HomeUncategorizedFreeport, Pak JK dan Bupati Nurdin Abdullah

Freeport, Pak JK dan Bupati Nurdin Abdullah

 

Mining Outlook 2015 Majalah Tambang
Mining Outlook 2015 Majalah Tambang

Niat Freeport untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Gresik, tampaknya tak berjalan mulus. Banyak pihak yang tidak sepakat. Dalam dengar pendapat antara PT Freeport dengan Komisi VII yang membidangi pertambangan dan energi, anggota DPR Kurtubi mengatakan, Freeport harus membangun smelter di Papua, bukan di Gresik.

Pemerintah memberi waktu hingga 2017 bagi Freeport untuk membangun smelter. Setelah itu, perusahaan asal Phoenix, Arizona, itu tak bakal bisa mengekspor lagi. Dalam pandangan Kurtubi, biaya pembangunan smelter relatif kecil. ‘’Freeport Indonesia jangan terlalu banyak mengeluh dalam membangun smelter, seperti soal tanah, pelabuhan, dan listrik,’’ kata Kurtubi, bekas orang Pertamina itu.

Tekanan dari Kurtubi itu masih ditambah dengan pernyataan keras Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jumat pekan lalu, JK mengatakan bahwa pembangunan smelter di Papua sebagai harga mati, karena sejak awal memang diminta membangun smelter di Papua.

Pernyataan JK itu tampaknya ingin menampung aspirasi Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang pada Kamis malam (29/1/2014) datang ke Istana Negara. Lukas menginginkan agar PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di Papua, bukan di Gresik, Jawa Timur. Saat saya wawancarai pekan lalu, (25/1), Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said mengatakan, Freeport diijinkan melanjutkan ekspor mineral mentah karena menunjukkan ada janji sepakat dengan PT Petrokimia Gresik membangun smelter di lahan di Gresik.

Lukas mengatakan, Pemda Papua sudah bekerja sama dengan Freeport mempersiapkan infrastruktur untuk smelter.  Pemda Papua berjanji akan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan Freeport dalam proses pembangunan smelter.

Bila pembangunan smelter di luar Papua, katanya, rakyat Papua akan terus hidup di dalam kemiskinan dan kebodohan. Pengadaan tanah, katanya, merupakan tanggungjawab Pemerintah Papua. Tetapi pengadaan listrik menjadi tanggungjawab PT Freeport.

“Kami punya potensi air namanya Urumuka, potensinya 600 mega watt. Tugas pemerintah sudah dilakukan membuat jalan sampai ke lokasi air terjun terbesar di Papua. Kalau Freeport tidak mau, kami tolak. Kalau tidak mau bangun smelter di Papua, keluar saja dari Papua,” kata Gubernur Lukas, seperti dikutip sejumlah media.

Faktanya, memang saat ini PT Freeport Indonesia lebih suka untuk menyewa lahan PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektare, seharga Rp 76,8 miliar per tahun, untuk membangun smelter. Freeport akan menyetor biaya awal sebagai komitmen pengadaan tanah sebesar Rp 1,56 miliar melalui tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Tidak mudah menyelesaikan persoalan yang dihadapi Freeport itu. Sebagai institusi bisnis, cara Freeport berpikir berbeda dengan lembaga pemerintah. Sebagaimana dinyatakan Direktur Utama PT Freeport Indonesia yang baru, Ma’ruf Sjamsoeddin, tidak ada lembaga bisnis yang ingin merugi.

Freeport, kata adik kandung bekas Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu, siap mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah. Pembangunan smelter itu merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan renegosiasi kontrak.

Di depan anggota DPR, Ma’ruf mengatakan, Freeport sudah mempersempit wilayah penambangan dari 2 juta hektare pada kontrak karya pertama menjadi 212.000 hektar pada amandemen kontrak karya, Juli 2014. Kini tengah dipersiapkan penurunan menjadi 90.000 hektare.

Bila smelter dibangun di Gresik, persiapan yang harus dilakukan memang jauh lebih sedikit, ketimbang bila Freeport harus membangun di Papua. Soal listrik, pasti beres. Karena Freeport tak perlu membangun sendiri listriknya, tetapi cukup membeli dari PLN.
PT Petrokimia Gresik menyediakan kebutuhan pembangunan smelter Freeport, seperti gas, air, dan listrik. Yang tak kalah penting, Freeport sudah berpengalaman dengan iklim industri di Gresik.

Di dekat pabrik PT Petrokimia Gresik, PT Freeport sudah mengoperasikan PT Smelting Gresik. Perusahaan ini terletak 30 kilometer sebelah utara kota Surabaya. Pemegang saham utamanya adalah Mitsubishi Materials (60,5%), PT Freeport Indonesia (25%), Mitsubishi Corporation (9,5%), serta Nippon Mining and Metals Co. Ltd (5,0%).

Hasil tambang dari Gunung Grasberg, sekitar 2.600 kilometer di sebelah timur Surabaya dikirim dengan kapal. Smelter di sini berproduksi secara komersial semenjak 28 Mei 1999. Pada 2001, PT Smelting Gresik memproduksi 214.000 ton tembaga katoda.

Bila rencana pembangunan smelter baru di Gresik jadi dilaksanakan, maka Freeport akan memiliki dua smelter di tempat yang berdekatan. Bagi Freeport, ini juga akan menghemat biaya pengiriman. Sekali kapal berangkat ke Gresik, dua smelter akan mendapat pasokan sekaligus.

Gresik juga merupakan kota yang prasarananya memenuhi syarat sebagai kota industri: lengkap dengan pelabuhan, jaringan listrik, jaringan sumber daya, dekat dengan bandar udara, jalanannya beraspal mulus.

Sejumlah pemilik perusahaan tambang juga akan membangun smelter. Ada yang semula menjual bijih bauksit dari Kalimantan Barat, dijual ke Cina. Ekspor berhenti sejak awal 2014, setelah keluar larangan dari Pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, hasil tambang harus mendatangkan nilai tambah sebelum diekspor. Para penyusun undang-undang tidak menghendaki Indonesia hanya menjual ‘’tanah’’ dan ‘’air’’. Maksudnya, jangan cuma mengeduk tanah, memasukkannya ke dalam kapal, lalu mengirimnya ke Tiongkok, Jepang, atau negara pengimpor lainnya.

Pengusaha tambang juga tahu, bila bisa membangun smelter, keuntungan yang didapat akan makin banyak. Namun untuk membangun smelter, diperlukan duit bertriliun rupiah plus prasarana yang lengkap, terutama listrik. Listrik diperlukan untuk berbagai hal: mulai dari memanaskan tungku hingga perkantoran, permukiman. Ongkos untuk listrik bisa mencapai 30-40% dari total investasi.

Untuk itu semua, dibutuhkan tanah. Sebelum bisa membebaskan tanah, pengusaha harus mendapat izin lebih dahulu dari bupati. Nah, ada kalanya bupati memperlakukan permintaan izin ini sebagai ATM: tanda tangan baru diberikan bila upeti sudah disetor.

Seorang pengusaha tambang sampai memindahkan smelter-nya ke Bantaeng, Sulawesi Selatan, karena rumitnya perizinan untuk membangun smelter. Rumit, karena bupati di daerah semula tempat dia mau mendirikan smelter itu meminta saham kosong dan sejumlah setoran lain, sebelum dia mau menandatangani izin.

Ia kemudian memindahkan smelter-nya ke kabupaten tetangga, Bantaeng. Perizinan gampang, ia juga dibantu untuk pengadaan listrik PLN.

Pada 28 Januari 2015, dalam acara seminar ‘’Mining Outlook 2015’’ yang diadakan Majalah TAMBANG, Bupati Bantaeng, Prof.  M. Nurdin Abdullah, hadir sebagai pembicara. Nurdin adalah doktor lulusan Jepang. Ia juga dosen di Universitas Hasanudin, Makassar. Nurdin beberapa kali terpilih sebagai bupati terbaik yang diadakan oleh berbagai lembaga.

Dalam seminar itu, Nurdin mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses Bantaeng menarik investor adalah pada bagaimana pemerintah memperlakukan investor. Ia menceritakan, investor yang datang ke Bantaeng ia sambut langsung. Dari bandar udara ke kantor bupati si investor itu dikawal polisi. Kalau perlu pake patroli pengawalan agar bebas macet, karena jalan berliku-liku yang padat dari bandara ke kota. Malamnya si investor dipestakan. Makan duren Bantaeng yang terkenal lezat. ‘’ Pada saat itu juga, iiin prinsip saya serahkan,’’ kata Nurdin.

Pemerintah juga membantu investor dalam pembebasan tanah. Pemerintah membantu mengumpulkan warga yang lahannya akan dibebaskan, serta melarang adanya transaksi jual beli dalam periode itu supaya tidak terjadi spekulasi tanah. Pembayaran lahan langsung dilakukan dari investor ke rekening pemilik lahan. Duit tak perlu mampir ke rekening pemda atau pihak lain.

Nurdin pernah menghadapi investor yang menemui kesulitan karena barang impornya terhambat. Agar barang impor itu bisa masuk, si investor harus mendapat rekomendasi dari BKPM. Si investor sudah berkali-kali mengurus ke BKPM, tetapi tak berhasil. Setelah ditelepon oleh Nurdin, rekomendasi keluar hari itu juga.

‘’Prinsipnya, investor jangan dipersulit. Harus dimudahkan,’’ katanya.

Bantaeng sebetulnya kabupaten yang tak punya tambang. Ini berbeda dengan kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tenggara, seperti Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, Kolaka, Bombana, dan Buton, yang berlimpah sumber tambangnya. Tapi untuk nikel, pengolahannya malah lari ke Bantaeng, bukan di Sulawesi Tenggara atau di kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Ini karena berbagai terobosan yang dilakukan Nurdin. Termasuk dalam hal listrik. Pemerintah Kabupaten Bantaeng berperan aktif dalam mengundang PLN agar menambah daya listriknya untuk keperluan smelter. PLN sudah menyanggupi memasok listrik 60 MW untuk smelter PT Titan Mineral Utama, 35 MW untuk PT Cinta Jaya, dan 39 MW untuk smelter PT Cheng Feng Mining. Ketiganya dibangun di Bantaeng.

Sebelumnya, PLN telah menandatangani tiga MoU untuk menyediakan listrik bagi tiga smelter lain di Bantaeng: PT Bhakti Bumi Sulawesi (120 MW), PT Eastone Mining and Mineral Mining (70 MW), dan PT Macro Link International Mining (300 MW).

Listriknya akan lebih mahal daripada listrik untuk rumah tangga, tetapi dijamin tak pernah putus, dan voltasenya stabil.

Saya membayangkan Bantaeng ini akan mirip Singapura. Tidak memiliki sumber daya alam, tetapi jadi tempat sumber daya alam itu diproses. Anda tentu ingat, setiap hari kita mengimpor ratusan ribu barel minyak olahan dari Singapura, negeri yang kata Pak BJ Habibie ‘’hanya titik merah di peta’’, dan tidak memiliki tambang.

Seandainya Pak Gubernur Lukas Enembe juga berpikir seperti Pak Nurdin Abdullah, saya yakin, tanpa dipaksa pun Freeport akan membangun smelter di Papua.###

 

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *