Swasembada daging sapi perlu memperhitungkan kondisi riel pasokan. Jumlah sapi yang ada, tidak mencerminkan pasokan sapi siap potong. Sapi instrument investasi bagi peternak.

Daging sapi menghilang dari pasar di area DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Pedagang enggan jualan karena harganya mahal. So what?

Kurangi konsumsi makan daging sapi. Makan ikan. Makan ayam. Makan tahu dan tempe. Semua yang diusulkan sebagai pengganti daging sapi itu dianggap lebih sehat bagi manusia.

Mendengar komentar-komentar itu ibarat mendengarkan siaran ulang sebuah radio. Atau re-run program drama televisi. Agak gagal paham. Hampir setiap tahun, pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan harga daging sapi, yang merupakan bentukan dari kondisi permintaan dan pasokan. Ini rutinitas sekitar bulan Ramadan, Idul Fitri lanjut ke Idul Adha. Pengecualian terjadi tahun 2014, ketika pemerintah sukses menjaga stabilitas harga barang pokok saat Ramadan dan Idul Fitri. Kuncinya antisipasi dan pendataan.

Gagal paham masih berlanjut ketika muncul ide,” saatnya kita kampanye makan ikan,” untuk solusi naiknya harga daging sapi. Selain tidak kreatif, karena sudah dilakukan sejak era Presiden Soeharto, kampanye-kampanye seperti ini adalah respon sesaat dan berorientasi proyek. Harga daging turun, selesai juga proyek kampanye makan ikan itu. Kalau kampanye makan tahu dan tempe menurut saya sih tidak perlu. Sudah menjadi bagian dari menu sehari-hari dari berbagai kalangan.

Bagi kelas menengah seperti saya, makan ikan sudah jadi pilihan, dengan alasan kesehatan. Apalagi usia sudah jelang separuh baya. Kurangi makan daging dan makanan berlemak lainnya sudah jadi inisiatif pribadi. Ini juga yang dilakukan teman-teman yang saya kenal. Belum tentu makan daging sapi sekali dalam seminggu. Konsumsi daging ayam pun dikurangi.

Bagi kelas rakyat? Karena harga daging sapi dari sono-nya sudah mahal, maka yang mereka konsumsi adalah daging tetelan dan jeroan, mulai dari babat, hati, paru sampai usus. Ini bahan-bahan campuran untuk makanan rakyat termasuk jualan pedagang kaki lima, seperti pedagang nasi goreng, pedagang baso, dan pedagang soto. Di negara maju dan negara asal impor, seperti di Australia, bahan-bahan itu dibuang. Jadi makanan hewan.”Kalau kita impor untuk dimakan manusia, di mana martabat bangsa?,” kata Mendag Rachmat di istana negara Februari 2015 saat membahas impor pakaian bekas.

Keseriusan pemerintah membendung impor produk jeroan dan daging olahan termasuk sosis ditunjukkan dengan mengenakan tarif bea masuk sebesar 30 persen dalam peraturan menteri keuangan yang diterbitkan 23 Juli 2015.

Bagaimana dengan data konsumsi daging sapi?

Indonesia ternyata konsumsi daging sapinya tergolong rendah. Ketika mengundang diskusi Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Januari 2014, saya dan teman-teman di ANTV dan viva.co.id mendapatkan data, bahwa konsumsi daging sapi per kapita di Indonesia adalah 2,5 kilogram per tahun. Malaysia mencatatkan angka 15 kilogram/kapita per tahun. “Padahal, daging sapi adalah sumber protein bagi manusia. Apalagi bagi usia anak-anak,” kata Gita Wirjawan.

“Argentina itu konsumsi dagingnya 55 kilogram, Brasil 40 kilogram, dan Jerman 40-45 kilogram, Singapura-Malaysia sebanyak 15 kg. Kita masih 2,5 kg. Ini penting, karena protein, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Gita Wirjawan saat itu (13/01/2014).

Setiap tahun, kebutuhan akan daging sapi pasti meningkat. Selain kenaikan jumlah penduduk, kebutuhan akan protein hewani juga naik. Pemerintah juga berkepentingan agar konsumsi daging sapi per kapita meningkat. Asosiasi pedagang sapi dan feedlot (Apfindo) pernah menghitung kebutuhan tahun 2015 adalah 640 ribu ton daging sapi atau naik 8,5 persen dibanding 2014. Konsumsi daging sapi per kapita ditargetkan 2,56 kilogram per tahun. Itupun masih kalah jauh dengan Malaysia dan Singapura.

Untuk kejar kebutuhan itu maka ketersediaan sapi di dalam negeri harus dinaikkan dari 3,1 juta ekor menjadi 3,4 juta ekor. Peternakan nasional baru bisa menyediakan 2,3 juta ekor. Itu angka ketersediaan, bukan berarti semua siap dipotong ketika diperlukan. Impor sapi selama ini 40 persen dalam bentuk daging beku yang biasanya untuk keperluan hotel dan restoran, sementara dala, bentuuk sapi hidyup 60 persen, untuk memenuhi daging segar bagi masyarakat.

Jadi, sudah konsumsi daging sapi tergolong rendah, masih alami masalah harga yang cenderung naik di bulan tertentu. Tiga hari ini malah menghilang dari pasar. Semakin meyakinkan saya bahwa komentar-komentar beralih ke ikan, tempe, tahu dan semacamnya itu pertanda kehabisan ide saja. Mungkin juga bosan, karena isu ini berulang.

Menurut pedagang, aksi mogok berlangsung empat hari mulai Minggu (9/8) sampai Rabu (12/8). Pedagang kesal karena pemerintah mengerem keran impor daging sapi, sehingga di pasar terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Kondisi ini sudah berlangsung sejak Lebaran. “Nggak jualan Bu. Saya belinya Rp 120.000 per kilogram, berapa saya harus jual? Pelanggan protes,” kata Uda penjual daging langganan saya. Si Uda berjualan di pasar Jatiwaringin.

Saya pernah menulis, bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli di pasar tradisional begitu dekat, sehingga penjual segan menaikkan harga. Si Uda mengkonfirmasi mogok jualan, yang bisa berlanjut jika pemerintah tidak berikan solusi.

Bagaimana reaksi pemerintah?

Dalam wawancara dengan tvOne, Senin (10/8), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku heran dengan kenaikan harga daging sapi. Menurut hitungannya sejak Januari, dan mengecek di lapangan dua pekan lalu, persediaan cukup untuk empat bulan. Ketua tim sukses Jokowi-JK untuk wilayah Indonesia Timur ini juga mengaku sudah bertemu pengusaha yang mengatakan bahwa stok daging sapi cukup untuk tiga bulan. Mengapa naik?

Pertanyaan ini rupanya menggayuti pihak pemerintah. “Pasti ada sebab lain,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel via telepon. Mendag membenarkan dugaan ada pedagang yang menahan stok barang. Senin malam (10/8) usai mengikuti rapat terbatas bidang ekonomi, Rachmat Gobel mengatakan pemerintah akan meminta feedlot, atau perusahaan penggemuk sapi, untuk mengeluarkan stoknya ke pasaran.

Amran pun menjelaskan ke pedagang bahwa pemerintah tidak menyetop impor, tapi mengendalikan. Kebijakan itu dilakukan agar petani atau produsen dan juga konsumen dapat menikmati harga daging dengan baik.

Kemendag telah menerbitkan impor sapi bakalan sebanyak 50 ribu ekor untuk kuartal II 2015. Importirnya adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebenarnya setelah mengecek di lapangan, sumber di kemendag mengatakan, pihaknya usul impor sedikitnya 230 ribu ekor sapi bakalan untuk meredam kenaikan harga jelang Idul Adha. Toh importirnya via Bulog yang notabene lembaga milik negara. Pihak kementan menyatakan 50 ribu cukup.

Data Asosiasi Produsen Daging Sapi menunjukkan bahwa tahun 2014 impor sapi bakalan ke perusahaan penggemukan sapi tercatat 750 ribu ekor. Tahun 2015, hingga triwulan III, kementan hanya mengijinkan impor 350 ribu ekor sapi bakalan, atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 400 ribu ekor.

Sebagaimana dikutip laman Kompas, seminggu menjelang Lebaran ini, Mentan Amran Sulaiman memutuskan tidak menambah impor sapi dan akan mengandalkan pasokan sapi lokal. Kebutuhan sapi potong untuk memenuhi konsumsi daging sapi sebanyak 3,4 juta ekor atau rata-rata 290 ribu ekor per bulan. Pasokan sapi dari perusahaan penggemukan sekitar 15-20 persen.

Pernyataan Mentan Amran direspon pasar dengan kenaikan harga, dan dilanjutkan mogok berjualan. Harga mahal kog justru mogok? Biasanya pedagang di pasar mengandalkan volume dan margin. Kalau harga tinggi, ya otomatis pembeli berkurang. Margin juga menipis karena harga ke konsumen ada batas psikologisnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Yani Motik, mengatakan bahwa niat pemerintah mendorong industri peternakan dalam negeri sah saja. “Tapi ingat, mau ekonomi berdikari, tetapi kita belum siap. Akibatnya rakyat jadi susah,” kata Yani Motik. Pihak kamar dagang Indonesia (Kadin) menganggap, kisruh menghilangnya daging sapi di beberapa lokasi akibat gagalnya pemerintah menghitung kebutuhan dan pasokan. “Intinya supply demand. Padahal pihak kementan sudah diberitahu bahwa pasokan dalam negeri tidak cukup,” ujar Suryo Bambang Sulisto, ketua umum Kadin.

Nah, padahal mentan bilang dapat info dari pengusaha pasokan cukup untuk 3 bulan. Sudah mengecek ke lapangan bahwa stok sapi cukup untuk empat bulan. Jadi, siapa sumber informasi kementan? Lalu, bagaimana kementan menghitung stok sapi?

Di sini letak masalah. Patut diduga, kementan salah menghitung stok sapi. Bagi peternak, sapi yang dimiliki adalah instrument investasi. Mereka menjual saat membutuhkan uang untuk keperluan khusus: menikahkan anak, biaya sekolah, renovasi rumah, ada yang sakit berat, biaya awal masa tanam dan semacamnya. Kapan mereka menjual sapi, bukan di tangan pemerintah. Tapi sepenuhnya pilihan para peternak itu.

Padahal, menurut berbagai penelitian, peternakan sapi nasional sekitar 80-90 persen masih tergantung pada peternakan sapi rakyat. Risiko kematian sapi yang dikelola rakyat juga masih sekitar 10 persen. Singkat kata, kalau ada pihak yang menghitung jumlah sapi yang ada saat ini, maka bukan berarti sapi itu siap dipotong. Di sini letak kemuingkinan salah informasi dan data yang membuat salah perkiraan impor untuk menjaga pasokan.
Kog salah melulu?

Tak kurang dari Prof Muladno, guru besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor mengatakan, butuh waktu 30 tahunan untuk menuju swasembada daging sapi. Artinya, rekomendasi dari berbagai penelitian termasuk memastikan peternak tidak memotong sapi betina yang berpotensi untuk melahirkan anak-anak sapi dan inseminasi buatan harus dilakukan. Sementara impor diatur, dan setok sapi dihitung secara benar. Mana yang bisa dipotong, mana yang dianggap sebagai investasi oleh peternak.

Swasembada dapat dipercepat dengan impor indukan. Volume impor indukan juga berkorelasi dengan kecepatan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan daging sapi. “Indukan yang dimasukkan bergantung pada dana, bisa dengan dana pemerintah maupun swasta”, kata Muladno, yang juga pengagas dan pendiri Sekolah Peternakan Rakyat ini. Ucapan ini disampaikan Juni 2015 saat Muladno dilantik menjadi direktur jendral peternakan dan kesehatan hewan, di kementerian pertanian.

Gita Wirjawan saat menteri perdagangan pernah mengusulkan hal yang sama. Impor sapi betina secara intensif, misalnya dua juta per tahun. Kita akan merasakan hasilnya 2-3 tahun kemudian.

Isu impor sapi juga terkait dengan hubungan bisnis dengan Australia. Indonesia adalah pasar sapi hidup terbesar di dunia untuk peternak di negeri Kanguru itu. Kebijakan swasembada daging sapi yang tengah dijalankan pemerintahan presiden Joko “Jokowi” Widodo jelas bikin pusing pedagang dan eksportir di sana.

Laman Antara memberitakan, para eksportir sapi Australia mengharapkan kepastian dari pemerintah Indonesia terkait kuota impor sapi hidup untuk sisa tahun 2015.

“Saat ini kami menunggu pengumuman dari pemerintah Indonesia tentang berapa sapi yang bisa kami ekspor ke Indonesia. Hingga kuartal pertama, jumlah sapi yang kami kirim sekitar 250.000 ekor sapi, dan belum ada lagi kepastian tentang kuota impor Indonesia,” kata Richard Norton, Direktur Meat & Livestock Australia Limited (MLA), di sela-sela seminar tentang industri daging merah Australia, bulan lalu (9/7).

Richard menjelaskan bahwa pada tahun 2014 Indonesia memberikan kuota impor sapi hidup sebanyak 730.000 ekor kepada Australia.

“Kalau saja pemerintah Indonesia mengumumkan kuota lebih awal dan secara rutin, kami bisa mempersiapkan lebih baik dan harganya bisa lebih murah,” katanya di Perth, Australia.

Tentu saja ada isu keterlibatan “mafia” pedagang dalam menahan stok, sehingga daging sapi hilang dari pasar di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. “Iya, kita juga tahu bahwa harusnya impor lebih banyak. Tapi jangan direspon dengan mogok dong,” kata seorang pejabat ketika saya kontak. Dia menduga pemerintah sedang dikerjai oleh pedagang besar. Kartel impor. Lha, kalau benar mari dilaporkan ke aparat hukum.

Saya tidak ingin membantah bahwa sangat mungkin ada mafia di beragam bidang bisnis, termasuk di politik dan hukum. Tapi merujuk kepada berbagai informasi yang saya dapat, di luar soal memburu mafianya, pekerjaan rumah yang perlu dibereskan pemerintah tidak kurang banyak. Yang terpenting diantaranya sih koordinasi dan keterbukaan data lintas kementrian. Minimal kementerian perdagangan dan pertanian. Di sini peran presiden sebagai pemimpin, diperlukan. Memastikan mereka tidak eyel-eyelan memenuhi Key Performance Index masing-masing, yang berakibat heboh yang tidak perlu dan berulang. Drama re-run. ###