#100HariJokowiJK #Hari32

Dari anggaran dinas yang dipangkas serta keresahan terkait pola pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi.  Komunikasi  Presiden dengan gubernur terasa segar.

Bertemu 34 gubernur, Presiden Joko “Jokowi” Widodo bagai bertemu kolega. Suasana itu yang terasa saat para kepala daerah yang tergabung dalam asosiasi pemerintahan provinsi seluruh Indonesia (APPSI) bertemu dengan Presiden di Istana Bogor, Senin (24/11). Jokowi sampai dua bulan lalu adalah anggota asosiasi ini, dalam posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain foto bersama gaya duduk santai di tangga Istana, suasana diskusi juga berbeda dengan era presiden sebelumnya. Kali ini, diskusi dua arah berjalan relatif seimbang.

Jokowi memberi kesempatan kepada masing-masing gubernur untuk secara singkat sampaikan aspirasi daerah. Jatah sesi “curhat” bagi gubernur sekitar 3-4 menitan. Hasilnya antara lain, gubernur berharap kewenangan lebih untuk mengelola daerah tingkat dua. Selama ini, dengan berlakunya UU Otonomi Daerah, memang kewenangan daerah ada di tingkat dua, yakni kabupaten dan kotamadya. Kalau gubernur tidak punya wibawa, para bupati dan walikota biasa melambung ke pemerintah pusat dan mengacuhkan gubernur. “Padahal gubernur adalah pejabat yang langsung melekat kepada presiden dan menteri dalam negeri,” kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Limpo, yang merangkap sebagai Ketua APPSI.

Gubernur juga curhat soal ekspose perkara kasus dugaan korupsi. “Para gubernur berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului pemeriksaan BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] atau BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan],” kata Syahrul lagi. “Kami kehilangan legitimasi wibawa pemerintahan, padahal belum tentu jadi persoalan,” lanjutnya.

Presiden Jokowi menanggapi dengan janji akan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung. “Setiap pemeriksaan kepala daerah mestinya kita dicek oleh BPK, BPKP, dan APIP [Aparat Pengawas Internal Pemerintah]. Tahapan itu harus dilalui, bukan sedikit-sedikit dipanggil,” komentar Jokowi. Hal ini tidak berlaku untuk kasus tangkap tangan yang biasanya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soal kebiasaan menteri Kabinet Kerja “blusukan” tanpa pemberitahuan ke kepala daerah juga dibahas.. Baca selengkapnya