DEMAM Media Digital bakal menjadi tema bahasan Bali Media Forum ke-3, yang akan digelar 8-10 Desember 2011.  Bali Media Forum (BMF), adalah sebuah kegiatan temu wartawan dan pemerhati media dari 20an negara, terutama Asia dan Eropa.  Meski dikelola secara berbeda, tetapi BMF ibarat lanjutan dari Global Intermedia Dialogue (GIMD) yang sempat dilakukan tiga kali, pada tahun 2006, 2007 dan 2008, dengan fasilitasi pendanaan oleh Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri masing-masing.

BMF diadakan terkait dengan Bali Democracy Forum yang digelar di Bali setiap tahun pada saat yang sama. Idenya menonjolkan peran kunci media yang bebas dan mempromosikan kemajemukan dalam membangun dan memperkuat demokrasi, sekaligus mendorong akuntabilitas media menjadi institusi yang dapat dipercayai publik (trustworthy).

Ide BMF awalnya digodok Global Forum for Media Development (GFMD) dan International Federation Journalist (IFJ) bekerjasama dengan Dewan Pers Indonesia.  Kegiatan ini mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Norwegia.

Tahun ini tema yang dibahas adalah “Being Heard: The Role of Ethical Journalism and Media Support in Enhancing Democratic Participation in a Changing Information Environment”.  Ini disesuaikan dengan agenda  Bali Democracy Forum yang mengusung tema “Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices”.

Latar-belakangnya jelas era media digital yang mendemokratisasi produksi media.  Warga menjadi bagian penting sebagai produsen konten, termasuk konten media. Di Asia, terutama Indonesia, ekspansinya luar biasa.  “Information is a result of a wider, more diffuse and sometimes more exciting online conversation between journalists, bloggers, policymakers, readers and viewers,” demikian background note yang disiapkan panitia 3rd Bali Media Forum. Mengenai Bali Democracy Forum dapat dibaca di: http://www.kemlu.go.id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=11&l=id.

Media sosial telah berkembang menjadi sarana untuk mempromosikan debat demokrasi.  Beragam jejaring sosial yang ada menyajikan medium untuk mengakses dan menyebarkan berita dan opini, menantang hirarki informasi yang selama ini bersifat top-down. Kecanggihan dalam hal kecepatan penyebaran berita dan banyaknya informasi yang tersedia di dunia maya, pada saat bersamaan menantang pelaku media untuk menjaga kualitas jurnalisme dan informasi publik.

Media sosial yang sebagian besarnya mengekspresikan ekspresi individu, rentan digunakan untuk menyebarluaskan gosip dan  informasi bohong. Di berbagai negara, situs dan layanan  berita via telepon pintar dari “traditional media” tetap menjadi andalan akurasi berita dan sumber informasi terpercaya.

Dalam situasi jutaan informasi berupa “berita” berseliweran di dunia maya, maka tantangan bagi wartawan, editor, organisasi pendukung media, dan dewan pers di berbagai negara dalam mempromosikan standar yang tinggi atas nilai-nilai jurnalisme, adalah bagaimana berhubungan (bahkan berkolaborasi) dengan para “pemain baru” di bidang media, yakni pewarta warga (citizen journalist)?

Bagaimana menggunakan jutaan informasi yang beredar di dunia maya justru untuk menghasilkan “better journalism”? Dan paling penting bagaimana memanfaatkan kian banyaknya sumber dan bentuk media baru sebagai sarana meningkatkan kualitas debat demokrasi dan memastikan bahwa suara warga didengar, dan warga dapat turut serta dalam mengontrol jalannya pemerintahan.  Hal-hal inilah yang akan menjadi bahasan dalam 3rd Bali Media Forum.

Sekedar mengingatkan, 3rd BMF diselenggarakan atas sukses dari pertemuan pertama dan kedua. Kedua pertemuan itu menghasilkan kesepakatan atas prinsip-prinsip kunci bagi Ethical Journalism and self-regulations, yang intinya adalah:

#bahwa membangun demokrasi dan menciptakan kondisi bagi kepentingan sosial dan ekonomi memerlukan suatu peraturan hukum, sebuah komunitas penduduk yang secara penuh mendapatkan informasi dan sistem pemerintahan yang nyaman yang dapat dipercaya publik;

#bahwa menciptakan suatu lingkungan untuk meyakinkan media yang bebas dan wartawan yang independen tanpa adanya suatu tekanan hukum atau politik, harus menjadi prioritas semua pemerintahan yang menjalankan demokrasi;

#bahwa pemerintah harus mendukung bentuk media yang transparan, profesional dan independen yang bertanggung jawab terhadap:
•    advokasi dan kampanye untuk kebebasan pers dan pemerintahan yang baik,
•    kontribusi terhadap pendidikan dalam masyarakat melalui peran media yang bebas dalam demokrasi,

•    menjembatani masalah yang muncul antara media dan para pemakai

      jasanya.
•     mempromosikan akses untuk informasi publik dan teknologi informasi yang

      dapat memastikan partisipasi penuh masyarakat dalam masyarakat yang

      demokratis.

Selengkapnya dapat dibaca di: http://dewanpers.or.id/kebijakan/pernyataan/126-deklarasi-bali-media-froum-kedua-2010

3rd BMF akan diikuti oleh dewan pers dari sejumlah negara peserta, wakil media dan ahli dari ASEAN dan Asia Pasifik, juga pembicara internasional dari Norwegia dan GFMD.

Hasil dari BMF akan dipublikasikan secara luas melalui situs Global Forum for Media Development (GFMD) dan diharapkan menjadi masukan bagi wartawan dan pemangku kepentingan di bidang media, termasuk publik.

Indonesia punya banyak contoh nyata peran media baru dalam perubahan sosial.  Bagaimana dengan perubahan politik? ##