Dari tantangan sektor penerimaan dalam APBN-P 2015, warisan mertua calon dirjen pajak hingga pengenaan pajak online. Tiap hari ditjen pajak kudu setor Rp 3,5 triliun. Sanggupkah?

 

“Alhamdulillah, sejauh ini pembahasan APBN-P lancar. Saya berterima kasih karena fraksi-fraksi di DPR full support. Kami diskusinya enak,” kata Menteri Keuangan Prof. Bambang Brodjonegoro. Minggu sore (1/2), saya mengundang Prof Bambang dan istrinya untuk bersantai di Read & Eat, salah satu kedai di lantai atas Pasar Santa, Jakarta Selatan.  Kedai ini menyediakan jamu dan minuman herbal yang dikemas segar.  Pasar ini menjadi tempat kumpul yang sedang nge-hit di Jakarta, dan menjadi rumah bagi ratusan anak muda kreatif yang memulai bisnis, termasuk kuliner. Makanan di sana enak-enak, dan saat akhir pekan selalu penuh pengunjung. Anda bisa menemukan ragam benda unik, piringan hitam antik juga toko benda kuno.

Pasar Santa adalah pasar yang cukup lengkap, termasuk area pasar tradisional yang terletak di bagian lantai dasar.

Sehari sebelumnya saya meminta waktu untuk wawancara soal kontroversi harta direktur jendral pajak dan APBN-P 2015. Menkeu Bambang bersedia memberikan waktu. Mengisi hari libur sesudah bekerja keras memelototi angka-angka yang bakal menentukan jalannya ekonomi negeri setahun ini tentu melelahkan. Jadi, meski harus siap menerima serbuan pertanyaan, Prof Bambang antusias untuk #ngobroldipasar, di Pasar Santa. Supaya beda dan santai.

Menteri Bambang hanya ditemani istrinya, tanpa pengawalan apalagi mengajak ajudan.  Dia mengenakan baju kaus tanpa lengan.  Sangat kasual.  Begitu juga Bu Bambang.

Saya juga mengundang beberapa teman jurnalis termasuk pemimpin redaksi Majalah Swa, Kemal Effendi Gani, untuk ikut diskusi. Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin, yang menjadi pengunjung tetap di Pasar Santa ikut bergabung menikmati beragam menu andalan dari berbagai gerai yang ada, termasuk #ngopidipasar. Prof. Bambang dan istri memesan cappucino dari Warung Kopi Gayo Bies, mencicipi beragam makanan mulai dari mie ayam Mie Chino, Es Krim Sepotong Kue, Cendol Duren, Tortila isi Rendang Kualisi, Burrito dari Papricano sampai Nasi Claypot. Itu baru sebagian kecil dari gerai yang ada. Makan enak membuat diskusi makin gurih, lancar, meskipun agak keringatan. Namanya juga di pasar.

Berhari-hari saya mengikuti pemberitaan media, kegiatan Menteri Keuangan , yang nama lengkapnya Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, membahas APBN-P 2015. Gurubesar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu memimpin tim ekonomi Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berembuk dengan Komisi XI DPR RI untuk mencari kesepakatan bujet negara setahun ini. Rapat yang juga melibatkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Energi Sumberdaya Mineral Sudirman Said itu dilakukan berjam-jam sampai malam hari.

Angka-angka asumsi makro disepakati dalam rapat kerja antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Komisi XI DPR. Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini direvisi dari perkiraan 5,8 persen menjadi 5,7 persen.  Alasan yang mendasari pemangkasan asumsi pertumbuhan adalah kondisi global.

“Dampak dari quantitative easing Eropa dan Jepang tak berpengaruh banyak (terhadap ekonomi Indonesia),” ujar Menteri Bambang. Menurut dia pengaruh quantitative easing atau stimulus moneter yang diberikan oleh bank sentral Eropa itu akan dirasakan setidaknyatidak setahun setelah diimplementasikan.

“Menurut pengalaman yang terjadi di AS sebelumnya, dampak stimulus baru akan dirasakan oleh ekonomi Indonesia dua tahun kemudian,” ujar Bambang. Apalagi, kucuran stimulus Eropa tidak sebesar yang digelontorkan The Fed, bank sentral AS.
Dalam hitungan pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari dampak stimulus bank sentral Eropa bagi perekonomian nasional , angkanya sekitar 0,2%. Kontribusi pertumbuhan ekonomi dari pembangunan infrastruktur diprediksi mencapai 0,5%. Tapi, pemerintah harus memperhitungkan kondisi global dan domestik yang penuh ketidakpastian. Ini yang membuat asumsi pertumbuhan diturunkan.

Di DPR, Bambang menjelaskan, tahun lalu pemerintah masih mempertimbangkan tinjauan ekonomi dunia dari Dana Moneter Internasional (IMF). Lembaga multilateral itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2015 mencapai 4%. IMF mengkoreksi menjadi 3,8% pada akhir tahun, pemerintah ketika itu masih optimistis pertumbuhan nasional bisa 5,8%. Belum lama ini IMF kembali menurunkan perkiraan pertumbuhan dunia menjadi 3,5%.  “Makanya kita juga harus sesuaikan,” kata Bambang.

 

Fadel: Jangan cuma mikir proyek, proyek, proyek

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhamad, asumsi makro lain yang berubah adalah kurs rupiah yang dipatok lebih rendah dari Rp12.200 per dolar AS yang diusulkan pemerintah, menjadi Rp12.500 per dolar AS. Sedangkan, inflasi ditetapkan 5%, dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara untuk 3 bulan tetap 6,2%.

Komisi XI juga menambah target pembangunan dalam APBN-P untuk pertama kalinya, yaitu tingkat pengangguran 5,6%, tingkat kemiskinan 10,3%, gini ratio 0,40%, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 69,4% dengan metode perhitungan baru. “Komisi XI minta pemerintah dalam memanfaatkan ruang fiskal yang besar diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan penurunan rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan gap struktural dan regional, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha,” tambah Fadel. Gini ratio menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi kekayaan di penduduk sebuah negara. Makin tinggi angkanya, makin timpang.

Senin malam (2/2) saat saya telpon, Fadel yang politisi Partai Golkar mengatakan, pihaknya sengaja memberikan target tambahan agar angka-angka yang disodorkan pemerintah dalam revisi bujet 2015 tidak sekedar mementingkan pembangunan fisik infrastruktur. “Jangan cuma memikirkan proyek, proyek, proyek. Orang miskin masih banyak,” kata Fadel.

Dia menambahkan bahwa Komisi XI ingin pemerintah memanfaatkan ruang fiskal dan memberi perhatian khusus untuk pengusaha menengah dan besar dalam industri. Komisi XI juga meminta tambahan alokasi Rp5 triliun untuk kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ini merupakan tambahan dari alokasi pemerintah dalam RAPBNP sebesar Rp4 triliun.

Pemerintah, kata Bambang, mengalokasikan Rp 4 triliun untuk pengembangan UMKM. Duit sebesar itu digunakan untuk jasa penjaminan Kredit Usaha Rakyat Rp 2 triliun, Rp 1 triliun untuk Lembaga Pengembangan Dana Bergulir, dan Rp 1 triliun untuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Yang alot adalah pembahasan soal penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah melalui Menkeu Bambang dan Menteri BUMN Rini Soemarno mengajukan PMN Rp74,9 triliun. Khusus untuk BUMN mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp48,006 triliun. Duit PMN sebesar Rp18,3 triliun untuk PT Sarana Multi Infrastruktur dan sekitar Rp1,5 triliun untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Keduanya bernaung di bawah Kementerian Keuangan.

Pemerintahan Jokowi memang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai primadona pembangunan ekonomi.

“Peningkatannya besar, dari sebelumnya. Duit sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk program kemiskinan. Alasan pemerintah bahwa BUMN perlu disuntik PMN untuk ekspansi juga belum bisa kami terima,” ujar Fadel, ketika saya tanyai.

 

Kekayaan calon dirjen pajak warisan mertua

Yang juga naik adalah besaran target pajak untuk penerimaan negara sebesar Rp 1.484,6 triliun. Penerimaan senilai Rp 1.244,7 triliun akan digenjot dari sektor non migas, sementara dari Pajak Penghasilan migas ditargetkan Rp 50,9 triliun. Penerimaan bea cukai ditargetkan Rp 188,9 trililun. Dibanding APBN 2015 target pada APBN-P ini melonjak Rp 104,6 triliun. Sebelumnya target penerimaan pajak adalah Rp 1.380 triliun.

Artinya, dalam sehari, direktorat jendral pajak harus menyetor sekitar Rp 3,5 triliun ke kas negara.

“Harus bisa. Tidak ada alasan untuk tidak bisa. Banyak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi yang katanya kerja, kerja, kerja ini,” ujar Fadel. Menurut Fadel, pihaknya optimistis ditjen pajak di bawah pengawasan Menkeu Bambang bisa memenuhi target ini. “Bambang orangnya menurut saya oke. Kami rapat sampai malam dengan Agus Marto (gubernur Bank Indonesia, pen), diskusinya compatible, nyambung,” ujar Fadel.

Padahal, diakui Bambang, penerimaan migas terancam menurun karena harga minyak dunia yang cenderung turun. Dalam APBN-P yang akan dibahas lanjutan, sementara disepakati asumsi harga minyak US$ 60 dolar per tong (barel). Sampai hari ini harga masih di bawah US$ 50 dolar. Target penerimaan migas dipatok antara Rp 44-50 triliun. Untuk migas, sumbernya dari pajak dan bagi hasil.

Tugas berat ini dipercayakan sosok Sigit Priadi Pramudito, yang sudah disetujui Presiden Jokowi untuk menjabat dirjen pajak. Ketika namanya diumumkan, muncul kontroversi atas data kekayaan Sigit, lulusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi per 31 Desember 2011, Sigit melaporkan jumlah kekayaaan yang dimilikinya senilai Rp 22,38 miliar.

Harta itu dicatatkan saat Sigit menjabat Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, jabatannya saat ini. Termasuk diantara harta Sigit adalah 14 aset berbentuk bangunan dan tanah di Jakarta, Bandung dan Bogor senilai Rp 21,17 miliar.

Jumlah itu naik signifikan ketimbang saat Sigit melaporkan hartanya pada 31 Desember 2009. Saat itu Sigit menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dengan catatan harta kekayaan sebanyak Rp 13,88 miliar. Artinya, harta Sigit menggelembung lebih dari 61 persen dalam dua tahun.

“Kami sudah cek seksama. Kebanyakan tanah milik Sigit adalah warisan dari mertua. Model jaman dulu kan suka memberikan warisan tanah” ujar Menkeu Bambang, sambil menyeruput kopi di Pasar Santa.

Bambang mengatakan, Sigit sudah diseleksi sangat ketat. Melibatkan tes wawancara, tes kesehatan, penelitian kekayaan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantarasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dan Badan Intelijen Negara. Selama proses penilaian tim rahasia mengikuti gerak-gerik Sigit, ke manapun dia pergi.

Pemilihan Dirjen Pajak harus melibatkan lembaga lain, tidak hanya hak prerogatif Menkeu. “Prosesnya panjang. Dulu menteri keuangan punya hak prerogatif, kalau dia iya, ya dipilih. Kalau sekarang enggak, karena pakai seleksi panjang. Bambang menuturkan, dari 28 nama tersaring 11, kemudian jadi 7. “Saya ajukan ke presiden 4 nama. Dari 4 nama itu, presiden memilih satu nama, yaitu Sigit,” kata Menkeu Bambang.

Bambang optimistis Sigit mampu mengemban tugas berat. Pengalamannya banyak termasuk mengelola wajib pajak besar. Sigit juga dianggap diterima baik di kalangan anak buah di ditjen pajak. “Aspek kepemimpinan penting, karena dia memimpin 32.000 karyawan pajak. Dalam waktu dekat akan bertambah sekitar 4.000 karyawan,” ujar ahli ekonomi perencanaan kota ini.

Sigit juga berasal dari lingkungan dalam Kemenkeu dan mumpuni dalam seluk beluk perpajakan. “Saya kan pernah ngomong, Dirjen Pajak berikutnya dari dalam. Saya minta mereka membuktikan bahwa orang dari dalam juga lebih bagus,” ujar Bambang.

 

Pajak-pajak yang bakal digenjot

 

Kontroversi harta calon dirjen pajak dan tentu target pajak yang gede, membuat Menkeu Bambang berpikir untuk intensif menjaring pengenaan pajak harta warisan . Ini dimunculkan seiring banyaknya para pejabat yang memiliki harta kekayaan yang diakui sebagai hasil warisan

 

“Kita pikirkan agar tidak mudah begitu saja menghibahkan. Setiap generasi berupaya buat diri sendiri.” Potensi pajak dari harta warisan cukup besar. “ Di Jepang telah lama memberlakukan pajak warisan sehingga mendorong penerimaan negara. Apalagi harga tanah selalu naik tinggi setiap tahun,” ujar Bambang.

Setiap tahun, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) harganya naik. “Pajak warisan ini bagus karena mengurangi kesenjangan, mengurangi kemiskinan. Orang miskin harus dipercepat perbaikannya, orang kaya jangan dihalang-halangi,” tutur Bambang.

Pertanyaan soal rencana pengenaan pajak bisnis berbasis internet, atau dikenal dengan pajak online, juga dijawab oleh Menkeu Bambang.

Menurut dia, pebisnis e-commerce dan bisnis over the top (OTT) seperti Facebook, Youtube, Google harus membentuk badan usaha di Indonesia. “Kalau transaksi di sini bayar pajak ke pemerintah Indonesia, contohnya kalau kita menonton konten di Youtube, kan banyak iklan dari Indonesia yang muncul sebelum dan saat tayangan. Itu enggak bayar pajak ke kita. Padahal teman-teman yang berbisnis online, termasuk media, kan harus bayar pajak,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan siapapun yang akan pasang iklan di Youtube dan bisnis berbasis internet lainnya akan kena pajak 10 persen. Aturan mainnya tengah digodok Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Dia mengatakan Kemkominfo akan buat regulasinya. Sejauh ini belum ada aturan pengenaan pajak atas transaksi online.

Berkunjung ke Pasar Santa dan melihat animo pengunjung yang besar, Menteri Bambang mengingatkan para pedagang mengenai pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bambang mengimbau para pedagang yang beromzet diatas Rp 300 juta untuk tidak lupa membayar pajak.

”Di sini banyak pemilik layani langsung, biaya awal sewa Rp 3 juta sebulan, pengusaha di (pasar) Santa kalau omzetnya di atas Rp 300 juta (per bulan) akan kena pajak,” ungkap Bambang.

Bambang menambahkan, para pedagang di Pasar Santa sebagian besar masuk kedalam golongan masyarakat kelas menengah, yang mana pertumbuhan kelas menengah ini sangat cepat di beberapa kota besar di Indonesia.

”Kehadiran usaha-usaha kecil dan menengah baru itu tentu akan menjadi sumber pendapatan pajak baru bagi negara,” jelas Bambang.

Saya menjelaskan kepada menkeu bahwa tidak semua kios di Pasar Santa sudah berjalan lancar bisnisnya. Banyak yang baru buka dan belajar menjadi wirausaha. Keberlangsungan bisnis juga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang menyewa, bukan memiliki kios. Soalnya, kepastian hukum dan harga yang terjangkau untuk tahun kedua dan berikutnya masih tanda-tanya. Harga sewa yang relatif murah itu hanya dinikmati penyewa yang kelompok awal. Ketika Pasar (Gaul) Santa berkembang, harga beli maupun sewa kios membumbung tinggi.

Pemerintah mestinya memberikan solusi bagi mereka yang menginisiasi ekonomi kreatif seperti anak-anak muda di Pasar Santa.

Menurut data, pada tahun 2014, pendapatan negara dari pajak UMKM mencapai Rp 2 triliun. Besaran ini masih jauh jika dilihat dari potensi pajak yang bisa digali dari sektor UMKM senilai Rp 30 triliun.

Ada sejumlah isu lain yang dibahas bersama Menkeu Bambang saat diskusi ringan di pasar. Menkeu juga membahas tarik-ulur soal ijin ekspor mineral mentah untuk Freeport Indonesia, yang tengah jadi polemik. Anda bisa membacanya dalam tulisan sebelum ini, di blog ini.

Menkeu Bambang juga ditanyai soal kontroversi PMN dan usulan yang muncul dalam raker di DPR untuk memilih opsi merger bank pelat merah ketimbang PMN. Misalnya, Bank Mandiri merger dengan  Bank BNI jika alasannya adalah untuk meningkatkan kemampuan bersaing di tingkat pasar regional ASEAN. Sambil bercanda, di depan dirut Bank Mandiri Budi G. Sadikin, dia berujar,” ya itu opsi juga. Meskipun masih wacana. Belum bisa menyaingi DBS Bank, milik Singapura. Tapi lumayan jadi lebih kuat kalau gabung ya.”  Hari ini saya membaca penolakan dirut Bank BNI Gatot Suwondo dengan alasan tidak mudah proses merger itu, apalagi untuk perusahaan publik.  Ribet lah.  Tetapi, dukungan muncul dari Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil.

“Holdingisasi”, atau penggabungan BUMN, misalnya untuk bank maupun perkebunan dibahas juga. Misalnya, “ PT Perkebunan Nusantara yang jumlahnya 11, masih kalah dibanding bisnis perkebunan swasta seperti Sinar Mas. Saya sudah bilang ke Bu Rini (menteri BUMN), silahkan mengusulkan PMN tapi jangan langsung banyak. Seketika. BUMN butuh perbaikan manajemen juga.

Tak terasa hampir dua jam kami diskusi sambil mengudap makanan dari gerai yang ada di Pasar Santa. “Makanannya enak-enak. Kebetulan saya suka makan juga,” ujar Menkeu Bambang sambil tertawa berderai. Di sela-sela ngobrol santai dia sempat melayani permintaan foto bersama dari pedagang dan pengunjung pasar. Hari Minggu yang produktif, bagi Prof. Bambang. ###