.

Pak SBY dan Pak Jokowi terbukti moncer kariernya, meluncur bak roket, hingga bisa menggapai puncak kekuasaan eksekutif di Indonesia. Selamat untuk Pak SBY dan Pak Jokowi. Menjadi presiden adalah posisi yang diperebutkan dengan teramat susah oleh Pak Prabowo, Pak JK, Pak Wiranto, Pak Sutiyoso, Pak Sri Bintang Pamungkas, dan puluhan orang lain, dan dipertahankan dengan segala cara oleh Pak Harto selama 32 tahun.